InsideKompas

Sidang PHI Berakhir

2007-08-30T07:29:00.000-07:00

Kompas Menang

SELAKU penggugat, PT Kompas Media Nusantara (KMN) akhirnya memenangi gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja melawan tergugat Paulus Bambang Wisudo (WIS) . Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Heru Pramono, Kamis (30/8), menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya.

Sedangkan dalam pokok perkara, sidang PHI mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menyatakan hubungan kerja antara penggugat dengan tergugat telah berakhir terhitung mulai tanggal dibacakannya putusan.

Putusan sidang juga mewajibkan penggugat, dalam hal ini PT KMN, membayar kompensasi kepada tergugat uang sebesar Rp 167.408.159 (seratus enam puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) sesuai UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kunjungan Finalis "Indonesian Idol"

2007-06-12T00:53:00.000-07:00

MUKADIMAH:
SENIN petang, 11 Juni 2007, tim futsal Redaksi Harian Kompas menerima kedatangan 12 inalis "Indonesian Idol" yang biasa bertarung di Balai Sarbini setiap Jumat dan disiarkan RCTI, untuk sebuah pertandingan persabahatan. Acara berlangsung meriah dan penuh persahabatan, tidak saling ngotot-ngototan memenangi pertandingan dan skor akhir 2-2. Berikut laporan singkat wartawan Kompas R. Adhi Kusumaputra (KSP) yang dimuat di www.kompas.com dan www.pkk-kompas.com.

Indonesian Idol Bertanding Futsal di Kompas

JAKARTA, KOMPAS -Dua belas peserta Indonesian Idol hari Senin (11/6) sore ini bertanding futsal melawan tim Kompas di lapangan futsal Kompas, Palmerah, Jakarta.

Dipimpin Public Relations RCTI Hafni Sari Damayanti, 12 peserta Indonesian Idol ini bermain bergantian dengan tim Kompas, yang sebagian besar wartawan perempuan. "Kami memenuhi undangan Kompas untuk bermain futsal," kata Yanti, nama panggilannya.

Sementara Wakil Redaktur Pelaksana Kompas Taufik H Mihardja mengatakan, ini kali kedua Kompas mengundang tim luar untuk bermain futsal bersama di Kompas. Sebelumnya, tim Puteri Indonesia juga tampil bermain futsal di Kompas.

Peserta Indonesian Idol adalah Rini, Gaby, Sarah, Dimas, Fandy, Wilson, Julian (tujuh besar yang masih tampil hingga Jumat 15 Juni), lalu Priska, Steve, Marsya, Gana dan Risma (lima terakhir ini sudah tereleminiasi)..

Sebelum bermain futsal, peserta Indonesian Idol menyanyikan lagu "Bendera Merah Putih", "Wow", dan "Idola Indonesia".

Menimbang Audio-Video

2007-06-05T18:04:00.000-07:00

Ada “Office Boy”, ada “Office Theatre”

ADA Office Boy di kantor, itu biasa. Tetapi Office Theatre? Di rumah biasa ada Home Theatre. Tetapi Office Theatre? Apa pula ini? Apa ada istilah baru yang namanya Office Theatre?

Ah, itu sekadar istilah jadi-jadian saja. Istilah yang selintas lewat dalam pikiran, hap... lalu ditangkap, seperti cicak-cicak di dinding. Tidak ada istilah Office Theatre. Hanya saja ketika ada perlengkapan Home Theatre yang dipasang di kantor, tepatnya di balik pintu masuk utama sayap kanan lantai III Redaksi Harian Kompas, maka istilah itupun tiba-tiba muncul begitu saja.

Ini perangkat audio-video yang dikeluarkan sebuah perusahaan elektronik yang mengusung jargon “Life’s Good”, sebuah televisi plasma raksasa seukuran kira-kira 60 inches (1,5 meter), lengkap dengan sub-woofer dan enam speaker yang bisa dipasang di sekeliling ruangan untuk menimbulkan efek stereo yang nyata.

Kalau memutar film dari media DVD, terasalah kebeningan gambar dan kejernihan suaranya. Alhasil, ruangan sayap kanan depan yang terisi desk polhukam, desk opini, dan desk multimedia itu seperti tersulap menjadi theater sungguhan. AW Subarkah adalah wartawan spesialis multimedia yang menghadirkan televisi plasma raksasa itu untuk ditimbang, sementara Irwan Julianto secara sukarela menjadi “operator” yang banyak memutar film bermutu nonbajakan, plus kelompok musik kondang.

Tadi malam terjadi kehebohan tatkala kelompok Queen dengan Freddy Mercury-nya “menguncang” seisi kantor dengan lagu-lagu getasnya, classic rock. Disusul The Bee Gees yang bersuara “cempreng”, dan The Beatles yang tampil dengan gaya gipsy-nya. “When I find myself in trouble mother Marry comes to me...” lenguh Paul McCartney.

Sebelumnya juga ada Il Divo. Juga ada penyanyi solo macam Josh Groban, Andrea Boricelli, dan Santana. Belum lagi film action seperti Mission Imposible dan The Blood Diamond.

Banyak wartawan dan karyawan tertahan saat hendak pulang untuk duduk sejenak di kursi yang dijajarkan di depan televisi. Tercatat yang duduk menikmati Office Theatre itu antara lain Maria Hartiningsih, Fitrisia, Tony Widiastono, Agnes Aristiarini, dan Retno Bintarti. Belum lagi anggota tiga desk di ruangan itu yang mau tidak mau menikmati apa saja yang diputar.

Meski demikian, kerja jalan terus. Bahkan ada wartawan yang tenggelam dalam pekerjaan seakan-akan tidak pernah tahu ada keriuhan di sekitarnya!

Komentar para wartawan beragam, tetapi kebanyakan kelakar. "Wah, televisi di rumah saya malah lebih besar, sebesar dinding rumah," kata seorang wartawan. Yang lain tak tinggal diam, "Di rumah televisi begini saya pasang di halaman, biar tetangga ikut menikmati." Ada lagi, "Saya mau membeli televisi model begini, tetapi mau yang lebih besar dari ini." Yang lain, ya ketawa-ketiwi sajalah mendengarnya, selagi ketawa-ketiwi tidak dipajak!

Konon, televisi plasma raksasa itu hanya sementara saja berada di ruangan itu. Selesai ditimbang , barang harus angkat kaki. Kalau ditimbang dan dinilai, tentu tidak akan ada cacatnya. Hanya saja bagi sebagian besar karyawan Kompas, kekuarangan barang baru itu tetap ada, yaitu harganya yang tidak bisa terjangkau kocek!

Ah, namanya saja ikut menikmati, tidak harus memiliki atau membeli, bukan?

Demam Futsal

2007-06-05T02:37:00.000-07:00

Sportif, Lalu Kreatif

BERMULA setahun yang lalu, ketika Buyung Wijayakusuma (BOY) dan kawan-kawan menggagas pertandingan futsal antardesk di lingkungan Redaksi Harian Kompas, tradisi itu terus berlanjut dan menjadi agenda tahunan di luar unit Porka yang akhir-akhir ini belum menunjukkan geliatnya. Tetapi "Futsal Fiesta" ini bukan karena unit Porka tertidur pulas, ini sekdar melanjutkan tradisi yang tampaknya mendapat tempat di hati para awak redaksi.

Alhasil, tiga hari dalam seminggu setiap sore bertanding para futsalmania mewakili desk dan unit-unit kecil di lingkungan redaksi. Mulai dari para bos besar yang duduk di meja tengah, bos menengah yang tersebar di berbagai desk, sampai unit-unit pendukung seperti office boy (OB). Setiap sore mereka bertarung di lapangan basket yang disulap jadi lapangan futsal di belakang percetakan Gramedia.

Kadang pertarungan berlangsung seru, tegang, dan beberapa tim tampil ngotot ingin memenangi pertandingan. Tetapi kebanyakan hanya fun saja, tidak terlalu seriuslah, sekadar melemaskan otot saja daripada duduk terus menghadapi komputer. Satu tim bisa bercampur antara lelaki dan perempuan. Di sinilah serunya. Penuh gelak tawa, canda dan saling ejek, saling memanas-manasi. Di lapangan, para pemain futsal berseragam kaus lengkap, plus dengan nama atau inisial di belakang kaus pemain. Soal kostum ini baru serius!

Selepas pertandingan, ada tim kreatif yang melaporkan pertandingan demi pertandingan untuk "tabloid" satu halaman dengan nama tabloid Futsale. Tata letak tabloid ini sungguh apik dan profesional, mengalahkan tabloid-tabloid olahraga pada umumnya karena digarap oleh teman-teman produksi, plus pemilihan foto atraktif di lapangan dan berita yang menggigit. Alhasil, selain berlatih untuk selalu berlaku sportif, juga berlanjut dengan unsur kreatif.

Bagi yang tidak sempat menonton pertandingan, Futsale menjadi komunikasi yang efektif, meski satu arah. Tabloid ini kemudian di tempel di tempat-tempat pengumuman atau papan informasi dan tempat-tempat strategis lainnya. Tentu saja setelah meminta izin dari pengelola gedung, tidak asal tempel poster. Ada juga "reporter sukarela" yang melaporkan pandangan mata dan dimasukkan ke dalam situs Perkumpulan Karyawan Kompas (PKK) berlamat di www.pkk-kompas.com. Di sini "berita" menjadi percakapan antarpelaku maupun mereka yang dipersatukan minat yang sama, futsal, karena sifatnya yang interaktif.

Web PKK

2007-05-29T04:33:00.000-07:00

WWW.PKK-KOMPAS.COM

SETELAH kepengurusan Perkumpulan Karyawan Kompas (PKK) yang baru terbentuk, ketua terpilih Tjahja Gunawan, segera melancarkan berbagai program nyata, antara lain kunjungan ke Metro TV untuk mempelajari "nursery", plus melihat-lihat kemungkinan PKK membuat minimarket, juga presentasi dari orang-orang asuransi di Bentara Budaya Jakarta (BBJ).

Mengapa harus "nursery", karena dalam kampanye ada yang melontarkan perlunya perusahaan membuat tempat penitipan anak (kecil) atau bayi, agar si ibu bisa bekerja lebih tenang dan dekat dengan anaknya, daripada di rumah bersama babby sitter atau bediende. Untuk program asuransi, dijajaki kemungkinan setiap karyawan diasuransikan. Sebuah terobosan!

Hal lain lagi yang lebih nyata, PKK dengan mengandalkan Amir Sodikin dan kawan-kawan yang melek iptek, segera membuat situs web khusus PKK beralamat di www.pkk-kompas.com. Situs ini dirancang agar seluruh karyawan bisa nyaman berkomunikasi satu sama lainnya, baik antara pengurus PKK maupun anggotanya yang tersebar di berbagai daerah. Situs ini juga memuat kegiatan terakhir berkaitan dengan PKK atau berkaitan dengan kegiatan Kompas, misalnya pertandingan futsal. Bahkan ada tabloid khusus "Futsale" yang terbit setiap usai pertandingan antar desk tersebut.

Situs web PKK bisa diakses oleh umum tentunya, karena ia berada di jalur maya. Tetapi untuk membuka isinya, hanya karyawan Kompas saja yang diperbolehkan, itupun mereka yang terdaftar. Untuk mendaftarkannya, harus mengisi daftar lengkap, mulai nama diri sampai nomor induk pegawai dan di divisi mana seorang karyawan bekerja. Moderator akan meneliti keabsahan para pendaftar. Setelah disetujui, maka situs PKK itupun bisa diakses. Asyik, rasanya kita masuk ke dalam sebuah aula yang di dalamnya terisi oleh ribuan karyawan Kompas, yang kadang hanya tahu nama tetapi tidak saling kenal muka.

Buku Sejarah Kompas

2007-05-22T23:48:00.000-07:00

Dari Belakang Ke Depan

SEBUAH buku telah lahir. Buku sejarah. Sejarah pers, khususnya Kompas, sebuah harian yang terbit untuk pertama kalinya 28 Juni 1965. Pendirinya adalah dwitunggal, Petrus Kanisius Ojong dan Jakob Oetama. Ojong telah meninggal 27 tahun lalu, sedangkan Jakob masih sehat wal afiat. Semoga beliau panjang usia.

Buku ini diterbitkan Penerbit Buku Kompas (PBK). Orang menyebutnya penerbit "Kebo", merujuk pada logo perusahaan penerbitan yang berlambang seekor kerbau dimana di atasnya bertengger seorang "bocah angon" (penggembala) yang sedang meniup seruling. Kantor PBK berada di samping kiri Gedung Kompas Gramedia lama, berbaur dengan rumah-rumah penduduk.

Ada beberapa rekan yang memelesetkan PBK menjadi Penerbit Buku Kliping. Ada benarnya, sebab beberapa buku merupakan dokumentasi dari ribuan artikel yang pernah dimuat di Harian Kompas, khususnya yang memberi inspirasi dan memompa semangat dan gairah berkiprah. Tetapi tidak semua dari kliping. Ada buku-buku yang murni ditulis memang untuk menjadi buku. Ditulis secara serius, bukan hasil kliping. Salah satunya adalah buku "Kompas, dari Belakang ke Depan: menulis dari dalam". Diterbitkan baru seminggu lalu dan mungkin baru beberapa hari lewat saja menghias rak-rak toko buku.

Inilah buku sejarah Kompas terkomplit yang pernah terbit. Selain bercerita mengenai kelahirannya, buku ini juga menceritakan jatuh-bangun, kisah sukses, sampai strategi bertahannya yang unik. Frans M. Parera, salah seorang penyumbang tulisan tidak harus malu mengatakan "jurnalisme kepiting" untuk strategi bertahan Kompas yang menjadikan harian ini tetap eksis bertahan.

Saat beberapa harian diberangus penguasa Orde Baru, yakni Soeharto dan antek-anteknya yang menciptakan mesin antidemokrasi di tahun 1978, Kompas termasuk salah satu korban pemberangusan itu. Dua minggu kemudian, Jakob diminta menandatangani surat pernyataan agar Kompas tidak galak lagi terhadap pemerintah Soeharto.

August Parengkuan, seorang sesepuh Kompas dalam buku itu mengatakan, "Bagi Pak Jakob, Kompas harus terbit kembali. bukan saja agar para karyawan bisa terus bekerja tetapi yang penting tetap mempunyai medium untuk menyampaikan gagasan, pemikiran, dan ide-ide baik kepada pemerintah maupun ke masyarakat. Jadi tidak perlu gagah-gagahan seakan-akan menjuadi pahlawan karena berseberangan dengan pemerintah, tulis August, "tetapi satu minggu sesudahnya semua orang lupa pernah ada koran bernama Kompas" (hal. 298).

Sejumlah penulis memberi konstribusi dalam penulisan buku ini, antara lain St Sularto, Mamak Sutamat, Ninok Leksono, Suryopratomo, Agung Adiprasetyo, dan Arbain Rambey. Jakob memberi sambutan dalam buku ini. Buku dihiasi foto-foto lawas dari dokumentasi foto yang tidak atau belum pernah dipublikasikan. Unsur mengejutkan dan mencengangkan sudah pasti ada saat melihat foto-foto yang disunnting Arbain ini. Buku memuat pula kartun GM Sudarta yang dikenal sangat "menyentil dan mengena" itu, juga ada ilustrasi dua halaman penuh sosok PK Ojong dan Jakob Oetama karya Jitet (lihat foto di atas).

Buku ini tentu saja memberi inspirasi bagi siapapun, dari orang pers, mahasiswa, atau masyarakat umum yang ingin lebih kenal dekat Kompas. Dari buku ini kita bisa belajar bagaimana cara mempertahankan diri, penanaman karakter baik, integritas dan loyalitas, juga bisa tahu bahwa membangun sebuah kerajaan bisnis seperti yang bisa dilihat sekarang ini tidaklah semudah membalik telapak tangan. Perlu waktu 42 tahun untuk membangunnya. Sedangkan orang yang ingin menjatuhkan sekaligus menghancurkan Kompas, tidak perlu menunggu selama itu. Bila perlu cukup satu hari saja!

Buku ini tidak hanya wajib dibaca oleh 246 wartawan Kompas atau seluruh karyawannya yang berjumlah 953 orang (data 2007) dan kerabat serta keluarganya, juga oleh sekitar 5.000an karyawan yang bernaung di bawah bendera KKG, tetapi oleh mereka yang ingin mendalami nilai-nilai sebuah kejuangan dan semangat survive sebuah harian bernama Kompas. Tentu saja kiprah orang-orang di dalamnya; dari pendiri, pemegang saham, petinggi sampai office boy.

Kompasiana PK Ojong (1)

2007-05-21T08:01:00.000-07:00

Jujur dan Rendah Hati

MEMILIKI salah satu sifat saja, jujur atau rendah hati, sudah sangat beruntung. Apalagi kalau memiliki kedua sifat itu sekaligus. Petrus Kanisius Ojong atau biasa disingkat PK Ojong, salah seorang pendiri Harian Kompas selain Jakob Oetama, memiliki dua sifat itu sekaligus. Setidak-tidaknya tercermin dalam kolom khususnya di awal kelahiran Kompas hingga akhir 1970-an, Kompasiana.

Secara berkala, pria kelahiran Bukittinggi, Sumatera Barat, 25 Juli 1920, yang bernama asli Auwjong Peng Koen itu menulis rubrik Kompasiana. Topiknya bisa bermacam-macam, tergantung dari peristiwa mutakhir pada zamannya. Mulai dari topik politik, ekonomi, pers, hukum, asimilasi, sosial kemasyarakatan, kebudayaan, persoalan kota Jakarta, sampai hal yang remeh temeh seperti tulisan mengenai ulang tahun pertama Kompas, 28 Juni 1966 di bawah ini. Kompas lahir 28 Juni 1965, yang berarti akan genap berusia 42 tahun 28 Juni 2007 nanti.

Dalam setiap kolom Kompasiana, Ojong menulis dengan gaya "staccato" -meminjam istilah musik- pendek-pendek dan seperti terputus-putus. Tidak berpretensi sedang berfilsafat dengan bahasa rumit dan kalimat beranak-cucu-cicit untuk menunjukkan kecanggihan berpikir. Bahasa yang ia pergunakan adalah bahasa tutur sehari-hari. Bukan tidak mampu berfilsafat yang kadang dipantulkan lewat rumitnya berbahasa, tetapi ia sadar betul kepada siapa sedang menyampaikan pesan. Kepada khalayak umum pembaca Kompas dengan strata pendidikan yang berbeda-beda. Maka ia memilih bahasa yang lugas, spontan, dan langsung, bahasa yang dipergunakan warga masyarakat sehari-hari.

Cara berpikir pada zamannya, yakni 28 Juni 1966, sudah sangat Indonesia. Misalnya dia mengatakan, "Di antara redaksi dan para pembantunya yang mengisi halaman Kompas terdapat penganut agama Katolik, Protestan dan Islam. Hanya agama Hindu-Bali belum ada. Ditilik dari tempat asalnya, direksi dan redaksi Kompas bersifat nasional. Ada yang dari Yogya, Klaten, Solo, Semarang. Dari Jakarta. Dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Flores."

Sekarang, tentu saja keindonesiaan di Kompas jauh lebih komplet lagi. Bila Ojong menyinggung dua parameter untuk mengukur keindonesiaan, yakni agama dan suku bangsa, maka kedua parameter itu sudah dipenuhi Kompas sejak lama sampai kini. Sekarang, penganut Hindu-Bali pun ada. Secara etnis, dari Aceh sampai Papua juga ada, apalagi Jawa.

Sifat jujur tercermin dari pencapaian tiras alias oplah Kompas di usianya yang baru menginjak usia satu tahun. Jika diibaratkan manusia, tentu saja Kompas saat itu masih bayi, orok dengan kulit memerah. Ojong tidak bombastis dengan membesar-besarkan tiras koran. Bahkan ia mencoba berbagi rasa dengan pembaca mengenai kesusahan Kompas berjuang hidup, bahkan sampai sulitnya harian itu tiba di tangan pembaca.

"Selama 28 Juni 1965 sampai 1 Oktober 1965 tak pernah sekali pun harian ini dapat terbit pagi-pagi. Karena percetakannya tak sanggup. Tak pernah sekali pun tiba di tangan para agen sebelum pukul 6 pagi. Apalagi di tangan pembaca. Pun tak ada penjualan eceran. Salah cetak dalam berita maupun iklan terjadi setiap hari. Maka itu tidak ada ralat. Nanti dalam ralatnya ada salah lagi," Ojong berterus-terang. Mungkin biar terang terus.

Jujur dan rendah hati. Sulit rasanya menemukan dua sifat itu pada diri seseorang, pejabat maupun rakyat. Jangan jauh-jauh, lihat dan rasakan diri sendiri. Adakah dua sifat itu sekaligus bersemayam dalam diri kita? Rendah hati, juga tercermin dalam permintaan maaf yang lugas dan ikhlas, suatu sifat yang juga jarang ditemukan pada kebanyakan orang-orang mutakhir seperti sekarang ini, karena terselip anggapan: meminta maaf berarti mengaku bersalah dan bahkan kalah!

Akan tetapi, tidak bagi Ojong. Simaklah kalimat berikut ini, "Kalau kadang-kadang belakangan ini Kompas terlambat terbit, ada kalanya itu kesalahan redaksi. Atas itu kami menghaturkan maaf."

Ojong, pendiri Kompas itu sudah tiada sejak 31 Mei 1980, 27 tahun lalu. Tetapi sifat-sifat jujur, sederhana, rendah hati, perhatian, kritis, ngemong dan tidak menggurui, akan terus diingat, setidak-tidaknya oleh ribuan orang yang kini menjadi karyawan Kompas, berpuluh-puluh ribu karyawan dan keluarganya yang bernaung di bawah bendera KKG, Kelompok Kompas Gramedia, sebuah kelompok usaha yang dirintisnya. Itupun karyawan yang coba menyelami kedalaman hati dan tingkah laku terpujinya, meski sebatas cerita orang-orang lama atau lewat tulisan-tulisannya.

Untuk tidak berpanjang kata, silakan simak dan ikuti tulisan PK Ojong di bawah ini, persis seperti aslinya:

Kompas Pada Awal-Mula

Di Manila pernah seorang kawan Filipina mengajak kami untuk melihat-lihat Malacanang, istana Presiden.

Istana itu terbuka bagi setiap orang. “Kalau mau kita pun dapat melihat kamar tidur Presiden,” kata kawan itu.
Di redaksi Kompas tidak ada kamar tidur, karena seperti diketahui redaksinya bekerja siang dan malam.

Terus menerus di dapur saja.

Nah, setahun sekali kami ingin mengajak pembaca melongok keadaan dapur Kompas. Sebab hari ini Kompas merayakan ulang tahunnya yang ke-1.
*
Dapurnya kecil saja. Sebetulnya numpang pada kakaknya, Intisari.

Makanya penuh sesak. Mana banyaknya buku, majalah dan koran, dari dalam dan luar negeri. Mana sempitnya tempat. Hingga pernah mahasiswa KAMI kira-kira selusin orang “menyerbu” ke kantor kami, terpaksa dilayani sambil berdiri.

Di antara redaksi dan para pembantunya yang mengisi halaman Kompas terdapat penganut agama Katolik, Protestan dan Islam. Hanya agama Hindu-Bali belum ada.Ditilik dari tempat asalnya, direksi dan redaksi Kompas bersifat nasional.

Ada yang dari Yogya, Klaten, Solo, Semarang. Dari Jakarta. Dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Flores.
*
Sejak 28 Juni 1965 sampai hari ini redaksinya dapat dikatakan sama.

Tetapi percetakan yang didiaminya sudah 3 (tiga).
*
Karena percetakan ini riwayat singkat dari Kompas dapat dibagi menjadi dua.

Babakan pra-Gestapu. Dan babakan post-Gestapu.

Babakan pra-Gestapu adalah jaman urut dada, tarik nafas panjang. Minta ampun.

Selama 28 Juni 1965 sampai 1 Oktober 1965 tak pernah sekali pun harian ini dapat terbit pagi-pagi. Karena percetakannya tak sanggup.

Tak pernah sekali pun tiba di tangan para agen sebelum pukul 6 pagi. Apalagi di tangan pembaca. Pun tak ada penjualan eceran.
*
Salah cetak dalam berita maupun iklan terjadi setiap hari. Maka itu tidak ada ralat. Nanti dalam ralatnya ada salah lagi.

Namun jumlah korektor dulu dan kini sama. Bahkan orangnya hampir itu-itu juga.

Suatu bukti lagi betapa pentingnya peranan percetakan yang baik.
*
Pada umumnya harian ini di jaman prolog Gestapu selesai tengah hari. Hingga memusingkan pihak ekspedisi serta para agen, loper dan pembaca yang menerima harian “pagi”nya 12 jam kemudian! Oplahnya dari 15.000 setiap hari merosot, sampai sekitar 10.000.

Padahal redaksinya sama. Direksinya sama. Dulu maupun kini.

Tanpa percetakan yang baik, redaksi yang bagaimanapun pandainya, tak dapat memajukan hariannya.Maka pada kira-kira 10.000 pembaca yang setia itu –tetap setia pada kami meskipun harian kami tidak karuan terbitnya- kami menghaturkan terima kasih sebesar-besarnya.

Sekarang oplah Kompas sudah beberapa kali lipat. Tetapi inti dari puluhan ribu langganan itu ialah divisi 10.000 orang yang terbukti setia di jaman sulit itu.
*
Sesudah Gestapu/PKI gagal, harian ini sejak 5 Oktober 1965 syukur dapat pindah ke percetakan PT Kinta sampai sekarang.

Barulah harian ini dapat dibeli eceran pagi-pagi.

Baru sesudah itulah tak jarang pukul 4 pagi agen-agen sudah menerimanya dan sebagian pembaca di ibu kota menerimanya di rumah sebelum pukul 6 pagi.

Sayang tak semua agen sama rajinnya.

Kalau kadang-kadang belakangan ini Kompas terlambat terbit, ada kalanya itu kesalahan redaksi. Atas itu kami menghaturkan maaf.

Tapi karena itu merupakan kecualian (terbit terlambat), maka oplah terus meningkat, sampai mencapai kapasitas maksimal dari percetakan. Ini berarti bahwa untuk sementara waktu permintaan tambahan dari para agen dan seluruh di seluruh Nusantara tak dapat dikabulkan. Sayang.
*
Kompas terbit sebagai adiknya Intisari. Tapi seperti sering terjadi si adik bisa lebih besar dan lebih gemuk dari pada kakaknya.

Bolehkah kami menjelaskannya? Kalau pembaca tak menjual Kompas bekas bacaan Anda selama setahun ini kepada tukang loak, maka koleksi koran itu beratnya kira-kira 9 kilo.

Kalau pembaca menyimpan semua Intisari yang terbit selama tiga tahun ini (nanti 17 Agustus 1966 Intisari merayakan hari ulang tahunnya yang ke-3), maka beratnya koleksi Intisari itu baru kira-kira 2,5 kilo.
*
Achirulkalam, terima kasih kepada pembaca, para pembantu dan koresponden, organisasi PT Kinta, para agen, loper, penjual eceran dan pemasang iklan. Terima kasih pula kepada percetakan-percetakan yang pernah membantu terbitnya Kompas pada permulaannya. Syukur kepada Tuhan yang tak mengijinkan Gestapu/PKI mencapai maksudnya. (Kompas, 28 Juni 1966)

Sumber: Kompasiana, Esei Jurnalistik tentang Berbagai Masalah. Oleh PK Ojong. Penerbit PT Gramedia, Jakarta, 1981, halaman 17-19.

Peralihan Kekuasaan Secara Damai

2007-05-18T04:45:00.000-07:00

Ketua PKK Tawarkan Program

Rekan-rekan anggota PKK,

Hari Senin (14/5) sore, sudah diadakan rapat pengurus PKK yang dihadiri sekitar 16 orang. Sambil menunggu proses peralihan dari pengurus lama ke pengurus baru serta proses administratif lainnya; pengurus PKK periode 2007-2009, sedang menyusun situs khusus untuk anggota PKK (www.pkk-kompas.com) yang kini sedang dikerjakan sdr Amir Sodikin.

Desain kartu anggota PKK juga sudah dirampungkan oleh sdr Sadnowo. Sedang Divisi Usaha (Imam P) sudah menginventarisir jenis-jenis usaha yang layak dan bisa dikerjakan oleh PKK sebagaimana ditawarkan dan diusulkan oleh rekan dari desk ekonomi Bpk. Banu Astono.

Secara pribadi dan atas nama organisasi (PKK), saya juga telah menemui beberapa pengurus PKK sebelumnya yang masih bekerja di PT Kompas Media Nusantara. Pada intinya, saya menyatakan bahwa peralihan kepengurusan ingin berlangsung secara damai. Selain itu, program kerja dan PR yang belum sempat dijalankan pengurus lama akan berusaha dilanjutkan pada kepengurusan PKK sekarang.

Sementara itu dulu. Sekiranya teman-teman punya usulan dan masukan, dipersilahkan.

Salam,
Tjahja Gunawan

Pengurus Inti PKK Terbentuk

2007-05-18T02:48:00.000-07:00

MUKADIMAH:
Perlahan tapi pasti, bekerja dalam sunyi, Ketua Perkumpulan Karyawan Kompas (PKK) yang baru terpilih, Tjahja Gunawan (GUN), berhasil menyusun pengurus inti yang akan duduk dan menjalankan roda organisasi untuk dua tahun ke depan. Pengurus inti sudah terbentuk, direkrut dari para kandidat lainnya serta tim sukses GUN. Pos-pos tertentu sudah terbentuk, tinggal diisi orangnya saja. Secara demokratis, GUN meminta dan mengajak karyawan lainnya untuk menempati pos-pos itu sesuai kapabilitasnya. Gerak cepat GUN --terpilih melalui pemilihan raya yang diikuti 83 persen karyawan-- mendapat apresiasi dari wartawan Senior Kompas yang kini bertugas di Warta Kota, Hendri Ch Bagun (HCB). Di bawah ini postingan GUN di milis karyawan yang dimaksudkan sebagai maklumat kepada khalayak, sekaligus tanggapan HCB.

Maklumat Tjahja Gunawan

Teman-teman yang baik,

Pada hari 7 Mei 2007, saya bersama Adhi Kusumaputra, Jannes Eudes Wawa, dan Frans Mentasir, telah menandatangani Berita Acara Penetapan Penghitungan Suara Pemilihan Ketua PKK. Pada hari yang sama, kami berempat juga telah mengadakan rapat membahas tentang struktur kepengurusan PKK Periode 2007-2009.

Sesuai dengan amanat AD/ART PKK, saya selaku Ketua PKK terpilih telah menetapkan sdr Jannes Eudes Wawa sebagai Wakil Ketua, Sekretaris Adhi KSP, danWakil Sekretaris Frans Mentasir. Rapat juga telah menetapkan Hamzirwan (HAM) sebagai pengurus PKK pada Divisi Hubungan Industrial, dan Imam Prihadiyoko pada Divisi Usaha.

Secara lengkap Struktur Organisasi PKK terdiri dari: Ketua, Wk Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wk Bendahara, Ketua Unit Redaksi, Ketua Unit SDM-Umum, Ketua Unit Binis, Ketua Unit TI, Ketua Unit Litbang.

Dalam struktur ini juga terdapat lima divisi terdiri dari : Divisi Hubungan Industrial, Usaha, Kebudayaan dan Olahraga, Sumber Daya Manusia, dan Divisi Perempuan.

Selain itu juga dilengkapi dengan Sembilan Koordinator Wilayah terdiri dari Korwil Sumbagut, Sumbagsel, Jabar, Jateng, DI Yogyakarta, Jatim, Denpasar/Nusra, dan Sulawesi/Intim, dan Korwil Kalimantan.

Struktur organisasi ini sepintas memang terlihat gemuk, tetapi kami ingin melibatkan partisipasi seluas-luasnya dari anggota PKK yang juga karyawan PT Kompas Media Nusantara.

Rapat juga menyepakati untuk membuat kartu anggota PKK yang akan dibagikan kepada seluruh karyawan PT KMN yang berjumlah 926 orang. Bagi karyawan yang tidak setuju dengan sistem keanggotaan PKK, bisa mengembalikan kartu anggota tersebut kepada pengurus PKK.

Melalui milis ini kami mengajak rekan-rekan semua sesama karyawan yang bersedia secara sukarela bergabung menjadi pengurus PKK Periode 2007-2009.

Terima kasih, Tjahja Gunawan

Apresiasi HCB:

Saya mengucapkan selamat kepada jajaran pengurus baru PKK yang mencerminkan soliditas dan kekompakan pasca pemilihan. Tuhan juga tahu kalian sudah mewakili suara karyawan Kompas, meski ada anjing menggonggong di luar sana. Biar aja, kalau nggak begitu nggak rame. Selamat bekerja untuk kemaslahatan karyawan. Merdeka.

Salam HCB dari Hayam Wuruk,
markas Warta Kota yang 7 Mei lalu genap sewindu dan oplahnya mantap di atas 192.000 perhari.

Tamu Terhormat

2007-05-16T03:27:00.000-07:00

Pengelola Blog Mediacare

KAMI kedatangan tamu istimewa, blogger yang kami hormati dan kagumi, yakni Radityo Djadjoeri. Dia adalah pengelola blog Mediacare, sebuah blog yang mengupas dunia media massa dalam dan luar negeri. Blog miliknya itu banyak dikunjungi para peminat dan pemerhati media massa dalam dan luar negeri.

Radityo Djadjoeri beberapa waktu lalu berkirim surat. Sebagai pengelola blog dan pemerhati perkembangan media massa tanah air, ia juga mencermati kehadiran blog Insidekompas, sebuah blog "perlawanan" yang lahir karena adanya blog Kompasinside, blog yang isinya tidak lain khusus untuk mendiskreditkan Harian Kompas secara sepihak tanpa perimbangan apapun.

Dalam ilmu komunikasi kita mengenal jargon "Seribu kali kebohongan disampaikan, lama-lama ia akan dianggap sebagai sebuah kebenaran". Ini gaya dikatator Adolf Hitler dalam membohongi rakyatnya. Dan, yang disampaikan Kompasinside adalah ilmu sang diktator itu. Tentu saja kalau dibiarkan ia akan membohongi publik, setidak-tidaknya publik yang membuka blog mereka.

Kami ingin memberi second opinion terhadap pandangan sepihak mereka. Sebab, siapa tahu publik selama ini meyakininya apa yang mereka baca di Kompasinside sebagai sebuah kebenaran. Setidak-tidaknya, baca dulu Insidekompas sebelum sampai pada sebuah keputusan.

Di bawah ini surat yang ditulis Radityo Djadjoeri:

Perang tanding terbukti tak cuma di medan laga. Di kancah blog pun, para blogger bisa sibuk berperang walau tanpa senjata betulan, tapi melalui berondongan kata-kata. Sebagai contoh adalah blog milik pendukung Bang Foke vs pendukung Abu Adang (kebanyakan orang PKS) yang pernah diributkan. Kini muncul pula blog Insidekompas, klik di: http://www.insidekompas.blogspot.com.

Menurut wartawan Harian Kompas yang mengelola blog tersebut, maksud dibuatnya blog tersebut adalah untuk menangkal informasi sesat yang selama ini telah mendiskreditkan Harian Kompas. "Kami harus menangkalnya, karena tujuan mereka adalah ingin agar Kompas hancur," ujarnya seperti yang ia tuliskan di sebuah milis.

Ia juga mengundang Anda semua untuk menyumbangkan tulisan atau usul atas pendiskreditan itu ke email: insidekompas@yahoo.com.

Sedangkan blog yang menjadi "lawan" Insidekompas adalah KOMPAS INSIDE yang didukung oleh AJI (Aliansi Jurnalis Independen). Bisa diklik di: http://kompasinside.blogspot.com

Selamat menikmati, semoga tidak bertambah bingung.....

Surat ARB untuk AJI

2007-05-13T01:47:00.000-07:00

Mukadimah

Di tengah kesibukannya bekerja sebagai buruh di sebuah perusahaan media massa, Arbain Rambey (ARB), yang namanya sudah harum di jagat fotografi, menyempatkan diri menulis surat untuk Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Surat ini dimaksudkan untuk menjawab permintaan P. Bambang Wisudo (WIS) yang meminta ARB selaku ketua panitia pemilihan raya untuk memilih ketua baru PKK membatalkan pemilihan raya itu (lihat postingan sebelumnya). Berikut suratnya...

ARB Jawab WIS

Rekan-rekan, maaf baru menjawab sekarang karena saya baru saja pulang dari Banjarmasin dan Jepara urusan liputan. Selama di sana, tidak sempat buka email.

Secara singkat, saya jawab bahwa saya bukan mengangkat diri sebagai Ketua Pemilu KOMPAS. Saya diminta beberapa orang menjadi Ketua. Saya sempat menolak karena sibuk, namun dengan jaminan bantuan banyak rekan akhirnya saya bersedia. Kenyataannya, saat kampanye dan saat perhitungan suara saya sedang di luar Jakarta.

Hanya satu yang mau saya tegaskan di sini. Saya sedang melakukan kerja UNION. Saya sedang bekerja untuk Serikat Pekerja KOMPAS. Saya sedang bekerja untuk 768 dari 913 karyawan KOMPAS yang antusias melakukan Pemilu dengan memberikan suaranya. Yang tidak memberikan suara pun sebagian besar karena sedang jauh dari "kotak suara".

Kadang saya bingung. Yang UNION itu yang 768 orang atau pengurus yang hanya segelintir orang?

Surat WIS untuk ARB

2007-05-07T22:02:00.000-07:00

"PKK Adalah Saya"

Repot-repot pake dilogis-logiskan. ujung-ujungnya: "PKK adalah Saya".

DEMIKIAN surat Yunas Santhani Azis (YNS), kepala biro Kompas wilayah Kalimantan, menanggapi surat P. Bambang Wisudo (WIS) untuk Arbain Rambey (ARB). Surat WIS itu dipostingkan Jannes Eudes Wawa (JAN) di milis Kompas.

"PKK adalah Saya". Itulah kalimat kunci yang disampaikan YNS. Singkat, tepat, dan kena sasaran. Kalimat itu ditujukan pada ketidaksetujuan sekaligus protes WIS terhadap ARB dan rekan-rekannya yang menyelenggarakan pemilihan raya. Pemilihan raya itu sendiri menghasilkan ketua PKK yang baru, Tjahja Gunawan (GUN) menggantikan ketua lama, Syahnan Rangkuti (SAH).

Mengapa WIS protes terhadap pemilihan raya itu? Setidak-tidaknya membuktikan dugaan tak terkatakan selama ini bahwa "PKK adalah Saya", dengan kata lain "PKK itu milik saya". Masih ingat 'kan kalimat raja absolut Perancis terkenal, Louis IV, "L'etat c'est moi!", "negara adalah saya!". Kita tahu, tabiat raja itu lebih buruk dari diktator. Apa bedanya dengan kalimat "PKK adalah saya"? Setali tiga uang alias sami mawon.

Ada kata-kata "pemilihan liar" dalam surat WIS itu. Tetapi itu tentu saja tergantung dari sisi mana melihatnya. Bagi mayoritas wartawan/karyawan Kompas, pemilihan itu legal dan antusiasme pemilih mencapai lebih dari 80 persen, dan tentu saja bukan pemilihan liar. Simak pula, dalam surat itu WIS tidak pernah menyebut kata "perpanjangan" kepengurusan PKK yang dilakukannya. Karyawan Kompas juga bisa dengan enteng menganggap perpanjangan kepengurusan itu sebagai "perpanjangan liar". Tetapi sudahlah, hal itu tidak perlu dikatakan, cukup dalam hati saja!

Sedangkan Putu Fajar Arcana (CAN), wakabiro Kompas Yogyakarta berkomentar atas surat WIS kepada ARB dengan kalimat: alah wis-wis kon iki makin ngrusak wae....(opo ora ono kerjaan sing genah toh). ojo isone ngrusuhi tok.

Berikut surat WIS kepada ARB selengkapnya:

Jakarta, 7 Mei 2007

Kepada Yth.
Sdr. Arbain Rambey
Redaksi Harian Kompas
di Jakarta

Hal : Protes terhadap Penyelengaraan Pemilihan Pengurus

Dengan hormat,

Sebagaimana informasi yang telah saya dengar, Saudara secara sepihak telah mengangkat diri Anda sebagai panitia pemilihan pengurus Perkumpulan Karyawan Kompas dan telah menyelenggarakan pemilihan tanpa seizin dan tanpa melibatkan pengurus yang sah. Tindakan Anda bersama tim maupun para calon yang maju dalam pemilihan merupakan sebuah tindak sesuai kelaziman berorganisasi dan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Karyawan Kompas.

Seperti telah Anda ketahui, kepengurusan Perkumpulan Karyawan Kompas baru berakhir pada 31 Juli 2007, sebagaimana telah dicatatkan pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat. Tindakan Anda bersama kawan-kawan mengadakan pemilihan pengurus secara liar telah menyebabkan hak memilih dan hak dipilih yang masih saya miliki, seperti juga diatur dalam AD-ART Perkumpulan Karyawan Kompas, juga diabaikan. Seharusnya Anda bersabar, karena perusahaan telah mengajukan gugatan pemecatan terhadap saya di Pengadilan Hubungan Industrial dan sidang seharusnya mulai digelar Kamis 3 Mei. Sebagaimana ketentuan perundang-undangan, pengadilan akan memutuskan kasus ini maksimal selama 50 hari.

Pemilihan pengurus secara liar ini bisa dikategorikan sebagai tindakan penghalang-halangan berserikat (union busting) yang diancam hukuman pidana kurungan maksimal lima tahun. Tindakanini sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang anggota Aliansi Jurnalis Independen.

Apabila pengadilan tingkat pertama mengabulkan gugatan perusahaan, saya persilahkan pemilihan diadakan sekalipun belum ada putusan tetap pengadilan demi kepentingan yang lebih besar. Melihat peluang saya untuk memenangkan pengadilan PHI sangat besar, tindakan Anda dan kawan-kawan jelas merugikan dan melanggar hak-hak saya sebagai karyawan yang berhak memilih dan dipilih. Tindakan Anda melakukan pemilihan pengurus secara liar juga akan membahayakan keberadaan Perkumpulan Karyawan Kompas sebagai serikat pekerja yang independen.

Oleh karena itu saya minta agar pemilihan pengurus yang telah Anda selenggarakan segera dinyatakan dibatalkan. Selambat-lambatnya tiga hari setelah surat ini saya sampaikan, jika tuntutan saya tidak dilaksanakan sayaakan memperkarakan kasus ini secara hukum, termasuk pimpinan Kompas yang telah mendorong pemilihan liar ini diselenggarakan.

Hormat Saya,

Sekretaris Perkumpulan Karyawan Kompas

(P. Bambang Wisudo)

"Post Festum" Pemilihan Raya

2007-05-06T21:56:00.000-07:00

Tjahja Gunawan Ketua Baru PKK

Tjahja Gunawan, wartawan senior yang kini menjabat wakil kepala desk ekonomi Harian Kompas, terpilih sebagai Ketua Perkumpulan Karyawan Kompas (PKK) yang baru, menggantikan Ketua lama PKK, Syahnan Rangkuti. Tjahja yang biasa disapa GUN, meraih kurang lebih 40 persen suara dari empat kandidat lainnya.

Berikut laporan Panitia Pemilihan Raya Ketua PKK, Tri Agung Kristanto (TRA), kepada seluruh karyawan Kompas:

Setelah ditunggu-tunggu, kertas suara pemilihan Ketua Perkumpulan Karyawan Kompas (PKK) Periode 2007-2009 dari daerah pemilihan Sumatera agian Utara akhirnya diterima panitia pada hari Sabtu.

Dengan disaksikan as Mul, Pak Dar, Mas Heru, Edn, dan sejumlah teman lainnya, kertas suara dibuka dan dihitung. Dari Sumbagut masuk 13 suara, dengan rincian:

1. Frans Mentasir 0 (Jumlah akhir 101 suara)
2. R Adhi Kusumaputra 0 (Jumlah akhir 153 suara)
3. M Rivan 0 (Jumlah akhir 15 suara)
4. Jannes Eudes Wawa 1 (Jumlah akhir 121 suara)
5. Tjahja Gunawan 5 (Jumlah akhir 321 suara)

Abstain/Rusak 7 (Jumlah akhir 51 suara)
Total Suara Akhir 762 (Tujuh Ratus Enam Puluh Dua)
Suara Pemilih Terdaftar 768 (Yangmengisi daftar pemilih)
Karyawan Terdaftar 913 orang
Tingkat partisipasi 762/913 x 100%= 83,46 %

Terima kasih untuk partisipasi dan bantuan teman-teman. Panitia sesuai jadwal akan menetapkan hasil akhir pemilihan ini pada tanggal 7 Mei 2007.

Salam,Tra
Panitia Pemilihan

Sesuai kesepakatan, kartu suara Pemilihan Ketua Perkumpulan Karyawan Kompas (PKK) Periode 2007-2009 dibuka dan dihitung pada hari Jumat, 4 Mei2007 ini. Sekedar mengingatkan, calon Ketua PKK periode 2007-2009, adalah:
(1) Frans Mentasir
(2) R Adhi Kusumaputra
(3) M Rivan (mengundurkan diri)
(4) Jannes Eudes Wawa
(5) Tjahja Gunawan

Sampai Jumat, 4 Mei 2007 pukul 16.30, karyawan yang terdaftarmenggunakan hak pilih atau mengambil kartu suara, adalah 768 orang dari 913 karyawan Kompas yang mempunyai hak pilih atau sekitar 84,11 persen. Tetapi, tidak semua mengembalikan kertas suaranya, karena berbagai alasan. Ada yang ingin menyimpan sebagai kenang-kenangan, ditolak memasukkan kertas suaranya karena terlambat (melewati tanggal 3 Mei 2007 sebagai batas akhir pengumpulan suara), atau ingin netral.

Dari 19 daerah pemilihan yang disiapkan, ternyata di lapangan berkembang menjadi 21 daerah pemilihan, karena Litbang dan Ekspedisi berdiri sendiri menjadi daerah pemilihan. Sampai akhir perhitungan sementara, tinggal daerah pemilihan Sumatera BagianUtara yang belum melaporkan hasil perhitungannya, karena kertas suarase luruhnya langsung dikirimkan ke Jakarta tanpa dihitung lebih dahulu di daerah pemilihan.

Adapun hasil perhitungan sementara sesuai daerahpemilihan, adalah:
1. Frans 101 suara
2. Ksp 153 suara
3. Rivan 15 suara
4. Jan 120 suara
5. Gun 316 suara
Abstain/rusak 44 suara
Total 749 suara

Mas Mba menginformasikan dari Sumatera Bagian Utara ada 15 pemilih. Berarti ada empat orang pemilih yang tidak mengembalikan kertas suaranya dengan berbagai pertimbangan.

Panitia akan mengadakan rapat terbuka untuk menetapkan hasil pemilihan ini pada Hari Senin, 7 Mei 2007 pukul 14.00 di Lantai III Gedung Kompas. Semoga kiriman suara dari Sumbagut sudah sampai, sehingga ada perhitunganfinal. Pada saat itu akan disampaikan distribusi suara selengkapnya sesuai daerah pemilihan/unit.

Kepada Ketua PKK periode 2007-2009 diberikan kesempatan untuk menyusun "kabinet"-nya selama sebulan (30 hari) sejak ada penetapan hasil pemilihan.

Terima kasih untuk partisipasi dan antusiasme teman-teman dalam pemilihan Ketua PKK kali ini.

Salam, Tra
Panitia Pemilihan

2806 Karakter (6)

2007-05-02T06:46:00.000-07:00

Pemilihan Raya

BERTEPATAN dengan Hari Buruh se-Dunia yang biasa disebut May Day, 1 Mei, di Harian Kompas berlangsung pemilihan raya. Disebut pemilihan raya, sebab inilah pesta demokrasi dua tahunan karyawan Kompas untuk memilih ketua Perkumpulan Karyawan Kompas (PKK) yang baru.

Pemilihan 1 Mei sebagai hari pertama pemilihan raya yang ditetapkan panitia tentu saja ada maksud khusus. Maksud khusus itu bukan bermaksud mengolok-olok hari buruh itu sendiri, tetapi justru turut memperingati hari buruh, sebab karyawan Kompas juga termasuk buruh. Bahkan, pemilihan raya berlangsung tiga hari, hingga 3 Mei.

"Seharusnya pemilihan berlangsung 25 April lalu. Akan tetapi, karena ingin semuanya terbuka, maka pemilihan digelar satu hingga tiga Mei," kata Tri Agung Kristanto, anggota panitia pemilihan bidang verifikasi calon dan pemilih, yang biasa dipanggil Tra.

Pemilihan itu sendiri berlangsung meriah, tetapi tetap tertib dan aman. Tidak ada demo liar. Antusiasme karyawan terlihat saat mereka antri menyalurkan hak demokrasi mereka, termasuk Rien Kuntari, Adi Prinantyo, Nurhidayati, dan Arbain Rambey. Arbain adalah ketua panitia pemilihan. Dotty Damayanti, pengurus PKK lainnya, sedang berada di luar negeri. Salomo Simanungkalit menolak untuk memilih, demikian juga Syahnan Rangkuti. Tidak ada kabar apakah Luhur dan Anung Wedyantoko, anggota PKK lama, turut berpartisipasi dalam pesta demokrasi di Kompas ini.

"Wisudo yang masih tercatat sebagai karyawan juga kami SMS untuk diajak memilih, tetapi yang bersangkutan tidak menjawab," kata Tri Agung mengenai Wisudo.

Sempat ada sas-sus pemilihan raya ini sebagai bentuk dari kudeta telanjang untuk mendongkel pengurus PKK lama. Yah, tergantung darimana melihatnya. Bagi sebagian pengurus PKK lama, mungkin ini kudeta karena mereka masih merasa menjadi pengurus PKK. Sementara dari mereka yang menghendaki pemilihan raya, tentu saja ini hak pengembalian demokrasi yang "diserobot" PKK lama yang secara sepihak memperpanjang kepengurusannya hinga enam bulan.

Orang luar yang tidak tahu menahu isi Kompas dan hanya mengandalkan kesoktahuan mereka, mereka-reka dan berkhayal bahwa Kompas melakukan union busting, pemberangusan serikat pekerja. Ah... tidak ada pemberangusan sarekat pekerja! Bagaimana mungkin karyawan Kompas membiarkan PKK memperpanjang kepengurusannya. Bukankah menunjukkan bahwa PKK masih ada. Benar-benar buta orang yang mengatakan telah terjadi pemberangusan serikat pekerja di Kompas. Apakah PKK itu serikat pekerja? Sepertinya harus ditanyakan pada rumput yang bergoyang.

Kini seluruh karyawan Kompas menunggu siapa yang bakal jadi ketua PKK baru, apakah Frans Mentasir, Adhi KSP, Tjahja Gunawan, atau Jannes Eudes Wawa setelah Rivanto mengundurkan diri. Siapapun yang terpilih, setidak-tidaknya harapan karyawan Kompas adalah pengurus PKK yang baru nanti benar-benar akan menjadi "jembatan" kepentingan seluruh karyawan. Tidak menghabiskan waktu dan energi untuk membela kepentingan satu orang atau segelintir orang saja, tetapi benar-benar kepentingan seluruh karyawan. Kita tutup lembaran lama dan mulai membuka lembaran baru.

Meski demikian, dengan segala rasa hormat, kami ucapkan terima kasih kepada pengurus PKK lama yang setidak-tidaknya memiliki sejumlah program yang sempat direalisasikan, baik yang terasa langsung maupun yang tidak.

Selamat jalan PKK lama, selamat datang PKK baru!

Aji Mumpung AJI

2007-03-26T17:37:00.000-07:00

"O-Te"

KALA Soeharto berkuasa, wartawan wajib menjadi anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), satu-satunya organisasi profesi wartawan yang diakui pemerintah. Di luar itu, selain haram hukumnya, juga harus menghadapi kematian sejak dalam kandungan. Harmoko, menteri penerangan sejak 1983 yang mantan Ketua PWI, adalah penjaga gawang pers yang kelewat sadis, sehingga apa yang termuat di media massa adalah hasil dari saringannya.

Untuk itulah, salut kita serukan pada para pendiri Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang berani mendobrak benteng tirani rezim saat itu dengan mendirikan organisasi profesi wartawan di luar PWI. Tekanan demi tekanan dari penguasa pasti datang dengan sendirinya. Majalah bawah tanah "Independen", majalah yang dicari-cari saat itu khususnya pascabreidel Tempo, Editor dan Detik.

Salut diberikan pada pendirinya yang gagah berani. Dari Kompas, tercatat nama Satrio Arismunandar (RIO) dan Dhia Prakesa Yudha (DPY) sebagai pendirinya, plus beberapa simpatisan lainnya. Mereka berani menyatakan keluar dari Kompas, setelah mendapat kompensasi tentunya, atas perjuangannya itu. Pendeknya, salut diberikan kepada mereka, sekaligus kepada organisasi profesi wartawan yang mereka dirikan, AJI.

Tatkala Soeharto tumbang dan rezim datang silih berganti, nyatalah bahwa AJI memetik hasil dari perjuangannya itu. Ia menjadi organisasi wartawan yang tiada tandingnya. PWI tenggelam dengan sendirinya, meski tetap eksis di bawah kepemimpinan Tarman Azzam. AJI menjulang sendirian, menenggelamkan organisasi-organisasi profesi wartawan lainnya. AJI kini di bawah kepemimpinan.... (maaf tidak tahu), masih berkibar di atas langit dengan seruan-seruannya.

Bedanya, dulu seruan AJI menyejukkan dan memberi solusi, sekarang seruan AJI lebih mirip provokasi, beropini, memelintir fakta, tunduk pada kehendak seseorang, dan membuat seruan sepihak tanpa berupaya mengecek ulang, yang hakikinya kewajiban wartawan untuk melalukan cover both side. Bukankah organisasi ini beranggotakan wartawan-wartawan hebat yang seharusnya tahu "hukum" pers yang paling dasar itu.

Ambil contoh kecil saat AJI meng-condem bahwa satuan pengamanan (Satpam) Kompas "memiting", "meringkus", dan "membopong" Paulus Bambang Wisudo, wartawan Kompas yang dipecat dengan tidak hormat, yang tidak pernah menghubungi Satpam Kompas. AJI begitu percaya kepada ocehan mulut satu orang, langsung membuat pernyataan provokatif, menyulutkan Total War, yang justru sangat berkebalikan dengan semangat AJI selama ini yang mengusung "peace journalism". Dimana sekarang jurnalisme damai diletakkan saat Total War langsung dimuntahkan?

Saat ditanyakan kepada Satpam Kompas yang katanya "memiting" dan "meringkus" Wisudo, jawabnya hanya senyum dikulum saja. Salah seorang di antara Satpam itu bilang, "Si Wisudo itu pinter main sandiwara, wong dia menjatuhkan dirinya sendiri lalu teriak-teriak seakan-akan dianiaya, padahal kita mencoba menyuruhnya berdiri. Tetapi tidak mau dan meronta-ronta seperti anak kecil. Ya kita boponglah."

Main sandiwara? Itulah bahasa Satpam. Barangkali bahasa kerennya adalah "happening art", sebuah seni teatrikal yang biasa dimainkan pendemo di jalan-jalan. Main sandiwara tentu saja bermakna pura-pura, bukan kejadian sesungguhnya. Kita tentu tidak akan menemukan pernyataan Satpam dengan puluhan saksi di koran-koran, di blog, atau media lainnya (rekaman video kelak mungkin akan menjelaskan secara gamblang hal ini). Yang ada hanyalah pernyataan Wisudo sepihak. Dan, itulah yang dijadikan kesimpulan banyak orang, termasuk AJI, membawa kata kunci "penganiayaan" ini kemana-mana, menjualnya demi menarik simpatik massa, sekaligus mengibarkan bendera Total War.

Padahal, tidak ada asap kalau tidak ada api. Ambil contoh kecil lagi yang tidak pernah terungkap. Beberapa saat sebelum pemecatan berlangsung, Wisudo mengundang puluhan aktivis untuk mengadakan pertemuan di Gedung Kompas. Tidak ada bahasa, tidak ada cerita, apalagi sopan-santun kepada pengelola gedung untuk meminta izin, meski memang saat itu Wisudo masih tercatat sebagai karyawan Kompas. Bayangkan, dimana sopan-santun diletakkan oleh seorang terpelajar dan hero seperti Wisudo? Memangnya Gedung Kompas itu punyanya? Punya mbahnya? Lalu dengan seenaknya dia menempelkan selebaran dimana-mana, di seluruh lantai di Gedung Kompas.

Cobalah AJI belajar berempati, lantas sesekali menempatkan dirinya sebagai Satpam (bukan sebagai wartawan yang hebat?). Sebagai Satpam, apa yang Anda akan lakukan ketika menghadapi ulah seseorang seperti Wisudo di tempat yang menjadi tanggung jawab Anda. Membiarkan dia seenaknya menempelkan selebaran? Membiarkan satu atau beberapa ruang kantor itu untuk diduduki tanpa izin sebelumnya? Atau menegurnya sesuai kapasitas Anda? Jika yang ditegur tidak mau, berontak dan menjatuhkan dirinya sendiri (happening art?), apa pula yang Anda akan lakukan. Membiarkan dia meronta-ronta seperti anak kecil di tengah keramaian suasana kerja?

Mestinya, sebagai organisasi profesi wartawan yang sudah berada di atas angin dan nyaris tanpa ada saingan berarti, AJI (atau orang-orang AJI), sering-seringlah melakukan advokasi sehingga menarik simpatik banyak wartawan berbagai media massa untuk masuk menjadi anggotanya, bukan malah melakukan provokasi dan menghasut.

Tidak pernah AJI bayangkan, hampir seluruh wartawan Kompas dan wartawan media massa lainnya yang segrup dengan Kompas, langsung antipati terhadap AJI (kecuali simpatisan Wisudo), dimanapun AJI berada. Bagaimanapun, setiap individu yang bergabung dalam komunitas tertentu (baca Kelompok Kompas Gramedia/KKG), memiliki l'esprit de corps, semangat kelompok, sendiri-sendiri secara alamiah. Ketika kelompok itu ditekan dan dihina, memang menghasilkan beberapa personil yang cuwek, tidak mau tahu, dan merasa bukan urusannya.

Tetapi ingat, dari kelompok ini juga akan menghasilkan orang-orang "fundamentalis", yang siap bertahan dengan seluruh jiwa-raga tatkala rumah tempat mereka bernaung diserang lawan. Dengan semangat kelompok itu pula, di dalam kelompok KKG kita bisa mengibarkan semangat boikot terhadap apapun yang berbau AJI. Tengoklah kenyataan beberapa kali Biro Kompas di Yogyakarta bahkan sampai ke Toko Buku Gramedia yang didemo anggota AJI. Menyakitkan.

Ini sungguh menciptakan antipati yang luar biasa. Subyektivitas kita sebagai kelompok mengatakan: memangnya kita tidak bisa melakukan hal seperti AJI? (mesti tentu saja norak).

Lembaga-lembaga manajemen, diklat, rekrutmen, sumberdaya manusia Kompas dan kelompoknya, bisa saja kita provokasi agar tidak memberi tempat kepada AJI dan organisasi-organisasi pendukungnya. Setidak-tidaknya, kita jadikan AJI sebagai "OT" (baca "O-Te") alias organisasi terlarang bagi mereka yang berada di bawah naungan KKG. Sebagai "OT", kita bisa melakukan "sweeping", setidak-tidaknya pendataan terhadap orang-orang KKG yang telanjur menjadi anggota AJI. Tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di daerah-daerah.

Kita bisa menekan manajemen, diklat, rekrutmen dan sumberdaya manusia di seluruh KKG agar ke depan tidak lagi memberi jalan kepada AJI dan kelompok pendukungnya. Yang sudah telanjur masuk AJI, kita bina dari dalam dan mengupayakan mereka kembali ke jalan yang benar.

Memang, tidak ada cara lain selain memberi pelajaran (baca pembalasan) dengan cara itu, meski terasa norak. Anggap saja ini pembalasan terhadap perlakuan AJI yang sudah kelewat batas: menyakitkan hati ribuan orang hanya untuk menyenangkan satu orang saja!

Surat Terbuka CAN

2007-03-23T02:48:00.000-07:00

Mukadimah:
Saat segerombol pendemo berunjuk rasa di depan Gedung Kompas Gramedia, tampil antara lain sebagai penyampai pesan Paulus Bambang Wisudo. Ternyata, pernyataannya bahwa dia pernah ditawari perusahaan uang pesangon sampai 20 tahun, yang berarti kurang lebih Rp 2,3 miliar dengan asumsi gaji per bulannya Rp 9,5 juta, memancing tanggapan sejumlah wartawan. Salah satunya adalah dari Putu Fajar Arcana (CAN), Wakabiro Kompas di Yogyakarta, yang menyilakan suratnya di milis interen Kompas, dimuat dan disebarluaskan di blog ini. Berikut isi suratnya:

Surat untuk WIS

ADUH Wis, makin hari kamu kok makin brutal begini. Seandainya pun benar kami yang bertanda tangan dan menyebutmu sebagai petualang, itu melanggar hak asasi manusia (itu tentu tuduhan paling kejam), apa bedanya dengan kamu? Dengan tuntutan yang kian tak masuk "akal orang sehat" itu, kamu makin menunjukkan siapa sesungguhnya kamu.

Terus terang pada awal kasus ini bergulir aku "sempat" bersimpati atas perjuangan dan keberanianmu memperjuangkan apa yang menurut kamu pantas diperjuangkan. Tapi semakin hari kamu semakin lepas kendali. Dan sekarang, semuanya menjadi liar.

Aku semakin tidak mengerti apa sesungguhnya yang kamu cari? Dalam dirimu ada paradoks besar, yang barangkali tak pernah kamu sadari. Tuntutan minta dipekerjakan kembali di Kompas, kendati mungkin ini sebatas mengukuhkan posisi tawarmu pada perusahaan, juga tak bisa kupahami.

Bagaimana mungkin seseorang yang mengecap perusahaan ini berkhianat dan gembar-gembor di jalanan agar orang memboikot Kompas, tiba-tiba ingin kembali di dalam. Di dalam sebuah perusahaan yang kamu caci-maki, yang sudah pasti menurut kamu tidak pantas untuk tempat berlindung. Pada saat bersamaan kamu juga mengecap perusahaan ini sebagai penjajah dan harus enyah dari muka bumi. Ini apa coba? Ia tidak sekadar kekerasan, tetapi sebuah kebrutalan yang diteriakkan oleh sekelompok orang jalanan.

Kalau benar perusahaan ini menginjak-injak, dalam logika paling sederhana saja, pertanyaanku, mengapa pula kamu ingin kembali? Wis, kamu tidak akan kembali sebagai pahlawan bagi saya, tetapi tikus kecil yang merengek-rengek minta dikasihani.

Cara yang kamu pakai dengan menggelar demonstrasi terus-menerus bukan saja tidak menghargai proses perundingan dan peradilan yang sedang berlangsung, tetapi jelas ini bahasa jalanan, bahasa para preman yang ingin memeras para pemilik toko. Jelas bukan cara kaum intelek, sebagaimana yang melekat selama ini pada dirimu. Jika pun kamu mengklaim bahwa demonstrasi sah-sah saja secara hukum, tetapi sebagai orang yang bekerja dan bergelimang dalam dunia intelektual, tidakkah cara-cara ini merendahkan dirimu? (Saya tidak tahu apakah kamu masih mempedulikan soal-soal ini).

Paradoks lainnya, dengan tuntutan pesangon sebanyak 20 tahun (kira-kira nilainya Rp 2,5 miliar), dengan syarat lain tidak dipecat tapi diminta mengundurkan diri bersama-sama TOM, hanya mencoreng perjuangan intelek yang selama ini kamu gembar-gemborkan. Sangat berbau materialistik.

Tidak salah jika aku mengecapmu sebagai "pejuang" materialis yang berkedok "intelek". Sungguh patut disayangkan, kamu mencoreng arang muka sendiri.... Seandainya pun perusahaan "mengalah" dan menerimamu kembali, barangkali banyak kawan yang bakal melemparmu kembali ke jalanan, karena memang di situ tempatmu...

Pembajakan Nama KOMPAS

2007-03-21T18:00:00.000-07:00

Hati-hati Penipuan!

TERKAIT dengan pencatutan nama KOMPAS akhir-akhir ini, kami mengingatkan agar semua pihak hati-hati dengan kehadiran segelintir orang yang menamakan diri KOMPAS, yang mendatangi sumber/narasumber, lembaga swasta, lembaga legislatif, atau instansi pemerintah dengan maksud menipu bahkan memeras, bukan untuk meliput atau memperoleh berita.

Setiap wartawan Harian Kompas dalam menjalankan tugasnya selalu dilengkapi identitas berupa kartu wartawan, kartu nama Harian Kompas, maupun ID Card perusahaan. Berbagai identitas profesional itu bisa diminta untuk ditunjukkan setiap saat, jika sumber/narasumber ragu atas keberadaannya.

Terima kasih.

2806 Karakter (5)

2007-03-19T01:17:00.000-07:00

Pesangon Rrruaaarrr... Biasa!

KAMIS, 15 Maret 2007 siang, Gedung Kompas Gramedia di Jalan Palmerah Selatan 26-28 Jakarta kembali didatangi seratusan pengunjuk rasa dari berbagai elemen, khususnya elemen buruh. Inti dari keinginan pengunjuk rasa adalah agar Kompas memperkerjakan kembali seorang wartawannya yang dikeluarkan perusahaan, Paulus Bambang Wisudo, dan mengecam Kompas yang katanya telah melakukan union busting (tuntutan ini pasti salah alamat).

Tentu saja yang paling membetot perhatian adalah tampilnya WIS, demikian Wisudo biasa dipanggil, di atas mobil terbuka untuk berpidato. Salah satu hal yang menarik perhatian adalah pernyataannya, bahwa ia ditawari manajemen Kompas pesangon 20 tahun yang kemudian ditolaknya. WIS baru mau menerima pesangon itu kalau dia dan Pemred Kompas Suryopratomo sama-sama mundur. Tuntutan yang pasti membuat siapapun yang mendengarnya senyam-senyum.

Hitung punya hitung, kalau dia bergaji pokok Rp 9.467.000 per bulan sebagaimana terungkap dari surat Disnaker Jakarta tempo hari, maka uang sebesar itu dikalikan dengan 12x20. Maka, ketemulah angka Rp 2,3 miliar!

Sungguh, angka yang fantastis dan membuat "iri" siapapun, membuat "kagum" dan terperangah karyawan lainnya. Nakal-nakalnya karyawan berpikir, "Sudah kita ikuti saja langkah WIS dengan cara membangkang, menolak tugas, dan memobilisasi massa untuk menghina Kompas, toh nanti dapat pesangon segede raksasa."

Kalau apa yang dikatakannya benar bahwa perusahaan menawarinya 20 tahun pesangon, bisa saja karyawan lain terinspirasi oleh "heroisme" perjuangannya. Tetapi, karyawan yang masih berpikir waras, tentu saja tidak akan terpengaruh begitu saja atas pernyataan yang lebih bernuansa igauan daripada kenyataan ini, yang kemudian mengikuti langkahnya.

Uang pesangon selama 20 tahun yang sebesar Rp 2,3 miliar dan diucapkan di depan massa, tentulah membuat para pengunjuk rasa berdecak kagum: betapa baik hatinya sebuah perusahaan yang namanya Kompas. Hem, kemana ya bakal larinya sebagian dari uang sebesar itu?

Ah, itu kalau benar ada, itu kalau benar perusahaan bakal memberinya 20 tahun pesangon, sebuah rekor besaran pesangon yang luar biasa dan sangat layak masuk MURI.

Tidak ada kata lain, mari ikuti kejutan-kejutan atas pernyataan-pernyataan lainnya dari aksi-aksi massa yang mungkin akan terus berlanjut, sampai mereka bosan sendiri.

Memang saat setiap unjuk rasa berlangsung di depan Gedung Kompas Gramedia, sementara karyawan yang turut menyaksikan unjuk rasa bergumam: "Kita balas saja dengan unjuk rasa serupa di sini, unjuk rasa menolak kehadiran WIS di perusahaan ini meski manajemen memperkerjakannya kembali, memangnya cuma mereka saja yang bisa unjuk rasa!"

Tidak usahlah, tidak usah demo dibalas demo, unjuk rasa dibalas unjuk rasa. Sebab kalau itu yang dilakukan, apa bedanya kita dengan para pengunjuk rasa? Bukanlah lebih baik dibiarkan begitu saja demo berlangsung. Tonton sajalah. Anggap saja itu hiburan gratis, sebab banyak di antara mereka yang punya bakat sebagai orator, dan bahkan aktor.

Penolakan Itu

2007-03-12T09:04:00.000-07:00

Nurani Bicara

PADA akhirnya nuranilah yang bicara. Seruan itu akhirnya datang juga: tolak!

Penolakan itu terkesan sangat tidak manusiawi, seakan-akan tidak menghormati hukum. Tetapi, dimana nurani diletakkan ketika dengan santainya kaki melangkah memasuki sebuah kantor yang sebelumnya sudah nyaris dia "bakar" dengan seisi penghuninya yang telanjur kena caci-maki, dihina, dan direndahkan?

"Kalau saya BAMBANG WISUDO alias WIS: SAYA AKAN MERASA SANGAT-SANGAT-SANGAT MALU UNTUK BEKERJA LAGI DI KOMPAS. SAYA KOK MERASA SENIOR, tetapi MENGHINA KOMPAS. IYA, SAYA PANTAS MALU..." Demikian kata Pascal (CAL) menanggapi "kemenangan" Wis di Disnaker.

Luki Aulia (LUK), wartawan muda yang mengaku gumun dengan gaji pokok Wisudo yang hampir Rp 10 juta/bulan itu berteriak... "Waaaa, lha ya panteslah berjuang keras masuk sini lagi... lha wong gajinya itu lho...ya ampyuuunn... mau doooooong... hehehe..."

Robert Adhi KSP yang mengaku rakyat biasa cinta damai menulis: "Saya masih tidak habis pikir pada jalan pikiran Wisudo. Jadi, sungguh aneh jika dia diterima lagi di Kompas, yang sudah dia jelek-jelekkan sampai seantero dunia. Bacalah LabourStart.com, bacalah dotcom-dotcom lainnya yang bisa diakses siapapun di seantero bumi ini. Kalau dia diterima di Kompas lagi, jangan-jangan seisi Kompas ini dia 'bakar' lagi, dia provokasi lagi, dia racuni lagi".

Rizal Layuck (ZAL) menulis: "Kalo maksa terus, artinya Wisudo memiliki KEPRIBADIAN GANDA? Pertama, gak tahu malu, hipokrit dan senang melihat orang susah (smos). Negara hancur karena petinggi negara, provinsi dan kota/kabupaten kini berpribadi ganda, bukan hanya di Kompas lho!"

Memang sulit membayangkan seseorang yang sudah menyumpahi dan meludahi perusahaannya sendiri, memobilisi massa untuk membangun opini negatif dan kampanye hitam tentang perusahaan tempat dia bekerja, serta merendahkan pegawai kecil seperti Satpam, bisa melenggang masuk gerbang perusahaan.

Lantas ia duduk manis di atas kursi kerja, kursi yang sebelumnya nyaris dia "bakar" dengan seisi kantornya, lantas menerima gaji pokok Rp 10 juta (plus tunjangan lainnya) perbulan. Kalau begini caranya, mungkin benar apa yang dikatakan LUK bahwa dia masih sayang dengan gaji yang diterimanya tiap bulan itu?

Seandainya ada perusahaan lain yang bisa menggaji WIS lebih besar dari jumlah itu, barangkali ia tidak harus menggalang massa untuk menghina perusahaan tempat dia pernah bekerja, dan ironisnya agar bisa kembali masuk bekerja. Sayangnya, TIDAK ADA satu pun perusahaan pers YANG SUDI menampungnya bekerja, apalagi harus membayar dengan gaji sebesar itu. Sebab, hanya perusahaan pers yang tolol saja yang mau menerima dia bekerja!

Sekarang, perlawanan sebagian besar karyawan terhadap "kemenangan"-nya di Disnaker mulai menggelinding. Opini mau tidak mau harus dilawan opini. Itu hukum alam. Bagi perusahaan, tidak ada kata lain selain terus FIGHT, jangan menyerah dan jangan mengabulkan permintaan dia agar kembali masuk bekerja, kecuali kalau perusahaan ini tidak mau menghargai dan menghormati ribuan karyawannya!

Imbauan HCB

2007-03-12T01:29:00.000-07:00

Minta "Legowo"

BAGI tuan-tuan atau nona yang masih punya kontak dengan Wisudo, tolong sampaikan pesan ini. "Wisudo, sudahlah. Anda itu sudah menjelek-jelekkan perusahaan di luar, sudah memaki-maki pimpinan sendiri kok masih mau gabung?

Kalau tidak salah Anda pernah menyebut KKG itu kapitalis gendut yang cuma mau cari untung, tidak memperhatikan karyawan dsb. Logikanya, Anda tidak akan mau lagi dong kerja di tempat yang tidak sesuai dengan idealisme Anda.

Meskipun itu mungkin hak (?) sebagaimana dianjurkan oleh panitia perselisihan Disnaker, sebaiknya Anda legowo saja. Mana enak kerja di tempat yang Anda tidak diterima oleh (sebagian besar) rekan kerja lain.

Salam dari Hayam Wuruk,
Markas WARKOT yang heboh tapi damai
Oplah mulai konsisten di atas 190.000

HCB

Catatan Moderator:
postingan bisa tampil di sini setelah meminta izin HCB

2806 Karakter (4)

2007-03-10T22:47:00.000-08:00

"Kemenangan" Akibat Tekanan

PUTUSAN Disnaker yang "memenangkan" Paulus Bambang Wisudo disambut dingin oleh mayoritas karyawan Kompas. Milis karyawan yang biasanya antusias menghadapi isu-isu hangat, juga sepi-sepi saja. "Kemenangan" itu jauh-jauh sudah dapat diduga karena Disnaker tidak akan tahan menghadapi tekanan masif massa. Dalam keadaan tertekan seperti ini rasio pun akhirnya bisa terkalahkan.

Putusan keharusan memperkerjakan kembali Wisudo harus dijawab oleh pihak perusahaan, begitulah kira-kira isi putusan Disnaker itu.

Sesungguhnya apa yang diputuskan Disnaker itu hanya sebatas second opinion saja, bukan putusan yang mengikat. Benar, putusan itu akan dijadikan bahan "penguat" di pengadilan oleh pihak yang memenangkan "sengketa" di Disnaker. Akan tetapi, perjalanannya masih sangat jauh.

Tentu saja landasan atau argumen yang dikemukakan Disnaker sangat lemah, yakni berdasarkan Undang-undang No 21 Tahun 2000, bahwa mutasi tidak dibenarkan terhadap karyawan yang kebetulan saat ia dimutasi (atau dipecat), sedang menjadi pengurus serikat pekerja.

Titik lemah itu ada di sini, bahwa Perkumpulan Karyawan Kompas (PKK) BUKAN sebuah serikat pekerja. Ia hanyalah sebuah PAGUYUBAN karyawan yang tidak harus didaftarkan ke Disnaker atau bahkan Depnakertrans.

Karena BUKAN serikat pekerja, seluruh karyawan tidak punya kartu anggota serikat pekerja, tidak punya kewajiban iuran bulanan, dan tidak setiap ada sengketa harus berhubungan dengan paguyuban yang kebetulan bernama PKK. Kami, karyawan, biasanya menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan, dengan pimpinan, dengan para pemegang saham, atau bahkan dengan pemimpin tertinggi perusahaan.

Adakah aturan atau perundang-undangan yang mengatakan bahwa perusahaan TIDAK BOLEH atau DILARANG memutasikan/memecat karyawan yang kebetulan sedang menjadi pengurus paguyuban? Tolong tunjukkan!

Rusdi Mukhtar selaku Kepala Disnaker DKI Jakarta mungkin "miss" dengan kenyataan ini karena tidak bisa berpikir rasional lagi akibat tekanan massa dan opini publik. Bahwa Peraturan Perusahaan sudah kadaluwarsa dua tahun, mengapa Disnaker tidak mengingatkan hal itu sejak awal? Bukanlah sudah kewajiba bagi Disnaker memiliki data seluruh karyawan/buruh di seluruh perusahaan di DKI Jakarta, sekaligus mengingatkan "kelalaian" setiap perusahaan yang belum memperbarui peraturan perusahaannya?

Tentu saja "kemenangan" itu bukan akhir dari segala-galanya. Bagi segelintir karyawan yang simpati terhadap "perjuangan" Wisudo, ini dijadikan tonggak peringatan agar perusahaan tidak semena-mena dalam memecat karyawannya, sebab hal itu bisa saja terjadi pada setiap karyawan. Itu baik. Hanya saja yang harus diingat, tidak akan ada asap api kalau tidak ada api. Hanya manajemen gila dari sebuah perusahaan tolol yang tiba-tiba memecat karyawan yang penuh dedikasi dan tekun bekerja.

Bagaimanapun, karyawan harus tunduk pada aturan perusahaan. Khususnya bagi wartawan, sejak awal sudah harus menandatangani kesediaan dipindahkan/dimutasikan dimanapun.

Jika seseorang mampu menolak penugasan/penempatan, tentulah orang itu sangat luar biasa. Dia bukan karyawan biasa sebagaimana karyawan umumnya. Mungkin dia punya saham, mungkin dia pendiri perusahaan, mungkin dia anggota keluarga dari pemilik perusahaan. Kami yang punya harga diri, kalau memang mau menolak penugasan, kami akan keluar dari perusahaan itu dan mendirikan usaha sendiri meski hanya sekadar perusahaan sandal jepit!

Pada akhirnya kita bisa menemukan "orang'orang yang luar biasa" ini di suatu perusahaan; mereka bebas menolak tugas dan menolak mutasi dengan bersandarkan pada aturan atau perundang-undangan yang tidak ada. Pada akhirnya, orang seperti ini bisa saja diterima kembali bekerja, menerima gaji utuh sebagaimana sekarang meski tanpa harus mengeluarkan keringat setetespun.

Akan tetapi dalam kesehariannya, ia harus berhadapan dengan karyawan yang merasa dihinakan (karena memobilisir orang luar), dengan karyawan kecil seperti Satpam yang sudah dinistakan sampai ke titik nadir, juga dengan sebagian besar karyawan yang pada dasarnya ingin merasakan ketentraman bekerja, bukan terperangkap dalam politisasi segelintir orang yang jelas-jelas punya agenda untuk menghancurkan perusahaan ini dari dalam.

Desakan Pemilihan Ketua Baru

2007-03-06T07:31:00.000-08:00

Bertambah, Penandatangan Penolakan Perpanjangan Kepengurusan PKK

PENANDATANGAN penolakan sebagian pengurus Perkumpulan Karyawan Kompas (PKK) memperpanjang masa kepengurusannya terus bertambah. Sampai Selasa (6/3), penandatangan mencapai 126 dan kemungkinan akan terus bertambah.

Selagi penandatanganan terus berjalan, beberapa karyawan menyurati pengurus PKK (hasil perpanjangan) yang menghendaki segera dibentuknya kepanitiaan untuk memilih Ketua PKK yang baru. Respons dari Ketua PKK (hasil perpanjangan) Syahnan Rangkuti, positif, dimana dikehendaki adanya pertemuan untuk membicarakan hal ini.

Inilah sebagian karyawan yang menolak adanya perpanjangan kepengurusan PKK periode 2005-2007:

1. M Nasir
2. Tjahja Gunawan
3. Agus Mulyadi
4. Adhi KSP
5. Ardus M Sawega
6. Bestari
7. Kartika
8. Galih Smarapradhipa
9. Nur Adji
10. FX Sukoto
11. Teguh Candra L
12. Rosdiana
13. Lusia
14. Retmawati
15. Amin Iskandar
16. Septa Inigopatria
17. Dimas Tri A
18. Didie SW
19. JITET
20. Agus Juliadi
21. Hamzirwan
22. Andi Suruji
23. Windoro
24. Mulyawan Karim
25. Caesar Alexy
26. Mh Samsul Hadi
27. Yesayas O
28. A. Tomy T
29. Luki Aulia
30. Myrna Ratna
31. Rakaryan S
32. Diah Marsidi
33. Fransisca Romana
34. Pepih Nugraha
35. Jannes Eudes Wawa
36. Hariadi Saptono
37. Yuni Ikawati
38. Orin Basuki
39. J. Osdar
40. Banu Astono
41. Setiawan
42. Shofian
43. Brigitta Isworo L.
44. Yunas Santani Aziz
45. Tri Agung Kristanto
46. Mohammad Bakir
47. Antonius Agoeng Priyanto
48. Anton Sanjoyo
49. Tri Harijono
50. Djoko Pournomo
51. Ansel Da Lopez
52. Danu
53. Dahono Fitrianto
54. Irving R Noor
55. Engelinia RK
56. Dian Wulandari
57. Sri Pudjiastuti
58. Bambang Triyono
59. Siti Heras S
60. Dina
61. Titi
62. Nathalia Maria Ayu
63. Abun Sanda
64. H. Irafati
65. Prasetyo EP
66. Budiman Tanurejo
67. Nawa Tunggal
68. Heru Sudarwanto
69. Toto Sihono
70. Dedi Muhtadi
71. D Irianto
72. Bambang Wahyu
73. Tarsius Surono
74. M Syaifullah
75. Tonny D. Widiastono
76. Huli S
77. Fitrisia M
78. Agus Hermawan
79. Kenedi Nurhan
80. Purwoko
81. Anton Sanjoyo
82. Nasrullah Nara
83. Ester Lince Napitupulu
84. Pascal S Bin Saju
85. Susi Ivvaty
86. Iwan Santosa
87. HAR
88. BRE
89. IBRA
90. FAN
91. Sumarnoto
92. Winduadji B
93. Widodo TR
94. AWE
95. Bambang Setiawan
96. Susi Berindra
97. WID
98. NMP
99. Nanie Irene
100. Andreas Maryoto
101. Subur Tjahjono
102. Yovita Arika
103. Winarto H
104. Sugihandari
105. Femedia Tino
106. Budiawan Sidik.
107. Atok Risaptoko
108. Ellya Novita sari
109. Dedi Isdiyanto
110. Ali Warman
111. Cerli Dahlia
112. Dwi Parlina Multatuli
113. T. Surano
114. Sri Nurhajati
115. Eko Kristiyanto
116. Petrus Biantoro
117. Suyanto
118. Djoko Pramono
119. Suyono
120. Wasyono
121. M. Cordiaz
122. Bhekti Sulistyo
123. Aritasius Sugiya
124. Chris Verdiansyah
125. Irwan Suhanda
126. Dirman Toha
.................. (bersambung)

PKK dan Serikat Pekerja

2007-03-02T01:01:00.000-08:00

Dekatlah dengan Konstituen

KEPENGURUSAN Perkumpulan Karyawan Kompas (PKK) sejatinya berakhir 28 Februari 2007 pukul 24.00. Kini bergulir wacana pemilihan Ketua PKK yang baru pengganti Syahnan Rangkuti.

Ada yang menuntut sesegera mungkin dilakukan pemilihan untuk mengisi kekosongan kepengurusan. Ada yang berinisiatif menyusun jadwal pemilihan, ada pula pengumpulan tanda tangan ketidaksetujuan atas perpanjangan kepengurusan (lihat foto di atas).

Kita tahu, delapan dari sepuluh pengurus PKK memperpanjang kepengurusan selama enam bulan ke depan dengan alasan "masih ada masalah yang belum terselesaikan". Beberapa jam sebelum masa kepengurusan berakhir, tiga orang pengurus menyatakan berhenti menjadi pengurus PKK. Praktis, tinggal enam pengurus PKK (lama) yang menjalankan roda organisasi.

Sejauh ini, belum ada respons atas pengunduran ketiga pengurus itu, juga belum ada respons terhadap terkumpulnya tanda tangan karyawan. Seperti tanda tangan untuk "Seruan Wartawan" sebelumnya, tidak ada paksaan bagi karyawan untuk menandatangi "petisi" ketidaksetujuan perpanjangan itu. Demokratis saja.

Karena PKK bukan serikat pekerja sebagaimana yang didengung-dengungkan, tentu saja tidak ada pemberangusan serikat pekerja di sini, baik terhadap person (orang) maupun lembaga (serikat pekerja) itu sendiri. Sebab, memang tidak ada serikat pekerja.

Anggota serikat pekerja menurut undang-undang wajib memiliki kartu anggota, iuran, dan serikat pekerja itu sendiri terdaftar di lembaga pemerintahan. Karena PKK hanya berbentuk paguyuban, maka tidak ada iuran, tidak ada kartu anggota. Sayangnya orang-orang bingung di luar sana masih saja mengatakan telah terjadi pemberangusan serikat pekerja. Jadi, apanya yang diberangus?

2806 Karakter (3)

2007-02-28T17:19:00.000-08:00

Berdamai dengan Kenyataan

APA makna “Rabu, 28 Februari 2007 pukul 24.00”? Mungkin tidak bermakna apa-apa bagi sebagian orang. Tetapi bagi ibu yang melahirkan anaknya tepat di waktu ini, atau seorang anak meratapi kematian ayahnya tepat di detik ini, pastilah sang waktu bermakna dalam. Di lingkungan kerja kami, momen itu adalah detik-detik berakhirnya kepengurusan Perkumpulan Karyawan Kompas (PKK).

Banyak ucapan terima kasih yang disampaikan kepada PKK yang diketuai Syahnan Rangkuti selama dua tahun masa baktinya. Terungkap, bahwa perjuangan PKK terhadap anggotanya, meski itu bukan serikat pekerja, cukup “membumi” dari sekadar perjuangan kontroversial meminta saham. Namun orang segera melupakan jerih payah PKK itu kalau tidak diingatkan sejumlah kawan melalui milis.

Memang, yang menenggelamkan jerih payah PKK adalah upaya sepihaknya memperpanjang kepengurusan selama enam bulan ke depan. Ibarat nila setitik rusak susu segentong, jerih payah dan perjuangan itu meruap, seperti sepotong ranting terseret derasnya aliran air sungai.

Upaya memperpanjang kepengurusan sepihak yang dimotori delapan pengurusnya itu dianggap sebagai sewenang-wenang, tidak demokratis, dan melecehkan “konstituen”, yakni anggota (karyawan) yang memilih pengurus PKK. Kita tahu, ada alasan yang dikemukakan atas perpanjangan itu, yakni “masih adanya masalah yang belum terselesaikan” selama periode kepengurusannya.

Lagi-lagi, orang menangkapnya sebagai ketidakpercayaan, bahkan ketidakrelaan, pengurus PKK terhadap pengurus baru yang akan menggantikannya. Sebagian lagi berpendapat, itu tidak lain dari “kemaruk kuasa”. Suatu permainan yang telah disepekati sebelumnya namun diingkari justru saat permainan itu akan berakhir, tetap akan mengundang reaksi, setidak-tidaknya pertanyaan kalau tidak mau dikatakan kecaman.

Kita tangkap kecaman sejumlah karyawan/wartawan melalui milis atas upaya memperpanjang kepengurusan itu. Di sisi lain, tidak ada satu karyawan pun yang membenarkan upaya sepihak itu. Tidak puas dengan kecaman, aksi mengumpulkan tanda tangan ketidaksetujuan perpanjangan masa kepengurusan pun berlangsung. Bisa diterjemahkan sebagai “mosi tidak percaya”, sekaligus meminta diadakannya pemilihan Ketua PKK yang baru.

Selesai pengumpulan tanda tangan, beberapa jam sebelum masa kepengurusan PKK berakhir, tiga dari delapan pengurusnya menyatakan berhenti dari kepengurusan. Mereka adalah Arbain Rambey, Adi Prinantyo dan Nur Hidayati.

Pengurus PKK berjumlah sepuluh orang. Mereka adalah Syahnan Rangkuti (Ketua), Arbain Rambey, Salomo Simanungkalit, Rien Kuntari, Paulus Bambang Wisudo, Nur Hidayati, Anung Wendyartaka, Luhur Fajar, Doty Damayanti, dan Adi Prinantyo. Hanya dua orang yang tidak hadir saat rapat PKK memutuskan perpanjangan kepengurusan, yakni Rien Kuntari dan Nur Hidayati. Dengan berhentinya tiga pengurus PKK, praktis tinggal enam pengurus yang tersisa.

Detik-detik menentukan bagi kepengurusan PKK berikutnya akan ditentukan dalam detik-detik ini pula. Bisa saja masih ada pengurus PKK lainnya yang menyatakan berhenti. Bisa juga enam pengurus PKK (lama) yang tersisa masih ngotot untuk memperpanjang masa jabatannya selama enam bulan ke depan.

Memang sulit membayangkan sebuah kepengurusan tanpa dukungan penuh anggotanya, seperti lokomotif yang meluncur sendiri di atas rel ketidakpastian. Sementara konstituen yang merasa dilecehkan telah membentuk kepanitiaan untuk memilih Ketua PKK yang baru.

Kita tidak mungkin tahu bagaimana akhir kisah ini mesti sejam ke depan. Yang paling mungkin adalah: berdamailah dengan kenyataan!

2806 Karakter (2)

2007-02-26T07:24:00.000-08:00

Memperpanjang Itu Enak!

DUDUK di kepengurusan organisasi itu memang enak, dari kepengurusan RT sampai kepengurusan kabinet, kalau itu dinikmati dan dikehendaki. Dulu Soeharto memelintir sedemikian rupa sistem ketatanegaraan sehingga memungkinkan dia duduk selama 32 tahun di tampuk kuasa negeri ini.

Ketika pengurus Perkumpulan Karyawan Kompas (PKK) menyatakan diri memperpanjang masa kepengurusannya selama enam bulan ke depan, tentu saja yang terlintas dalam ingatan adalah kelakuan Soeharto itu! Jelas, ada maksud baginya untuk selalu memperpanjang kekuasaan.

Apakah PKK juga punya maksud tertentu dengan memperpanjang masa kepengurusannya? Hanya orang sinting saja yang menjawab “Tidak ada maksud apa-apa”. Konon, perpanjangan itu “terpaksa” dilakukan karena “masih adanya masalah yang belum terselesaikan”. Maksudnya belum terselesaikan selama masa kepengurusan itu.

Pertanyaannya adalah: bisa dijaminkah selama rentang enam bulan ke depan masalah itu bisa diselesaikan? Kalau masih menggantung alias tidak bisa terselesaikan, apakah PKK juga akan memperpanjang kembali kepengurusannya entah untuk rentang waktu berapa lama lagi? Akan terus dan terus memperpanjang kepengurusankah selama apa yang disebut “masih adanya masalah yang belum terselesaikan” itu masih ada? Lantas mau sampai kapan?

Meski kita tahu PKK hanyalah sebuah paguyuban dan bukan serikat pekerja, tetaplah cara-cara memperpanjang kepengurusan secara sepihak bukanlah contoh yang baik dalam berorganisasi. Mengapa? Karena ia mengabaikan “konstituen”, yakni para anggota PKK yang dulu pernah memilih kepengurusan PKK. Dianggap apa mereka? Mau dikemanakan konstituen ini? Mengapa mereka tidak ditanya?

Jangan heran kalau kemudian para konstituen yang katakanlah anggota PKK membuat suatu “move”, menyatakan ketidaksetujaun atas perpanjangan masa kepengurusan itu. Tentu bukan “total war” yang hendak dimainkan, hanya bertanya dengan cara lain saja. Mungkin dalam bentuk "pernyataan sikap tidak setuju" yang diajukan, entah lewat pengumpulan tanda tangan atau bentuk lainnya.

Bukan persoalan semena-mena dibalas semena-mena. Justru dengan pernyataan sikap tidak setuju perpanjangan kepengurusan itu menunjukkan sikap demokratis dan toleran, karena mereka yang setuju perpanjangan masa kepengurusan juga diberi tempat, sekaligus diberi hak.

Tentu saja pernyataan ketidaksetujuan perpanjangan kepengurusan PKK ini akan segera dipelintir pihak luar sebagai “tidak demokratis”, “memberangus serikat pekerja”, dan lain-lain. Ah, apanya yang diberingus? Wong serikat pekerja saja kami tidak punya!

Yang kami punya adalah paguyuban karyawan yang bernama Perkumpulan Karyawan Kompas alias PKK itu. Tidak usahlah bermain pasal-pasal dengan mengatakan Kompas memberangus serikat pekerja. Lihat saja kenyataannya, memang kami tidak punya serikat pekerja kok, apanya yang diberangus? Undang-undang juga tidak mewajibkan perusahaan punya serikat pekerja. Yang tidak boleh adalah menghalang-halangi pendirian serikat pekerja!

2806 Karakter (1)

2007-02-26T06:46:00.000-08:00

Mukadimah:

Banyak teman bertanya mengapa blog Insidekompas ini vakum dan tidak pernah diisi postingan baru sejak 20 Februari lalu. Apakah blog ini ditutup karena adanya "imbauan" dari pihak-pihak tertentu? Tidak ada, tidak ada "imbauan", apalagi tekanan harus menutup diri! Hanya karena masalah teknis saja yang membuat blog ini istirahat selama seminggu. Kini postingan hadir dengan rubrik "2806 Karakter". Maksudnya, karakter setiap postingan dalam rubrik ini kira-kira sejumlah itulah, setara satu halaman MS-Word tanpa spasi. Berapa seri akan dipostingkan, tergantung situasi dan suasana hati. Pesannya pendek, jelas, tidak berbelit-belit, dan langsung kenai sasaran, biar tidak melelahkan. Isinya sebagaimana blog umumnya adalah "gue banget", sebab ini memang "berita" si empunya blog, bukan pendapat ramai-ramai alias gerombolan, apalagi pendapat sebuah organisasi atau manajemen perusahaan. Just ordinary people makes his own story. Just me...

Tak Ada Boikot

APAKAH benar manajemen Kompas memberlakukan boikot terhadap 172 orang yang mengaku diri ilmuwan, dosen dan peneliti pembuat "Petisi dari Para Sahabat", yang menyatakan menentang cara-cara Kompas memecat seorang wartawannya?

Itulah pertanyaan sejumlah sahabat. Arti boikot di sini, Kompas melarang wartawan atau editornya menghubungi ke-172 penandatangan itu untuk tidak dijadikan lagi sumber, narasumber lisan maupun tulisan, tidak menyiarkan siaran persnya, dan bahkan tidak memuat artikelnya.

Kita tegaskan: tidak ada boikot! Manajemen Kompas sama sekali tidak memberlakukan boikot terhadap orang-orang yang jelas butuh pencerahan, orang-orang yang barangkali tidak tahu persis duduk persoalannya, namun atas nama “solider” atau “setia kawan”, mereka telanjur menghujat Kompas sebagai telah melakukan kekerasan, tidak humanis, dan sebagainya. Boikot bukanlah penyelesaian masalah secara bijak.

Adalah tugas kita, wartawan, editor dan orang-orang Kompas lainnya menanyakan kepada mereka secara simpatik apa maksud dan tujuan membuat petisi itu. Kita jelaskan secara sabar duduk perkara dan latar belakangnya secara jernih, person to person. Pendekatan kita bukanlah “total war”, pendekatan yang digunakan sebuah organisasi yang ironisnya memproklamirkan diri sebagai pengusung “peace journalism”.

Bahwa Kompas tidak melakukan boikot, terbukti dari adanya beberapa anggota petisi 172 itu yang opininya dimuat, bahkan sudah dijadikan narasumber. Beberapa dari 172 itu ada yang datang langsung ke Kompas atau sekadar menanyakan lewat ponsel apakah benar dirinya diboikot karena masuk ke dalam petisi. Sejauh ini selalu ditegaskan: tidak ada boikot!

Jangan takut, kawan!

Harus dicatat, tidak ada boikot adalah memang keputusan manajemen. Tetapi bagaimana dengan individu-individu Kompas, katakanlah wartawan di lapangan dan editor yang menentukan laik-tidaknya berita diturunkan? Kenyataannya, ada sebagian di antara mereka yang sudah memegang daftar ke-172 nama itu.

Kalau masing-masing individu sebagai wartawan maupun editor ada yang terluka, terhina, atau tersinggung dengan pernyataan 172 anggota petisi, bukankah mereka juga punya hak untuk tidak menghubungi atau menggunakan ke-172 orang itu sebagai sumber?

Memang, dunia jurnalistik mengenal istilah “langit takkan runtuh” kalau tidak memberitakan suatu peristiwa, apalagi kalau itu sekadar siaran pers atau konferensi pers. Kita juga bisa bersikap untuk tidak memilih sumber dari orang atau organisasi tertentu, toh masih banyak orang atau organisasi lainnya untuk dijadikan narasumber. Bagaimana kalau wartawan dan editor punya pandangan seperti itu?

Jangan salahkan kami!

Bagaimana pun kami juga manusia, punya rasa dan punya hati. Kami tunduk pada aturan main, pada aturan perusahaan, pada kemauan manajemen yang tidak akan pernah melakukan boikot, sekalipun kepada orang-orang atau organisasi yang telah menghina dan mempermalukan Kompas. Tetapi di lapangan masing-masing wartawan punya independensi dan kebebasan memilih narasumber.

Kalau nama Anda tidak pernah muncul di Kompas dan Anda tidak pernah dihubungi lagi untuk diminta sebagai sumber, siaran pers Anda langsung menjadi penghuni tong sampah, itu bukan karena keputusan manajemen, juga bukan karena kemauan manajemen. Itu lebih karena independensi kami sebagai manusia yang selalu berpikir bebas dan bertindak lugas.

Mungkin ini yang Anda belum paham!

Kompas OL Tidak Melanggar

2007-02-20T06:40:00.000-08:00

Mukadimah:

Meski berita ini agak telat dipostingkan, tetap melegakan karena Dewan Pers menilai berita Kompas online berjudul "Satpam Tidak Menyandera dan Menganiaya Wartawan" yang ditulis wartawan Kompas R Adhi Kusumaputra (KSP), tidak terdapat pelanggaran Kode Etik Jurnalistik, khususnya Pasal 1 tentang akurasi, keberimbangan, dan adanya itikad buruk. Rekan-rekan dapat mengikuti bagaimana persisnya rekomendasi tersebut di bawah ini.

Moderator

PERNYATAAN, PENILAIAN & REKOMENDASI

03 Januari 2007 14:18:35

Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers Nomor 19/PPR-DP/XII/2006 Tentang Pengaduan Bambang Wisudo Terhadap Kompas online

Pada 21 Desember 2006, Dewan Pers menerima pengaduan dari Sdr. P Bambang Wisudo disertai aktivis yang tergabung dalam Komite Anti Pemberangusan Serikat Pekerja (KOMPAS) selaku pendamping, atas pemberitaan Kompas online berjudul "Satpam tidak Menyandera dan Menganiaya Wartawan", yang ditulis wartawan Kompas Sdr. R Adhi Kusumaputra.

Menurut pengadu berita tersebut tidak berimbang karena Kompas online maupun wartawan bersangkutan tidak pernah menghubungi dirinya sebagai pihak yang dirugikan atas pemberitaan tersebut. Berita itu juga mengarah pada pencemaran nama baik, karena seolah-olah dirinya telah memutarbalikkan peristiwa kekerasan dan penyekapan yang dialaminya pada 8 Desember 2006.

Upaya pengadu untuk menggunakan hak jawab tidak dilayani oleh pihak-pihak terkait dalam jajaran Kompas.

Setelah mempelajari dengan sungguh-sungguh isi tulisan Kompas online dan melakukan klarifikasi kepada jajaran pimpinan Kompas pada 27 Desember 2006 maupun bukti-bukti berita yang tersebar di berbagai milis, maka Dewan Pers menyatakan sebagai berikut:

Penilaian:

Bahwa berita Kompas online berjudul "Satpam tidak Menyandera dan Menganiaya Wartawan" adalah merupakan hak jawab Kompas atas berita-berita sebelumnya yang telah tersebar di berbagai milis tanpa klarifikasi kepada pimpinan Kompas itu sendiri. Dengan demikian, pemberitaan Kompas online tersebut tidak terkait dengan pelanggaran Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik tentang akurasi, keberimbangan dan adanya itikad buruk.

Hak jawab pengadu disampaikan secara lisan, sehingga sulit untuk diuji kesahihannya. Hal tersebut juga tidak sesuai dengan Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers (vide Keputusan Dewan Pers Nomor 06/SK-DP/IV/2006) dimana disebutkan antara lain: "Pihak pengadu disarankan mengirimkan surat pernyataan keberatan yang ditujukan ke media bersangkutan melalui surat pembaca atau mengirimkan hak jawab". Penyampaian hak jawab secara lisan oleh pengadu menjadi tidak relevan dengan pelanggaran atas Pasal 11 Kode Etik Jurnalistik tentang pelayanan hak jawab.

Mengenai peristiwa penyekapan dan kekerasan yang disebut-sebut oleh pengadu lebih merupakan wilayah kerja kepolisian RI untuk, bila perlu, melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Rekomendasi:

Bahwa tidak ditemukan pelanggaran Kode Etik atas pemberitaan Kompas online berjudul: "Satpan: tidak Menyandera dan Menganiaya Wartawan". Untuk itu, persoalan antara pengadu dan teradu agar diselesaikan secara internal dengan mendepankan musyawarah-mufakat.

Bila para pihak berkehendak membawa persoalan itu ke jalur hukum maupun pihak terkait lainnya, hal itu bukan merupakan wilayah kerja Dewan Pers.

Demikian Pernyataan Pernilaian dan Rekomendasi Dewan Pers.

Jakarta, 29 Desember 2006

Dewan Pers,

ttd

Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA

Ketua

Waspadalah! Waspadalah! (1)

2007-02-20T00:22:00.000-08:00

Ditolak Wawancara?

PAK Muhammad Nasir (NAS) menulis di milis bahwa sudah ada rekan wartawan Kompas yang ditolak saat hendak mewawancara pendukung Wisudo, yakni mereka yang menjadi anggota "Petisi dari Para Sahabat". Pak NAS mengusulkan agar semua wartawan Kompas mengingat-ingat nama-nama pendukung Wisudo yang menyebut diri dosen, ilmuwan dan peneliti itu. Untuk selanjutnya mereka tidak diwawancarai dalam bentuk apapun, baik lisan, tertulis, SMS, serta tidak menerima siaran pers mereka (juga tidak memuat opini mereka!).

"Sampai mereka sadar bahwa yang mereka musuhi adalah jalan yang benar," kata Pak NAS.

Postingan Pak NAS ini antara lain mendapat tanggapan dari rekan Robert Adhi Kusumaputra (KSP), Anton Sanjoyo (JOY), Bambang Wahyu (BW), dan Hendry Ch Bangun (HCB). BW bahkan meminta daftar mereka yang menyebut diri dosen, ilmuwan dan peneliti itu.

"Kalo ada narasumber yang tak mau diwawancarai Kompas, ya cari yang lain saja. 'Kan banyak orang pandai di republik ini. Cari yang lain dan "besarkan" mereka. Masih banyak kok yang mau. Yang tak mau diwawancarai, ya black-list saja. Gitu aja kok repot, Pak Haji...," kata KSP menjawab postingan Pak NAS.

"Saya usul nama-nama itu dimuat juga di Buletin KITA, supaya semua unit di KKG mencermati hubungan dengan mereka. Entah disebut boikot atau apa, tetapi saya kira dalam istilah di Betawi, kalau ada yang jual, kita mah berani beli. Warkot siap mendukung. Gitu!" tekan HCB, bos Warta Kota.

Berikut daftar anggota "Petisi dari Para Sahabat" (dikeluarkan 20 Desember 2006) yang wajib kita waspadai dimanapun kita berada:

1. Adriana Elisabeth (P-2P LIPI)

2. Hargyaning Tyas (P-2P LIPI)

3. Tri Ratnawati (P-2P LIPI)

4. Sarah Nuraini Siregar (UI)

5. Afad Lal (Universitas Budi Luhur)

6. Sri Nuryanti (RIDEP)

7. Retno Handini (Budpar)

8. Hamdan Basyar (P2-P LIPI)

9. Syafuan Rozi (Dosen IISIP Jakarta)

10. Djoko K (PMB-LIPI)

11. Heru Cahyono (P2P LIPI)

12. Ikrar Nusa Bhakti (P2P LIPI)

13. Jaleswari Pramodhawardani (PMB-LIPI)

14. Thung Julan (PMB-LIPI)

15. Tri Nuke Pudjiastuti (P2P-LIPI)

16. Johan Azhar (P2P LIPI)

17. Riwanto Tirtosudarmo (PMB LIPI)

18. Anas Saidi (PMB LIPI)

19. Asvi Warman Adam (P2P LIPI)

20. Ary (UMB)21. Arfan (UMB)

22. Ferdi (Orientasi UMS)

23. R Siti Zuhro (P2P LIPI/The Habibe Center)

24. Ranni (P2P LIPI)

25. A Iriwati (P2P LIPI)

26. Mardyanto Wahyu T (P2P LIPI)

27. Ganwati Wuryandari (P2P LIPI)

28. Dewi Fortuna Anwar ( LIPI)

29. Usmar Ismail (LKN)

30. Tiur (Kabar)

31. BB (Didaktika)

32. Budi (Didaktika)

33. Nadya (LPM Diamma)

34. Sasmito (Transformasi)

35. Irham (Didaktika)

36. Dessi Rosdiana (LPM Diamma)

37. Y Roza (Didaktika)

38. Yohanes R (LPM Diamma)

39. M Yamin (Sekjen Serikat Nelayan Merdeka-Sumut)

40. Syahril (LPM Orientasi UMB)

41. Rachma (LPM Orientasi UMB)

42. Sari (Didaktika)

43. A Fauzan (Orientasi)

44. Realisti (LPM Diamma)

45. Jendra S (Orientasi)

46. Anggri (LPM Diamma)

47. Imah (Diamma)

48. Agnes (LPM Purnama)

49. Mail (Front Perjuangan Pemuda Indonesia/FPPI)

50. Dan Dan N (KSR Garut)51. Uhyana (STRIP)

52. Dkol (FPPI)

53. Ramly SY (FPPI)

54. Emots (FPPI Garut)

55. Ripan (FPPIGarut)

56. Awing (FPPI arut)

57. Adam (LPKL-G)

58. Agung Purnama (FPPI Garut)

59. Iwan Gunawan (FPPI Garut)

60. S Son (FPPI Garut)

61. Iwan M (FPPI Garut)

62. Bagas Adi (LS Garut)

63. Asep Saepuloh (BR Garut)

64. Iip T Poniman (FPPI Garut)

65. Ferry Shidarta (FPPI Garut)

66. Irmawan (FPPI Grt)

67. Ru Renjay (Perhimpunan Rakyat Pekerja/PRP)

68. Dudung (PRP)69. Ndaru (PRP)

70. Fajar (FPPI Garut)

71. D Rosada (FPPI Garut)

72. Irwan Dani (FPPI Banten)

73. Marudut S (FPPI Medan)

74. Rahmat Pasau (PN FPPI)

75. Sahat (PN FPPI)

76. Wahyu R (Aji Jakarta)

77. A Bambani (serikat pekerja detk.com)

78. Alfa (PRP)

79. Irianto I Susilo (LBH Apik)

80. Lily (Serikat Buruh Migran)

81. Beno W (KASBI)

82. Aditya Wardhana (AJI Jakarta)

83. Nining E (GSBM KASBI)

84. Sultoni (Serikat Pekerja Madani Indonesia)

85. S Heri Dniyanto (Serikat Pekerja Madani Indonesia)

86. A Irwansyah (Serikat Pekerja Madani Indonesia)

87. Parsudi (Serikat Pekerja Madani Indonesia)

88. Katarina Pujiastuti (FNPBI)

89. U Idris (AJI Jakarta)

90. Hari Nugroho (AJI Jakarta)

91. Pembina Karos (AJI Jakarta)

92. Wahyu Dhyatmika (AJI Jakarta)

93. Edy Haryadi (AJI Jakarta)

94. HM Siringo Ringo (LBH Pers)

95. M Zainuri (Lativi)

96. Sholeh Ali (LBH Pers)

97. Nadya (LBH Pers)

98. Putri Asri (LBH Pers)

99. Hermina (LBH Pers)

100. Agus Randani (LBH Pers)

101. M Halim (LBH Pers)

102. Hendrayana (Direktur LBH Pers)

103. Yanti (LBH Jakarta)

104. Edy H Gurning (LBH Jakarta)

105. Melda Kumalasari (LBH Jakarta)

106. Kiagus Ahmad (LBH Jakarta)

107. Gatot (LBH Jakarta)

108. Uni Illian M (LBH Jakarta)

109. Heru (LBH Jakarta)

110. Virza (LBH Jakarta)

111. Totok Yulianto (LBH Jakarta)

112. Putri Kanesia (LBH Jakarta)

113. Hermawanto (LBH Jakarta)

114. Ori Rahman (Ketua Presidium Kontras)

115. Wilson (Praxis)

116. Mugiyanto (Ketua Ikatan Keluarga Orang Hilang/IKOHI)

117. Mutiara Pasaribu (IKOHI)

118. Simon (IKOHI)

119. Nelly Yarti S (IKOHI)

120. Ibeth (IKOHI Jakarta)

121. Dyan Setyawati (IKOHI Jakarta)

122. Nanung H (IKOHI)

123. Pheo (IKOHI)

124. Indri (Kontras)

125. Usman Hamid (Kordinator Badan Pengurus Kontras)

126. A Patra M Zen (Direktur YLBHI)

127. Astuty Liastianingrum (YLBHI)

128. Tabrani Abby (YLBHI)

129. Taufik Basari (YLBHI)

130. Hendrik Dikson Sirait (ANBTI)

131. Asfinawati (Direktur LBH Jakarta)

132. Sri Nurherwati (LBH Apik-Jakarta)

133. Dian Tri Irawaty (UPC)

134. Romy Leo Rinaldo (YLBHI)

135. Fr Yohana T Wardhani (LBH Apik)

136. Gatot Eko Y (Offstream)

137. Winurantho Adhi (AJI Jakarta)

138. Odie Hudiyanto (Sekretaris Umum Federasi Serikat Pekerja Mandiri/FSPM)

139. Abdullah (Elshinta TV)

140. Abdul Manan (Sekjen AJI Indonesia)

141. Ruhut Ambarita (Kabar)

142. Indri Saptorini (TURC)

143. Anggri Sugiyanto (LPM Diamma)

144. Anastasya A (pelanggan Kompas)

145. Saeful Tavip (Ketua Dewan Penasehat OPSI)

146. Dewi Fitriana (Sekretaris FSPM)

147. Mona B (KHRN)

148. Stefanus Felix Lamuri (AJI Jakarta)

149. Eriek (Teknora Universitas Lampung)

150. Bakhtiar Yusuf (TURC)

151. U. N. Yusron (AJI Indonesia)

152. Hadi Rahman (Internews)

153. Sutarno (AJI Jakarta)

154. Jajang Jamaludin (Ketua AJI Jakarta)

155. Jhonson Andrian (Somasi-Unas)

156. Sella P.G. (LPM Diamma-Universitas Mustopo)

157. Agus Rakasiwi (Ketua AJI Bandung)

158. Nugroho Dewanto (AJI Indonesia)

159. Eko Maryadi (Kord. Divisi Advokasi AJI Indonesia)

160. Kili Pringgodigdo (AJI Indonesia)

161. Mundo (Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia/KASBI)

162. Eka Pangulima H (KASBI)

163. Marno (SBSI)

164. Budi Wardoyo (Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia/FNPBI)

165. Ilham Syah (Ketua Umum Serikat Buruh Transportasi Perjuangan

Indonesia/SBTPI)

166. Eli Salomo (Aliansi Buruh Menggugat/ABM)

167. Sultoni (Serikat Pekerja Madani Indonesia)

168. Chandra W (Front Perjuangan Serikat Buruh Jabotabek/FPBJ)

169. Aries Sutan K (FPBJ)

170. Eni Sriwahyuni (Federasi Serkat Buruh Membangun Indonesia/FSBMI)

171. Lily Pujiati (Serikat Buruh Migran Indonesia/SBMI)

172. Dudung (AJI Surabaya)

Hati-hati KOMPAS Palsu!

2007-02-18T16:56:00.000-08:00

Usul: Kompas Pasang Iklan dan Bentuk “LBH”

Dikarenakan akhir-akhir ini ada ada sementara pihak yang mengaku melek hukum tetapi malah melecehkan hukum itu sendiri, misalnya seenaknya menggunakan kata “Kompas” untuk tujuan-tujuan tertentu, kami mengusulkan agar manajemen Harian Kompas memasang iklan peringatan atas kemungkinan penyalahgunaan nama “Kompas” tersebut.

Seperti kita ketahui, DPR pernah tertipu menerima sekelompok massa yang menamakan diri KOMPAS. DPR mengira bahwa Harian Kompas memecat karyawannya secara massal. Padahal kita ketahui bersama, yang dipecat hanya seorang wartawan. Demikian juga Disnaker Jakarta, yang kemungkinan terkecoh atas nama KOMPAS ini.

Pemecatan di berbagai institusi pers sudah seringkali terjadi. Bahkan yang dipecat bukan hanya seorang wartawan, tetapi pemecatan sejumlah wartawan. Akan tetapi sejauh itu, sebagaimana pernah diungkapkan anggota AJI Ging Ginanjar, dampak yang ditimbulkannya tidaklah seheboh pemecatan seorang wartawan Kompas. Tidak ada gerakan, tidak ada demo, tidak ada intimidasi kepada institusi media massa yang melakukan pemecatan massal tersebut!

Tetapi mengapa itu terjadi pada Harian Kompas? Ya, karena sebagai institusi besar, Harian Kompas rawan akan pemerasan! Segala cara untuk memeras akan dilakukan, apalagi menemukan momentumnya seperti saat ini.

Mengingat nama Harian "Kompas" mudah diselewengkan, mungkin juga untuk tujuan pemerasan terhadap sumber-sumber kredibel dengan mengatasnamakan “wartawan” Kompas, kami mengusulkan manajemen Harian Kompas untuk memasang iklan peringatan di berbagai media, media massa cetak maupun elektronik, agar masyarakat hati-hati menerima permintaan atau desakan dari sekelompok massa yang menamakan diri KOMPAS.

Kami juga mengusulkan kepada relawan-relawati wartawan/karyawan Kompas untuk mendirikan sebuah lembaga nirlaba bernama Lembaga Bantuan Humor (disingkat "LBH"). Tujuannya tidak lain untuk menghibur, membuat senang, membuat 'ngeh' sebagian warga masyakat yang belum tercerahkan, warga yang selama ini tahunya memonopoli kebenaran saja.

PKK Tempel Pengumuman

2007-02-16T02:15:00.000-08:00

Tirani Minoritas!

PENGURUS Perkumpulan Karyawan Kompas (PKK) akhirnya mengumumkan secara resmi perpanjangan kepengurusannya selama enam bulan ke depan. Artinya, isu yang selama ini beredar bukan isapan jempol belaka. Pengumuman menggunakan kop kertas resmi PKK dengan mencantumkan kedelapan pengurusnya, tetapi tanpa dibubuhi tanda tangan.

Seperti umumnya pengumuman seserius apapun di lantai III redaksi, tidak lepas dari corat-coret kreatif wartawan. Biasanya bernada simpati, guyonan, sampai makian. Tetapi untuk pengumuman PKK ini, coretan kebanyakan pertanyaan-pertanyaan satir. Kebebasan siapa yang mencoret dijamin sedemikian rupa, sehingga coretan Ketua PKK Syahnan Rangkuti yang menulis kata "HAJAR!" pun bisa disaksikan bersama.

Coretan lain berbunyi: "TIRANI MINORITAS", "BUBARKAN PKK!", "CULAS!!", "ENDASMU!", "EMANGNYA LO SIAPA?", "MAKSUD LOOOO???", "TIDAK SETUJU PERPANJANGAN!", "KAYAK MAHKAMAH AGUNG", dan lain-lain (lihat foto di atas).

Ada juga coretan yang ditujukan kepada pribadi-pribadi pengurus yang tidak perlu disebutkan di sini. Pengumuman itu bertanggal 6 Februari2007, dihasilkan dari Rapat Pleno Pengurus PKK.

Selengkapnya pengumuman itu berbunyi:

KEPUTUSAN

Dengan mempertimbangkan masih adanya:

Persoalan-persoalan penting yang menjadi tanggung jawab pengurus PKK periode 2005-2007 yang belum terselesaikan sehingga belum memungkinkan diadakannya rapat anggota luar biasa untuk mengubah AD/ART serta diselenggarakannya pemilihan pengurus baru secara adil,

Sesuai perhitungan bahwa persoalan-persoalan tersebut dapat diselesaikan dalam tempo enam bulan,

Maka pengurus secara aklamasi memutuskan memperpanjang masa kerja Pengurus PKK Periode 2005-2007 maksimal enam bulan sesudah keputusan ini dibuat.

Selama masa perpanjangan masa kepengurusan ini pengurus Perkumpulan Karyawan Kompas mendorong agar masalah-masalah yang terjadi saat ini diselesaikan melalui dialog damai yang diadakan secepat-cepatnya.

Jakarta, 6 Februari 2007

1. Luhur Fajar

2. Anung Wendyartaka

3. Adi Prinantyo

4. Syahnan Rangkuti

5. Arbain Rambey

6. Salomo Simanungkalit

7. P Bambang Wisudo

8. Doty Damayanti

Demi Kebenaran Hakiki

2007-02-13T23:06:00.000-08:00

Mukadimah:

SERUAN wartawan Kompas ini merupakan lanjutan dari postingan 30 Januari 2007 lalu bertajuk "Demi Kebenaran". Seperti diketahui bersama, seruan yang dimotori Bre Redana, Efix Mulyadi, dan Maria Hartiningsih itu menuai protes dari organisasi yang menamakan diri LBH Pers dan Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM). Kedua organisasi itu meminta klarifikasi dari ketiga wartawan senior Kompas atas kata "pertualangan" yang ada pada seruan, bahkan meminta batas waktu segala. Lihatlah, sepertinya negara ini milik mereka saja. Bikin seruan saja tidak boleh, meminjam kata "petualangan" saja reaktif, padahal mereka mendemo Kompas menggunakan kata-kata makian yang sangat tidak pantas diucapkan oleh orang-orang yang katanya intelek dan terpelajar. Tentu saja Bre dan kawan-kawan tidak harus menjawab, karena kata "petualangan" itu tidak ditujukan kepada siapapun secara spesifik. Lain soal kalau mereka merasa atau mengaku apa yang sedang dan telah mereka lakukan adalah benar sebuah "petualangan", baru dijawab!

Moderator

Seruan Wartawan Kompas (Lanjutan)

72. Bambang Sigap Sumantri

73. Khairina Nasution

74. Tjahja Gunawan Diredja

75. AW Subarkah

76. Edna Caroline Pattisina

77. Rakajran Sukarjaputra

78. Agnes Aristiarini

79. Trias Kuncahyo

80. M Subhan SD

81. A Wisnu Nugroho

82. Hendry CH Bagun

83. Suhartono

84. J Waskita Utama

85. Fajar Marta

86. Retno Bintarti

87. M Hernowo

88. Prasetyo Eko

89. Thomas Pudjo

90. Ichwan Susanto

91. Wisnu Widiantoro

92. Dwi Bayi Radius

93. M Hilmi Faiq

94. Lis Dhaniati

95. Yulianus Harjono

96. A Joice TS

97. A Maryoto

98. Subur Tjahjono

99. Fransisca Romana

100. Nasrullah Nara

101. Andi Suruji

102. Frans Sarong

103. Samuel Oktora Batarede

104. Benny Dwi Koestanto

105. Khaerul Anwar

Seruan Wartawan Kompas (Sebelumnya)

1. Efix Mulyadi

2. M. Nasir

3. Budi Suwarna

4. Mh Samsul Hadi

5. Maria Hartiningsih

6. Frans Sartono

7. Hamzirwan

8. Hermas E Prabowo

9. Luki Aulia

10. Pascal S Bin Saju

11. Amir Sodikin

12. Hariadi Saptono

13. Nawa Tunggal

14. Dahono Fitrianto

15. Ida Setyorini

16. Mulyawan Karim

17. Fandri Yuniarti

18. Gunawan Setiadi

19. Nur Hidayati

20. Susi Ivvaty

21. Osa Triyatna

22. Chris Pudjiastuti

23. Kenedi Nurhan

24. Orin Basuki

25. Tiur Santi Oktavia

26. Banu Astono

27. Bre Redana

28. M Suprihadi

29. Iwan Ong

30. Ninuk Mardiana Pambudy

31. Haryo Danardono

32. Tonny D Widiastono

33. M Clara Wresti

34. Fitrisia M

35. Brigitta Isworo Laksmi

36. Danu Kusworo

37. Jimmy S Harianto

38. Lusiana Indriasari

39. Myrna Ratna

40. Agus Mulyadi

41. Agus Hermawan

42. Diah Marsidi

43. Neli Triana

44. Windoro Adi

45. Irving Noor

46. Yesayas Octavianus

47. Yulia Sapthiani

48. Caesar Alexey

49. Arbain Rambai

50. Pingkan E Dundu

51. Pepih Nugraha

52. Anton Sanjoyo

53. Abun Sanda

54. Sri Hartati Samhadi

55. Dirman Thoha

56. Jannes Eudes Wawa

57. Putu Fajar Arcana

58. M Yuniadhi Agung

59. Dedi Muhtadi

60. Bambang Wahyu

61. Elly Roosita

62. Ambrosius Harto

63. Ardhian Novianto

64. Agnes Sweta Pandia

65. Muhammad Bakir

66. Yunas Santhani Azis

67. Muhammad Syaifullah

68. Gatot Widakdo

69. Buyung Wijaya Kusuma

70. Anwar Hudiono

71. R Adhi Kusumaputra

NB:

Seruan Karyawan Kompas dipelopori Heru Sudarwanto dengan mencatatatkan diri sebagai penyeru nomor satu.

Jaring Pendapat

2007-02-11T21:08:00.000-08:00

Siapa Aniaya Siapa?

Seperti yang dilansir Tri Agung Kristanto (TRA) bahwa Perkumpulan Karyawan Kompas (PKK) memperpanjang masa kepengurusannya --beberapa rekan telah menanggapi langkah perpanjangan kepengurusan PKK di bawah kepemimpinan Sahnan Rangkuti dalam postingan sebelumnya-- rupanya isu itu bukan isapan jempol belaka. Blog KompasInside memperkuat dugaan itu dengan menyatakan, perpanjangan kepengurusan itu semata-mata menyikapi "Seruan Wartawan Kompas" yang digagas Bre Redana dan Efix Mulyadi.

"Keputusan itu diambil secara aklamasi dalam rapat pengurus PKK hari Selasa (6/2) petang kemarin di Gedung harian Kompas. Perpanjangan itu berlaku enam bulan sejak kepengurusan PKK berakhir tanggal 28 Februari 2007. Dengan demikian, kepengurusan PKK masih memakai formatur pengurus lama sampai akhir Agustus 2007," demikian Kompas Inside dalam postingan, Kamis (8/2) .

Jika isu perpanjangan kepengurusan itu benar, ada kesalahan berpikir serius di sini, atau barangkali logika yang "jumpalitan" tidak karukaruan. Atas pemecatan Paulus Bambang Wisudo, misalnya, isu yang dilempar ke publik oleh pendemo profesional adalah: manajemen Kompas berusaha memberangus serikat pekerja yang di Harian Kompas bernama PKK.

Selama ini Kompas, baik manajemen maupun karyawannya, tidak pernah menangkis serangan dan plintiran ini. Diam. Pasif, kecuali lewat "seruan" itu. Akan tetapi, keputusan memperpanjang kepengurusan itu sendiri sesungguhnya merupakan jawaban atas pertanyaan mereka sendiri: bahwa PKK itu ada, tidak diberangus, dan bahkan masih akan terus dinikmatinya. Buktinya? Ya, perpanjangan kepengurusan itu tadi!

Ibarat menuding "ya" (pemberangusan PKK), tetapi kemudian dibantah sendiri dengan mengatakan "tidak" (mengakui eksistensi PKK dengan memperpanjang kepengurusan). Kesalahan berpikir yang serius, bukan? Atau justru dengan cara-cara logika jumpalitan seperti inilah para profesional itu bekerja?

Hanya saja, hati-hati dengan perangkap perpanjangan kepengurusan ini. Pengurus tentu tidak akan mengatakan ini sebagai "diktator", "sewenang-wenang", atau "gila kekuasaan", tetapi "bagian dari perjuangan". Ini pancingan lain dari apa yang disebut "total war". Sekali salah melangkah, kita akan terseret dan terbawa arus pusaran yang ditebar. Punya pendapat atau komentar lain? Jika ya, klik comments di bawah postingan ini atau kirim ke imel blog: insidekompas@yahoo.com.

Moderator

PKK Perpanjang Masa Jabatan? (1)

2007-02-09T05:17:00.000-08:00

Mukadimah:

Tiba-tiba mencuat isu bahwa Perkumpulan Karyawan Kompas (PKK) yang diketuai Sahnan Rangkuti bermaksud memperpanjang masa kepengurusannya. Isu dilemparkan Tri Agung Kristanto (TRA) yang kemudian mendapat tanggapan dari sejumlah rekan. Tetapi, isu juga sudah bocor keluar dan ditulis di milis sebelah. Tanggapan lain yang belum termuat di sini menyusul segera.

Moderator

Perpanjang Jabatan, Tanya Kenapa?

Postingan Tri Agung Kristanto:
Syahnan dan pengurus PKK Yb, saya mendengar informasi masa jabatan pengurus PKK periode 2005-2007 yang akan berakhir akhir bulan Februari ini diputuskan diperpanjang, melalui rapat pleno pengurus hari Selasa, 6 Februari 2007. Benarkah? Mungkin bisa dijelaskan alasannya?

Salam, TRA

Tanggapan Ninuk Mardiana Pambudy:
Sahnan yang baik, sebagai anggota PKK saya rasa saya berhak untuk mengetahui apakah benar pengurus memperpanjang masa kepengurusannya, dengan alasan apakah, dan melalui mandat apa, untuk berapa lama perpanjangan itu? Alangkah baiknya bila AD/ART PKK di-posting di sini supaya tidak ada kesimpangsiuran mengenai PKK yang katanya milik semua karyawan Kompas.Terima kasih.

NMP

Tanggapan Bambang Setiawan:
Mengapa tidak dibentuk saja sebuah organisasi buruh Kompas yang baru? Sepanjang pengetahuan saya, tidak ada keharusan di dalam satu perusahaan cuma ada satu organisasi buruh. Atau kalau memang ada, aturan itu sungguh sudah demikian dalam menyihir kita. Tiadanya organisasi alternatif yang bisa menjembatani kepentingan karyawan dengan manajemen, membuat organisasi yang ada cenderung memiliki posisi tawar yang sangat tinggi. Dan, bahkan, karena nasib semua karyawan dipertaruhkan pada pengurus sebuah organisasi, maka yang terjadi adalah kekuasaan elite organisasi menjadi demikian besar.

Elite organisasi, dengan kultur oligarkinya, memang tidak selalu sejalan dengan kemauan massa (karyawan). Di mana-mana begitu (hampir seratus tahun lalu, tepatnya 1911, Robert Michels sudah mengemukakan "hukum besi oligarki" ini), terlebih kalau hanya ada organisasi tunggal di dalam satu bidang kehidupan. Kecenderungan politisasi kepentingan pribadi oleh elite hanya bisa dikurangi atau diredam apabila ada organisasi tandingan yang lebih dekat menyuarakan kepentingan massa/buruh.

Salam, BST
(salam kenal, sorry udah lama gak ikutan)

Tanggapan Dahono:
Kalau informasi (yang sebenarnya sudah saya dengar sejak lama desas-desusnya ini) benar, bahwa pengurus PKK yang sekarang secara sepihak memperpanjang masa baktinya sendiri (logika dari mana?? Presiden saja kalo sudah 5 tahunya harus mengembalikan mandatnya ke MPR, meski kerjanya belum rampung), maka saya orang pertama yang akan menggunakan hak sebagai anggota PKK untukmenyatakan TIDAK SETUJU.

Saya sebagai salah satu karyawan Kompas, tidak mengakui adanya pengurus PKKyang sudah habis masa baktinya. Apa pun yang dilakukan pengurus PKK demisioner ini saya anggap sudah tidak mewakili aspirasi saya sebagai anggota PKK, dan saya minta dalam setiap keputusan dan tindakan apa pun dimasa depan, pengurus PKK harap tidak mengatasnamakan saya sebagai anggotaPKK. Demikian pernyataan resmi saya. Kalau dirasa kurang resmi, saya siap membuat surat pernyataan di atas meterai.

Jakarta, 7 Februari 2007
DHF

Tanggapan Kembali Tri Agung Kristanto:
Setuju dengan posting Anda, monopoli memang membuka peluang terjadinya oligarki. Saya juga melihat adanya kecenderungan politisasi kepentingan pribadi oleh elite, termasuk dalam tubuh Perkumpulan KaryawanKompas (PKK). Terbukti, pertanyaan saya tentang betulkah ada keputusan perpanjangan masa jabatan pengurus PKK periode 2005-2007, yang seharusnya berakhir 28 Februari ini dan saat ini mestinya dilakukan pemilihan pengurus baru, belum dijawab juga. Padahal, bertanya dan memperoleh penjelasan adalah hak anggota, kalau kita masih dianggap dan merasa menjadi anggota PKK.

Justru mengejutkan, penjelasan tentang perpanjangan masa jabatanpengurus PKK itu muncul di Kompasinside yang tersurat perpanjangan masa kepengurusan selama enam bukan itu, terkait permohonan pemutusan hubungan kerja (PHK) Sdr. Bambang Wisudo (Sekretaris PKK yang dipilih Ketua PKK dan bukan orang yang meraih suara dari karyawan dalam pemilihan 2005). Ini mungkin jawaban dari perkiraan Robert Michels, tentangpolitisasi kepentingan pribadi elite itu. Pertanyaan anggota (saya dan karyawan lain) tak dijawab, justru penjelasan muncul di halaman "tetangga".

Sedikit saya kutipkan apa yang dijelaskan di blog sebelah "Keputusan itu diambil secara aklamasi dalam rapat pengurus PKK hari Selasa petang kemarin di Gedung harian Kompas. Perpanjangan itu berlaku enam bulan sejak kepengurusan PKK berakhir tanggal 28 Februari 2007. Dengan demikian, kepengurusan PKK masih memakai formatur pengurus lama sampai akhir Agustus2007.

Menurut sumber Kompas Inside yang dihubungi Jumat (9/2/2007) ini, alasan perpanjangan kepengurusan adalah karena faktor "force majeur" terhadap PKK. Salah satunya sebuah musibah berupa pemecatan yang menimpa Sekretaris PKK Bambang Wisudo. Dan, dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKK, memangdisebutkan bahwa pengurus PKK berhak memutuskan sesuatu untuk organisasi ini bila pengurus menganggap situasi dalam keadaan darurat."

Saya sudah membaca AD/ART PKK, tak menemukan pasal yang menyebutkanpengurus berhak memutuskan sesuatu untuk organisasi bila dalam keadaan darurat, termasuk memperpanjang masa jabatannya sendiri. Kepengurusan yang sekarang pun bukan formatur, karena pengurus inti tak dipilih oleh karyawan, kecuali Ketua dan Wakil Ketua. Juga adakah keadaan darurat di kantor ini?

Saya memperoleh informasi, perpanjangan masa jabatan pengurus itu mengacu pasal 5 ayat 4 Anggaran Rumah Tangga PKK, yang berbunyi "Dalamhal-hal yang luar biasa, pengurus menjadi wakil resmi karyawan berdasarkankeputusan rapat pleno". Adakah keadaan luar biasa di Kompas ini? Wakil resmikaryawan, bukankah selama ini PKK sudah menjadi wakil resmi karyawan? Laluapa lagi, sehingga perlu diperpanjang masa jabatan pengurusnya? Wakil resmi untuk apa lagi? Bagaimana kalau karyawan tak merasa diwakili?

Dasar hukum perpanjangan jabatan pengurus itu saya menilai sangat lemah dan mengada-ada. Tetapi, yang pasti, perpanjangan masa jabatan itu, menurut saya, melanggar AD PKK. Pasal 4 ayat 3 Anggaran Dasar PKK menegaskan, "MASA JABATAN PENGURUS BERLANGSUNG DUA TAHUN." Tak ada interpretasi lain terhadap dua tahun, kecuali itu sama dengan 24 bulan. Jadi, pengurus PKK periode ini HARUS BERAKHIR 28 Februari 2007, dan saat ini diadakan pemilihan pengurus baru.

Apalagi, selama ini, saya menilai pengurus PKK juga sudah melanggarPasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar PKK, yang menyebutkan, "KEPENGURUSAN PERKUMPULAN KARYAWAN TERDIRI ATAS KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, BENDAHARA,KETUA-KETUA UNIT, DAN SEKSI-SEKSI." Rasanya, sudah lebih dari setahun ini kepengurusan PKK yang dipimpin Sahnan tak memiliki Ketua-ketua Unit. Siapa Ketua Unit Redaksi, Litbang, Bisnis, SDM/Umum? Tidak ada. Pada masa lalu,mas VIK, mas RUS adalah ketua unit redaksi, Dhani (Ketua Unit SDM/Umum, yangdilanjutkan Wasyono), dll.

Jadi, tak ada jalan lain, kepengurusan PKK periode ini harus berakhir sesuai dengan tenggat waktunya. Pengurus PKK harus menggelar FORUM KLARIFIKASI dan menyiapkan PEMILIHAN PENGURUS BARU, serta menyatakan diridemisioner. Beri kepercayaan pada orang lain, kecuali ada kepentingan pribadi yang ingin ditumpangkan sebagian pengurus pada PKK, dan tidak "pede"kalau tak jadi pengurus PKK.

Saya yakin, pertanyaan dan gugatan saya ini akan dibelokan, dipelintir oleh pihak lain, bahwa manajemen Kompas berupaya menghentikan kepengurusanPKK, berusaha memberangus PKK. Saya teriak, atas kemauan sendiri, karena tak ingin PKK dipakai untuk kepentingan lain yang bukan kepentingan karyawan. Saya mencintai PKK dan KOMPAS, dan tak ingin institusi itu rusak. Itu saja... Mohon maaf, terlalu panjang....

Salam, TRA (yang tak bersedia dicalonkan jadi ketua PKK, jika pemilihan digelar, seperti diusulkan Mas Yanto)

Tanggapan Rakaryan Sukajaputra:
Terima kasih atas penjelasan Bung Tra, yang sangat jelas itu. Buat saya juga aneh kalau para pengurus PKK memperpanjang masa jabatannya sendiri, tanpa bertanya kepada para karyawan yang memilih hanya Ketua dan Wakil Ketuanya. Sedih sekali saya mendengar pengurusPKK berbuat seperti itu, karena tidak lain menunjukkan bahwa mereka semakin tidak menghargai para karyawan yang membentuk wadah itu.

Sudah saatnya para karyawan menggelar pemilihan pengurus baru, dan segera membentuk panitia pemilihannya. Saya calonkan TRA sebagai ketua panitianya karena beliau paham betulAD/ART PKK, yang tentu saja sebaiknya tidak boleh dijadikan calon apalagi pilih sebagai ketua pengurus PKK periode baru. Banyak teman lain yang lebih muda yang pantas jadi ketua pengurus PKK baru. Saya juga usul para karyawan tidak hanya memilih ketua, tetapi juga mewajibkan calon lain yang kalah suara sebagai anggota pengurus. Jadi, ketua pun tidak bisa asal pilih pengurus...

OKI

Tanggapan Muhammad Nasir:
Aku setuju dengan OKI. Perpanjangan kepengurusan PKK tampaknya hanya sebagai salah satu strategi untuk memerangi Kompas dan pendirinya. Langkah itu bagian dari "total war", istilah yang dipakai Wisudo, dalam melawanKompas. Sebagai orang yang memilih Kompas sebagai tempat berkarya, memenuhi panggilan jiwa, dan mungkin juga berkarir, rasa-rasanya tidak pantas untuk berdiam diri melihat kejadian itu. Masih ada kesempatan bertindak! Ayo kita laksanakan pilihan raya untuk PKK.

NAS

Surat Ging Ginanjar kepada AJI

2007-02-06T19:30:00.000-08:00

Mukadimah:

Di tengah rumor PKK memperpanjang masa kepengurusannya dalam rapat kemarin (6/2) sore, yang implikasinya bisa ditebak sendiri, ini postingan lama yang diselundupkan Jannes Eudu Wawa ke milis Kompas. Surat otokritik dari Ging Ginanjar kepada AJI (Aliansi Jurnalis Independen) ini membuktikan, masih ada sikap rasional dari anggota AJI selain citra AJI yang kini cenderung "reaktif", "berangasan", "garang", "tukang demo", dan "politis" di mata umum. Otokritik ini sedikitnya membenarkan semua pencitraan itu, sekaligus juga masukan berharga buat AJI sebagai organisasi profesi (wartawan) yang terkemuka, setidak-tidaknya untuk saat ini.

Moderator

Sikap Kita tentang Kasus Wisudo-Kompas

Saya minta maaf tak terlibat dalam pembelaan kasus Wisudo-Kompas. Bahkan sekadar menyampaikan simpati dan dukungan pun cukup terlambat. Betapapun saya ingin menyampaikan beberapa hal.

Pertama, penghargaan kepada AJI-Indonesia maupun Jakarta, maupun kota lain, yang sangat responsif. Ketangkasan bereaksi yang harus terus kita jaga.

Kedua, ini otokritik.

Terang-terangan saja. Menurut saya, berbagai langkah politik kita -AJI, maupun koalisi organisasi untuk membela Wisudo- agak terlalu jauh. Seingat saya, sebelumnya AJI belum pernah sampai mendemo media, lebih-lebih untuk kasus perburuhan individual begini. Paling banyak, kita membuat pernyataan, atau mencoba mencari solusi dengan perundingan. Kalau mentok, kita masuk ke jalur hukum. Bahkan untuk urusan yang sangat politispun, AJI seingat saya tak pernah mendemo media.

Ketika eks Tempo anti Bob Hassan menolak Gatra dan tak diberi SIUPP untuk Berita/Opini, kita terlibat dalam aksi boikot Gatra yang diprakarsai Arief Budiman. Namun tak pernah mendemo Gatra. Yang pernah didemo, justru Rendra, karena terlibat dalam suatu acara Gatra.

Ketika sejumlah media menzalimi anggota AJI di awal-awal keberadaan organisasi ini, kita juga tidak sampai melakukan aksi massa. Misalnya ketika Imran Hasibuan disingkirkan Forum, lebih-lebih dalam "golden shakehand" Kompas-Satrio dan Yudha.

Ketika banyak media memblokade pemberitaan tentang AJI, kita tak berunjuk rasa. Ketika sejumlah media mendukung PWI dan Harmoko dan Orde Baru dalam mengkriminalkan AJI, kita juga tak mendemo mereka. Ketika ada bos media yang melarang wartawannya agar tidak jadi anggota AJI, kita tak memberui reaksikeras.

Bukan karena kita waktu itu terlalu muda sebagai organisasi. Melainkan karena kita tidak ingin menciptakan musuh baru.

Sekarang, dalam kasus Wisudo -dengan segala simpati dan dukungan saya untuk Anda, Wis- menurut saya kita tengah berada di sebuah jalur cepat untuk memiliki musuh baru, kehilangan kawan dan simpati dan dukungan. Kita tidak boleh membiarkan suatu ketidakadilan terjadi. Kita tidak bisa netral mengenai Wisudo, karena dia anggota kita. Kita tak bisa cuma berpangku tangan karena kita sudah cukup dekat dengan Kompas. Tetapi kita harus menjalankannya dengan dingin, elegan, dan proporsional.

AJI harus terlibat dalam kasus ini sebagai penengah. Atau kalau sebagai pembela, arahnya untuk mencari solusi. Bukan untuk berperang. Menurut saya, unjukrasa di Kompas dan melaporkan pemrednya ke polisi, bisa ditafsirkan semacam pernyataan permusuhan. Wisudo bisa melakukan itu, para wartawan Kompas bisa melakukan itu, tapi tidak AJI. Menurut saya, AJI hanya bisa terus berbicara, berdialog dan berunding. Kalau mentok, sebagaimana seharusnya, kita proses secara hukum -yang proporsional juga.

Biarkan hukum menjadi jalan pemecahan sengketa ini, dan kita berdiri dipihak Wisudo.

Namun, untuk kesekian kalinya namun, meluaskannya ke, katakanlah, "perjuangan politik," dengan rangkaian demo dll, menurut saya terlalu jauh... dan menurut saya bisa jadi blunder besar.

Langkah itu bisa menciptakan konflik loyalitas di kalangan anggota AJI yang wartawan kelompok Kompas. Padahal jumlahnya juga masih sangat sedikit.

Kita bahkan dalam bahaya kehilangan konstituen pendukung perjuangan AJI secara umum.

Suryopratomo dan Kompas sebagai lembaga, selama ini sudah cukup dekat dengan AJI. Artinya, betapapun sulit, mestinya dialog dimungkinkan. Jangan menganggap saya mengusulkan agar kita tunduk kepada Kompas untuk membalas budi atau apa. Tidak.

Yang saya mau bilang, Kompas, Suryopratomo, dll, adalah mitra AJI, dan harus selalu dianggap sebagai mitra. Dan mungkin tidak begitu seharusnya kita memperlakukan mitra.

Dengan mitra, kita bisa berselisih, bisa bersengketa. Tetapi cara menyelesaikannya, mestinya elegan, dingin, jernih, konstruktif, danmencari solusi.

Kegarangan dan "semangat darah muda haus demo," lebih baik kita hemat untuk banyak isu lain. Banyak sekali.Kalau jalan begini yang kita tempuh, mungkin kita bisa "menang" untuk kasus itu secara individual. Namun secara luas kita bisa kalah karena kehilangan simpati dari keluarga besar media itu yang menganggap kita mempermalukan dan memusuhi mereka. Potensi itu besar.

Ini bukan pertama kalinya ada anggota AJI yang berselisih dengan tempat kerjanya. Dan ini pasti bukan merupakan yang terakhir. Kalau jalan seperti ini yang selalu kita tempuh untuk membela anggota AJI, saya kuatir kita akan kehabisan energi, kehabisan kawan dan mitra. Dan kehabisan respek juga. Karena kita akan selalu dianggap tak lebih dari organisasi anak muda berangasan belaka.

Dengan otokritik itu, saya ingin mengusulkan agar kita mengevaluasi lagi metoda pembelaan kita untuk kasus wisudo. Lebih jauh, saya menyarankan agar kita, AJI, menghentikan semua aksi politis (demo dan perang informasi dll). Dan memfokuskan perjuangan di jalan perundingan, dialog, dan hukum. Maaf kalau catatan ini bernada "discouraging". Dan nyeleneh. Maaf kalau dianggap mementahkan, dan bernada memadamkan api perjuangan.

Imbauan Pak NAS

2007-02-05T01:32:00.000-08:00

Sebaiknya Kita Menahan Diri

Pak Paulus Bambang Wisudo memang teman kita, bagian dari kita. Daging yang terbentuk dan darahnya yang mengalir dalam tubuhnya masih berasal dari rezeki Kompas, meski hasil keringat dia juga.

Seperti tubuh kita juga. Maaf saya menyinggung soal ketubuhan. Hidup bersama Kompas belasan tahun tidak sedikit lho. Bisa dikatakan hubungan Kompas-Wisudo sudah mendarah-daging, kalau dilepas bisa kedagingan. Sakitnya bukan main. Makanya Wisudo tampaknya masih sulit melepaskan Kompas, masih selalu teringat, masih ingin bersama kita berkarya di Kompas.

Akan tetapi, Wisudo telah menempuh jalan yang ”merusak”, menjelek-jelekkan Kompas yang telah menjadi ”rumah kedua” bagi ribuan karyawan yang rata-rata sudah mendarah-daging juga dengan Kompas. Mereka (karyawan) bisa marah. Di antara mereka pasti ada yang marah. Cuma kemarahan itu jangan sampai berubah menjadi aksi pukul, aksi lempar, dan berbagai jenis penganiayaan lainnya.

Untuk menghindari semua itu, sebaiknya Pak Wisudo tidak lagi menjelek-jelekkan Kompas baik di jalanan maupun di depan kantor Kompas. Takut di antara kita ada yang tidak bisa menahan diri. WE DON'T WANT TO BREAK THE LAW!

Abah USH Bicara

2007-02-05T01:18:00.000-08:00

DPR dan Disnaker Tertipu KOMPAS Palsu!

Sampai nama kelompok saja mereka memalsukannya. Singkatan Komite AntiPemberangusan Serikat Pekerja menjadi "KOMPAS" tentu saja dicari-cari dan ada maksudnya. Dengan integritas dan kredibelitas Kompas sesungguhnya, mereka dengan mudah mendapat akses-akses kemana-mana. (Di lapangan, tidak sedikit wartawan amplop yang mengaku-ngaku sebagai wartawan Kompas untuk mempermudah menemui narasumber, dan memerasnya).

Saya dengar Komisi IX DPR juga tertipu dengan ini. Mereka pikir yang akan mengadu adalah wartawan Kompas, eh, ternyata kecele! Makanya tidak ada lagi kelanjutan cerita sejak kelompok itu mengadu. Boleh jadi Kepala Dinas Tenagakerja DKI Rusdi Mukhtar juga mengalami hal serupa, makanya dia menerima kelompok mereka.

Plintiran Berbuah Makian

2007-02-04T19:20:00.000-08:00

Mukadimah:

Dalam pengantar untuk postingan "Surat Wisudo Buat Wartawan Kompas", terdapat kata pengantar dari blog Kompasinside yang kembali menggunakan "plintiran fakta" yang bikin decak kagum siapapun, kecuali mereka yang mampu berpikir rasional. "Plintiran" itu berbuah makian dari salah seorang blogger yang memberi komentar di postingan 3 Februari 2007 tersebut. Surat Wisudo itu sendiri sudah diselundupkan oleh LuhurFajar Martha ke milis karyawan Kompas dan mendapat tanggapan banyak pihak. Berikat kami postingkan catatan blog sebelah untuk pengantar Surat Wisudo, makian dari seorang blogger (H Supriatna), serta tanggapan sejumlah wartawan/karyawan atas surat selundupan tersebut.

Moderator

Pengantar "Surat Wisudo"

(Ctt: Setelah Seruan Wartawan Kompas muncul, seperti diduga, mobilisasi dukungan yang dilakukan oleh kelompok Suryopratomo Cs dilakukan. Mereka yang tidak mau tandatangan dipojokkan, seolah-olah mereka "musuh" Kompas. Akan tetapi ada sedikit wartawan Kompas yang masih bertahan tidak mau ikut mobilisasi gombal-gombalan itu. Tidak diketahui apakah dalam situasi intimidatif mereka bisa bertahan dan tetap selamat. Di tengah histeria itu, Bambang Wisudo diminta oleh beberapa orang di dalam Kompas yang masih bisa berkepala dingin untuk menulis. Maka Bambang Wisudo menulis respon atas "Seruan Wartawan Kompas" ini pada Senin (29/1/2007) malam. Akan tetapi di antara mereka masih berdebat siapa yang akan memosting ini di milis karyawan. Akhirnya surat Bambang Wisudo di posting, Rabu (31/1/2007) siang. Mudah-mudahan wartawan Kompas yang mendukung manajemen untuk memberangus serikat pekerja di harian terbesar itu segera kembali memperoleh rasionalitas, humanisme, dan bisa mendengar hati nuraninya. Berikut surat Bambang Wisudo yang dikirim untuk kawan-kawannya di Kompas...).

Komentar Blogger atas Pengantar "Surat Wisudo"

Anda bener-bener lihai dalam memutar balikkan fakta yang ada, di balik atas demokrasi anda berlindung dari kebusukan demi kepentingan diri anda. Hanya orang yang bodoh yang percaya atas semua bualan-bualan yang anda tulis. Mari kita bertindak secara bijak dalam melihat persoalan dalam dua sisi yang berlawanan antara Wisudo dan Kompas untuk mendapatkan kebenaran yang Nyata. Saya yakin kebenaran yang akan menenggelamkan anda "Wisudo".

Komentar Pascal SB Saju atas Surat Selundupan

E, wis, aku kagum etos perjuangan dan keteguhan pendirian mu, tetapi tidak pada cara-caramu, dan pelintiran2 mu.

Komentar Arbain atas Surat Selundupan

Wis, aku udah bosan dengan pelintiran2mu......

Komentar Anwar Hudijono Surat Selundupan (sudah diposting sebelumnya)

Dialog memang cara yang elegan. Dulu pun saya menyarankan demikian. Tetapi, dialog menjadi tidak diperlukan terhadap orang atau pihak yang memang tidak punya itikad baik.Niatnya memang mengajak hancur-hancuran. Sejak awal sudah menyimpan tekad untuk TOTAL WAR. Cenderung mau menang sendiri. Tidak noleh githoke dhewe. Katanya demokrasi, tetapi ketika demokrasi tercermin melalui representasi suara karyawan lantas dituduh sebagai rekayasa manajemen.Dengan melihat latar yang begitu, siapapun akan berpikir berulang kali untuk membuka jendela dialog. Jangan-jangan kalau ada kesediaan dialog nanti dipelintir sebagai sikap lemah, mulai ngeper, keder,takut. Biarkan saja berkoar-koar di luar. Nanti kalau strumnya habis lak mblerek dhewe. Tanpa bermaksud menggurui, salah satu prinsip manajemen itu harus tegas dan konsisten. Kembali ke Lap....lapangan sepak bola.

Tanggapan Muhammad Nasir atas Surat Selundupan

Oke, kita hormati semua pendapat, termasuk yang berseberangan sekalipun. Tapi jangan ada pelintiran-pelintiran dan penyesatan publik. Pelintiran bukan gaya Kompas. Dari mana asal muasalnya Komite Anti Pemberangusan Serikat Pekerja tiba-tiba disingkat menjadi KOMPAS? Dari namanya saja, terlihat ada niat tidak baik, mencatut nama KOMPAS. Sudah berapa orang terkecoh!

Tanggapan Tri Suaji atas Surat Selundupan

Bagaimana caranya kita membela perusahaan tempat kita mencari nafkah ini agar sdr. Wisudo & rekans juga tidak menganggap kita/Kompas berbuat melintir dan penyesatan publik? Kalau kita diam saja dan mereka terus2an melakukan demo dan sejenisnya, apakah kita akan runtuh? Kenapa kita mesti gerah dengan jurus2nya? Saya rasa tim (Manajemen dan legal) Kompas dalam menghadapi kasus ini juga tidak tinggal diam. Tim pasti sudah punya jurus2nya. Tim tersebut pasti piawai, sehingga tidak seperti orang yang baru belajar silat, yang sebentar2 memperagakan jurus yang baru dipelajari. Kita memang harus mendukung, tetapi dengan cara yang Kompas. Kita percayakan pada Tim Kompas. Kalau kita malah teriak2 mengeluarkan jurus2, malahan jurus2 itu akan terbaca oleh khalayak, atau bahkan misalnya kalau jurus itu tidak tepat justru akan membuat terpeleset. Memang kita perlu klarifikasi kepada khalayak, yang tentu caranya beda dengan cara2 mereka seperti selama ini, tetapi dengan cara dan pendekatan ala Kompas. Toh masih banyak sekali relasi2 kita yang masih memandang Kompas. Saya percaya diantara rekans kita banyak yang piawai menyampaikan/klarifikasi/pendekatan kepada relasi2 Kompas. Maaf rekans, saya hanya menyampaikan pendapat saya tetapi sungguh dengan tidak bermaksud menggurui. Kalu mungkin, mari kita beri semangat dan percayakan kepada Tim Kompas. Biarkan pendemo melakukan aksinya sampai kapanpun, toh kita tidak bisa melarang. Biar mereka memelintir dan melakukan penyesatan publik yang mereka anggap benar. Yang pasti, nanti 'siapa akan percaya pada siapa'. Ini semua juga tergantung pendekatan dan cara kita, juga keyakinan akan kebenaran kita. Kemudian lagi, sekarang kita akan menganggap sdr. Wisudo & rekans sbg sesuatu yang menakutkan dan akan meruntuhkan kita, atau menganggap sebagai ular 'koros' (ular yang menghadapi lawannya dengan terus menerus mendesis, yang akhirnya terkulai lemas sendiri), atau akan menganggap sebagai sparring-partner ? Mari kita tanggapi dengan cara yang tidak sama dengan mereka. Pinjam merk dagangnya Thukul Arwana, "Silent please.....", dan percaya kepada Tim Kompas.Sekali lagi maaf, dan tidak bermaksud menggurui. Salam.

Kisah dari Blog Sebelah

2007-02-03T08:35:00.000-08:00

Mukadimah:

Rekans, di milis kita masih berlangsung pernyataan pro dan kontra atas pemecatan Paulus Bambang Wisudo. Simpati dan antipati, kecaman maupun dukungan kepada manajemen, juga masih kita temukan. Hal yang wajar dalam demokrasi. Akan tetapi, mari sejenak kita lakukan "gencatan kata-kata" pro-kontra itu. Kita simak upaya penghancuran Kompas secara sistematis dan tanpa henti dari pihak-pihak yang memang menghendaki lembaga ini binasa melalui blog sebelah. Pemutarbalikan dan "plintiran" fakta secara lihai, penggiringan opini publik, dan hasutan-hasutan yang mereka lakukan, bisa saja dianggap sekaligus ditangkap masyarakat umum sebagai suatu kebenaran. Kita simak bersama berita blog sebelah secara utuh...

Moderator

Tindak Anti-Union Manajemen Kompas Segera Diusut

Jakarta, Kompas Inside. Kepala Dinas Tenagakerja DKI Rusdi Mukhtar, Kamis (1/2/2007) petang, menyatakan akan membentuk tim khusus untuk mengusut tindak anti-serikat pekerja (anti union) yang dilakukan manajemen harian Kompas.

“Saya tidak main-main. Anda lihat disposisi yang saya buat,” ujar Rusdi. Dia lalu menunjukkan surat berwarna kuning ke 20 lebih anggota Komite Anti Pemberangusan Serkat Pekerja (KOMPAS) yang memenuhi ruang rapat yang cukup lapang di lantai II Gedung Disnakertrans DKI.

Rusdi sendiri ditemani oleh Kepala Sudin Perselisihan Perburuhan Sumanto, Kepala Sudin Pengawasan, dan beberapa staf lainnya saat menerima rombongan Komite.

Penegasan Rusdi dilontarkan setelah ia paham, bahwa pemecatan Sekretaris Perkumpulan Karyawan Kompas (PKK) Bambang Wisudo disebabkan oleh kegiatan wartawan senior ini sebagai aktivis serikat pekerja.

Sebab, Bambang Wisudo adalah pendiri di PKK. Dan, dalam AD/ART PKK yang didirikan sejak tahun 1998, memang sudah ditegaskan bahwa amanat karyawan harian Kompas adalah untuk mengklarifikasi keberadaan saham kolektif 20 persen milik karyawan. Saham ini diwariskan PK Ojong sebelum wafat pada tahun 1980.

Tahun 1984, aturan saham karyawan ini kembali ditegaskan oleh Keputusan Menteri Penerangan No 1/1984 tentang saham kolektif karyawan sebesar 20 persen sebagai syarat memperoleh Surat Ijin Usaha Penerbitan Surat Kabar (SIUPP).

Menurut Rusdi, mutasi hingga pemecatan yang dialami Bambang Wisudo akan disidik. “Dinas Tenaga Kerja tidak punya kepentingan apa-apa. Kalau ada indikasi pegawai saya nakal, saya minta laporkan saya. Saya akan tindak dengan tegas,” tegasnya di depan stafnya, termasuk Rindjan Saragih.

Rusdi menyampaikan hal ini untuk menanggapi adanya diskriminasi perlakuan antara pengusaha dan pekerja di Disnakertrans DKI. Dalam kasus ini, proses PHK yang diajukan manajemen Kompas ke Bambang Wisudo diproses dalam tempo kurang 10 hari. Sementara pengaduan Komite tentang tindak anti-union manajemen Kompas sempat diterlantarkan sampai satu bulan. Sampai-sampai tim litigasi Komite yang dikomandani Sholeh Ali harus mengirim surat sebanyak 5 kali.

Menurut Rusdi, dalam pasal 4 ayat 2 (f), sudah jelas ditegaskan, bahwa salah satu tugas pengurus serikat pekerja adalah “memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan.” Maka, pengurus serikat pekerja tidak boleh dijatuhi sanksi. Seperti dimutasi, apalagi di-PHK.

Dalam rapat klarifikasi itu, dari Komite ikut hadir Saeful Tavip dari OPSI, Direktur LBH Pers Hendrayana, Astuty Lystianingrum dari YLBHI, Sekjen AJI Abdul Manan. Juga hadir LBH Jakarta, ANBTI, dan beberapa aktivis pers mahasiswa.

Sementara itu, dalam perkembangannya, jumlah penandatangan Petisi Dari Para Sahabat terus bertambah. Lucunya, hal ini terjadi walau wartawan Kompas telah mengeluarkan ‘kebulatan tekad’ untuk mendukung manajemen harian Kompas memberangus aktivis serikat pekerja. (rig/E2)

Sumber: Kompasinside, postingan 1 Februari 2007

YNS soal Counter Blog

2007-02-01T18:59:00.000-08:00

MUKADIMAH:
Yunas Santhani Azis adalah kepala biro Kompas untuk wilayah Kalimantan. Surat ini menanggapi lahirnya blog yang dimaksudkan untuk menyebarluaskan gagasan siapa saja yang mencintai Kompas, juga mengomentari surat Irwan Julianto berjudul Polarisasi Mirip 'Either You Are With Us Or Against Us'. Kami masih menunggu kesediaan Pak IJ apakah suratnya bisa ditampilkan di blog ini atau tidak. Terima kasih.

Moderator

Surat dari Pedalaman Kalimantan

KITA semua ingin sebuah penyelesaian damai termasuk lewat counter blog yang kang Pepih buat. Saya sangat percaya, blog yang kang pepih buat bertujuan untuk menyadarkan orang-orang yang di luar sana untuk berhenti bercuriga, berburuk sangka, sehingga dapat melihat persoalan dengan jernih dan juga bersikap dengan jernih karena itulah jalan untuk sebuah penyelesaian damai.

"Jernih" saya yakin hanya bisa diperoleh jika seseorang mau melihat sesuatu dari berbagai sisi, dari berbagai sudut pandang, dari berbagai suara, dicerna dengan nurani dan alat-alat analisis dan bukan membuat kesimpulan yang besar berdasarkan satu sisi informasi yang diproses dengan teori konspirasi yang bukan teori itu.

Saya miris dengan aksi-aksi yang ditujukan pada Kompas belakangan ini. Apakah mereka sudah memperoleh gambaran yang lengkap terhadap persoalan yang terjadi? Kok bisa Seruan Wartawan yang kemudian juga diserukan beberapa (hingga terakhir saya dengar dan baca dari milis Kompas) karyawan bagian yang lain serta merta disimpulkan jika seruan yang dipelopori oleh wartawan senior itu merupakan manuver manajemen.

Sudahkah mereka bertanya pada wartawan-wartawan kompas penandatangan seruan itu? Sama halnya dengan pernyataan penganiayaan, penyekapan. Apakah sudah digali informasinya dari rekan-rekan satpam tentang apa yang terjadi saat itu? Apakah mereka sudah tahu bagaimana sikap kerja satpam-satpam KKG selama ini? Apakah mereka sudah bertanya dengan orang-orang yang pernah menjadi tamu di gedung palmerah, dengan sopir-sopir Kosti yang tiap malam mangkal di depan gedung, tentang bagaimana sikap satpam KKG dalam menjalankan tugas mereka?

Pak IJ, saya juga punya keyakinan, tujuan yang amat sangat benar akan menjadi tidak benar jika ditempuh dengan jalan yang tidak benar. Saya ingat pelajaran yang diberikan Mas Luwi dulu yang kasarnya begini, sebuah karya jurnalistik yang baik dan bermanfaat akan menjadi tidak berarti ketika si wartawan mengumpulkan informasinya dengan cara yang tidak etis, bahkan hanya dengan sekadar menyamar.

Kemudian baru saya tahu, dalam kondisi terburuk pun, si wartawan hanya etis bila dia menutup identitas dalam mengumpulkan informasi dan bukan menyebut identitas palsu. Terakhir, saya juga sepakat bahwa tidak ada pengkotak-kotakan, kubu-kubuan hanya karena perbedaan sikap. Sikap kan dapat dalam bentuk perbuatan, perkataan, dan diam. Perdebatan sehat bukanlah tanda pengkotak-kotakan bukan?

Salam
Yunas, yang masih belajar menjadi wartawan

Dua Postingan Cak ANO

2007-02-01T12:10:00.000-08:00

I

DENGAN segala rasa ikhlas dan bertanggung jawab, saya mendukung seruan tersebut. Sebenarnya saya sih lebih cenderung kongkret dan to the point saja yaitu kita menentang segala rekadaya Wisuda menyebarkan hasutan yang mengarahkan pemecahbelahan di antara karyawan Kompas,mendestruksi terhadap lembaga ini.

Perlu juga ditambahi seruan dukungan terhadap keputusan lembaga yang menjatuhkan skorsing terhadap Wisuda. Keputusan lembaga itu itu sah menurut hukum. Dari hukum moral, itu sesuai Hukum Hidlir. Kalau dari segi Ushul Fiqih (maaf tambahan ini anggap saja seperti label halal di restoran) sesuai dengan dalil: dar'ul mafasid muqadam ala jalbil mashalih, yangartinya mencegah kerusakan itu diutamakan daripada memperbaiki.

Sebagai tambahan, saya mendengar dari kawan-kawan AJI, bahwa sekarang Wisuda sedang bernegosiasi dengan manajemen untuk bisa aktif kembali di Kompas. Jika info ini benar, saya sarankan sebaiknya tutup saja pintu negosiasi. Dulu diskors kemudian diampuni. Nyatanya ibarat dikasik hati malah ngrogoh rempelu ehrempelo, malah ngilani dada, nyulek mata, mopokbletokan (yang nggak ngerti Bahasa Jawa lewatin aja kalimat ini daripada ikutan bingung).

Sudah, tutup pintu untuk Wisdua selamanya. Biarkan saja dia berbuat semaunya, ibaratnya: ketekera kaya manuk branjangan kopat-kapito kaya buntute ula tapak angin, nanti kalau strum accu-nya habis lak mandek dhewe.Terakhir jika boleh saya usul, sebaiknya jangan berhenti pada sebatas "SERUAN". Tapi harus ada langkah konkret internal maupun eksternal sebagai cerminan sikap kita. Bentuk kongkretnya seperti apa, yo ayo diomong bareng sambil makan buah ciplukan.

II

DIALOG memang cara yang elegan. Dulu pun saya menyarankan demikian. Tetapi, dialog menjadi tidak diperlukan terhadap orang atau pihak yang memang tidak punya itikad baik. Niatnya memang mengajak hancur-hancuran. Sejak awal sudah menyimpan tekad untuk TOTAL WAR. Cenderung maumenang sendiri. Tidak noleh githoke dhewe. Katanya demokrasi, tetapi ketika demokrasi tercermin melalui representasi suara karyawan lantas dituduh sebagai rekayasa manajemen.

Dengan melihat latar yang begitu, siapapun akanberpikir berulang kali untuk membuka jendela dialog. Jangan-jangan kalau ada kesediaan dialog nanti dipelintir sebagai sikap lemah, mulai ngeper, keder, takut. Biarkan saja berkoar-koar di luar. Nanti kalaus trumnya habis lak mblerek dhewe. Tanpa bermaksud menggurui, salah satu prinsip manajemen itu harus tegas dan konsisten.

Kembali ke Lap.... lapangan sepak bola.

Surat Terbuka BOY

2007-02-01T06:39:00.000-08:00

Surat Terbuka kepada Mas Wisudo

Mas Wisudo yang baik,Keluarnya Mas Wis dari Kompas sebenarnya membuat hati saya sedih karena bagaiamanpun saya mengenal Anda. Tetapi sejak kemarin saya sedih karena ternyata ikut kena getahnya sehingga bisa menciptakan stigma buruk tentang saya.

Perlu saya tegaskan disini... kegiatan futsal sama sekali TIDAK ADA hubungannya dengan panasnya perundingan saham. Saya mempromotori kegiatan itu tanpa tendensi buruk, apalagi untuk meredam panasnya perundingan saham antara manajemen dengan PKK. Ini adalah inisiatif pribadi bersama OTW karena didorong oleh 'sepinya' acara yang membuat seluruh karyawan Kompas bersatu, dimana kita bisa kompak, akrab dan ketawa lepas..nggak ada batas dan jarak antara pimpinan dan bawahan. Ide kompetisi futsal, sebenarnya aku cetuskan bersama-sama dengan OTW. Jadi waktu itu, pilihannya, kalau bukan OTW, ya saya ketuanya.

Bahkan kalau DOT mau berbagi cerita, dia bisa menyampaikan kepada kita semua tentang sulitnya untuk mendapatkan lapangan buat pertandingan. Saya sempat ditemani DOT, harus melakukan pendekatan kepada PORKA berkali-kali, sampai akhirnya mendapatkan lapangan hanya untuk enam hari pertandingan. Kalau pertandingan itu memang untuk kepentingan perusahaan, tentu tidak akan sesulit itu mendapatkan lapangan.

Maaf Mas Wis, saya menulis ini hanya untuk mengklarifikasi karena saya mendapat telpon dan email yang bertubi-tubi dari banyak orang yang mempertanyakan alasan penunjukkan saya sebagai kepala biro. Terus terang aku sangat emosi sekali dan merasa teraniaya dengan pernyataan anda tentang saya.

Terus terang juga, saya tidak respek lagi dengan anda. Sesungguhnya anda benar-benar sudah menimbulkan keresahan di kantor Kompas, paling tidak terhadap saya. Anda juga telah menimbulkan perpecahan, paling tidak antara saya dan anda.

Seharusnya, seorang pemberani menyelesaikan masalahnya tanpa mengorbankan orang lain. Mas Wisudo, seharusnya sebelum menilai orang lain, Anda harus melakukan pengecekan terlebih dahulu agar tidak menyebarkan kebohongan.

Saya sendiri juga keberatan kalo lagi-lagi keberadaan saya sebagai kepala biro dikaitkan dengan suksesnya acara futsal, bukan karena capability saya. Artinya sebetulnya penunjukkan saya sebagai kepala biro bukan karena futsal yang baru kemarin, yang anda nilai sebagai alat untuk meredam panasnya perundingan saham.

Saya sangat yakin, penunjukan sebagai kepala biro membutuhkan pengamatan yang relatif panjang, bahkan sejak org mulai berkarir di Kompas. Selain itu, Pimpinan tentu tidak mau mengambil risiko untuk asal tunjuk seseorang jadi kepala biro. Pasti banyak pertimbangan dan banyak kepala yang memutuskan. Paling tidak harus dicoba memimpin tim lebaran selama 15 hari.

Mas Wisudo, anda juga perlu ketahui bahwa bukan cuma anda yang punya keberanian bicara di Kompas, semua orang juga punya keberanian itu, tetapi dengan cara masing-masing. Tidak perlu main api, kalah jadi abu, menang jadi arang. Seperti anda yang jadi abu di mata saya.

Saya juga mau berbagi pengalaman kepada teman-teman yang mungkin usianya lebih muda dari saya, bahwa pimpinan di Kompas itu tidak seperti yang digambarkan Wisudo. Mereka bersedia diajak dialog. Kalau tuntutan kita berdasar, mungkin akan dipenuhi dengan iklas dan semua orang menerima secara adil. Jadi pimpinan sangat memberikan tempat bagi teman-teman yang punya semangat untuk memperjuangkan hak sendiri atau orang lain.

Misalnya, sekedar berbagai pengalaman tentang perjuangan terhadap prinsip dan hak di kompas, antara lain ketika saya ditempatkan di Pulau Batam (status masih korlep), saya sudah menuntut perubahan sistem perhitungan tunjangan kemahalan. Pada waktu itu saya protes karena tunjangan ditentukan berdasarkan persentase dari gaji pokok. Artinya semakin besar gaji pokok maka semakin tinggi tunjangan. Bagi saya perhitungan itu tidak adil, yang kaya makin banyak menerima subsidi.

Akhirnya, pimpinan mengganti aturan itu menjadi tunjangan daerah dengan jumlah tak bergantung gaji pokok. Bahkan pada waktu itu, saya diminta memberikan rekomendasi siapa lagi yang perlu mendapatkan tunjangan kemahalan. Waktu itu saya minta agar teman di Papua dan Ambon juga mendapat subsidi yang sama. (Mas Wis sebenarnya bisa dapat kalau ke Ambon).

Kemudian ketika pindah ke Jakarta, saya bersama SAH dan LAM berhasil memperjuangkan agar masa kerja kami dihitung dua tahun sejak menjadi Koresponden Tetap (Korlep aturan lama bagi wartawan di daerah) karena memang aturannya begitu. Setelah proses panjang, ternyata tuntutan berhasil dikabulkan. Saya yang diangkat karyawan 1999, masa kerjanya dihitung 1997. Hasilnya tidak hanya dinikmati oleh kami bertiga, melainkan semua. Semua wartawan korlep mendapatkan perhitungan masa kerja yang mundur. Aji yang diangkat tahun 1999 diakui masa kerjanya sejak 1994, termasuk MAR diakui masa kerja lebih awal bebarapa bulan dari masa kerjanya. Singkatnya banyak orang yang menikmati perjuangan kami bertiga.

Contoh lain bahwa pimpinan bisa diajak dialog adalah ketika kebijakan penilaian karya yang mempengaruhi kenaikan gaji dihapuskan. Saya melakukan aksi protes seorang diri karena merasa sudah terlanjur mengumpulkan poin di atas 12. Saya meyakini pada waktu itu, Gaji Pokok saya harus naik sepuluh persen. Saya terpaksa berjuang sendiri dengan berkas GP dan perhitungan nilai saya setiap semester, karena beberapa teman yang saya ajak berjuang tidak mau ikut.

Perjuangan saya tidak mudah, semua pihak yang saya temui mengaku tidak punya data mengenai nilai saya. Dan yang lebih pahit lagi, saya dijelaskan bahwa per 1 Januari (tahunnya lupa) aturan kenaikan tidak berlaku lagi. Jadi poin yang saya kumpul tidak berlaku lagi. Tetapi saya tidak putus asa, saya terus kan hal itu, karena ada keyakinan bahwa saya benar. Setelah beberapa lama, ternyata muncul keputusan kantor, bahwa ada kenaikan gaji dari poin yang sudah terkumpulkan sebelumnya, dihitung secara proporsional. Sekali lagi semua orang menikmati hasil perjuangan bisu yang saya lakukan sendiri.

Terakhir perjuangan saya dihadapan Mas Wis, mungkin kecil, tetapi berarti bagi orang lain. Ketika pertemuan dengan PSDM yang juga dihadiri WIS, saya meminta kepada semua pejabat yang hadir agar wartawan DNB pengganti saya jangan didudukan di meja yang selama ini saya duduki karena berisik dan tidak nyaman untuk bekerja. Pimpinan langsung merespon permintaan karena apa yang saya minta masuk akal.

Jadi saya harap, teman-teman bisa menilai dengan jernih masalah ini dan tidak terprovokasi oleh ucapan Mas Wis yang sangat menyakitkan hati saya. Satu hal lagi, kita harus saling percaya, percaya kepada teman, percaya kepada editor, dan percaya kepada pimpinan yang lebih tinggi.

Jangan, seolah-olah keberanian hanya milik Wis, kalau tidak ikut Wis berarti tidak punya keberanian. Kebenaran seolah-olah milik wis, kalau tidak mendukung wis berarti tidak benar.

Akhir kata, semoga Mas Wis sekeluarga, senantiasa dalam lindungan dan kasih sayangNya.

Salam, BOY

Dari moderator:
Surat ini bisa tampil setelah mendapat izin dari BOY. Surat SSD dan ANO segera menyusul jika sudah mendapat izin.

Sikap KSP

2007-01-31T08:26:00.000-08:00

Sudah Waktunya Bersikap dan Bertindak Tegas!

SERUAN yang dikirim Mas Bre Redana ke milis Kompas seharusnya dibuat sejak ada demo-demo di kantor Kompas di Yogyakarta, kemudian berlanjut di Jakarta. Apalagi ketika spanduk panjang di Bundaran HI dan di samping kantor KKG di Palmerah dipajang. Saya waktu itu bertanya-tanya, mengapa wartawan Kompas cuma diam saja, membiarkan orang dengan seenaknya memaki-maki Kompas, mengajak orang memboikot tidak baca Kompas, melempar telur busuk ke kantor Kompas Yogya, memasang spanduk panjang di Bundaran HI dan di samping kantor KKG di Palmerah? Kok Kompas sabar amat ya? Namun setelah cukup lama menunggu, akhirnya teman-teman wartawan Kompas mengambil sikap tegas dengan menandatangani SERUAN WARTAWAN KOMPAS.

Saya sendiri sempat dikirimi SMS gelap yang isinya menyebutkan bahwa saya dilaporkan ke polisi karena menyebarkan berita fitnah di www.kompas.com. Berita itu bersumber dari penjelasan Pemred Kompas Suryopratomo perihal peristiwa yang terjadi pada Bambang Wisudo. Sepengetahuan saya, berita-berita yang dimuat dotcom lainnya dan beberapa radio yang mengulas soal Wisudo, tidak ada konfirmasi pihak berwenang Kompas. Makanya, wajar jika Dewan Pers membenarkan pemuatan berita di www.kompas.com tersebut. sebagai hak jawab Kompas.

Menurut saya, sudah waktunya, Kompas, wartawan Kompas, karyawan Kompas, pimpinan Kompas, siapapun yang mencintai Kompas, menggugat balik Sdr Wisudo ke Polda Metro Jaya yang telah mencemarkan nama baik lembaga ini dengan menyebarkan berita-berita tidak benar di berbagai milis dan di blog (http://kompasinside.blogspot.com/) juga sudah memajang spanduk dengan kalimat yang menurut saya, bernuansa "menghina".

Sudah waktunya, kita, para insan Kompas yang mencintai Kompas, bersikap tegas atas kesewenangwenangan yang dilakukan Wisudo. Menjelek-jelekkan perusahaan tempat kita bekerja di luar Kompas, tempat kita mencari nafkah lahir batin, apakah itu pantas? Menurut saya, tak ada perusahaan di mana pun di dunia ini, yang mau mempekerjakan karyawannya yang sudah bertindak sewenang-wenang, menjelek-jelekkan perusahaan tempat dia bekerja, kepada pihak luar sana. Karena itu, bukan hanya tindakan PHK yang harus dilakukan, tetapi juga tindakan hukum, mengugat balik ke polisi atas pencemaran nama baik yang dilakukannya selama ini, itulah langkah paling tepat, yang harus ditempuh saat ini.

Wartawan dan rakyat biasa,
R Adhi Kusumaputra

Demi Kebenaran

2007-01-31T01:02:00.000-08:00

Seruan Wartawan Kompas

Dilahirkan tahun 1965, Harian Kompas—nama ini diusulkan oleh Presiden Soekarno yang artinya “pemberi arah dan jalan dalam mengarungi lautan atau hutan rimba”—sampai saat ini tetap menempatkan mottonya, “Amanat Hati Nurani Rakyat” sebagai cakrawala. Harian Kompas ingin tetap berkembang dan mengembangkan diri sebagai institusi pers yang mengedepankan keterbukaan, meninggalkan pengkotakan latar belakang suku, agama, ras, dan golongan.

Sebagai lembaga yang terbuka, kolektif, Harian Kompas menempatkan kemanusiaan sebagai nilai tertinggi, mengarahkan fokus perhatian dan tujuan pada nilai-nilai yang transenden atau mengatasi kepentingan kelompok. Dengan cakrawala itu pula, Harian Kompas ingin ikut serta dan secara aktif berupaya terlibat dalam proses mencerdaskan bangsa, atau lebih jauh lagi, memuliakan manusia.

Sebagai institusi dengan alasan penjadian seperti di atas, maka segenap wartawan Kompas merasa perlu harus tekun, tak pernah berhenti bergulat dengan nilai-nilai dasar Kompas, yang antara lain bersifat menghargai manusia dan nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan harkat dan martabatnya; mengutamakan watak baik; profesional; selalu sadar atas tugas mengemban tanggung jawab sosial.

Dinamika di dalam, yang selalu berada pada posisi tarik-menarik, tawar-menawar, bernegosiasi antara kepentingan perusahaan beserta seluruh wartawan/karyawannya dengan idealisme institusi ini, adalah hal yang wajar terjadi, pada suatu institusi bisnis. Ketegangan antara kepentingan perusahaan sebagai institusi bisnis di satu pihak, dan idealisme pers yang bertugas mengemban tanggung jawab sosial di lain pihak, merupakan bentuk ketegangan yang ikut mendewasakan siapa saja yang bekerja di surat kabar ini. Selama ini, ketegangan seperti itu diselesaikan dengan semangat kebersamaan, dengan asumsi adanya pengutamaan watak dan niat baik semua pihak, atau bahkan dengan pertama-tama mensyukuri rahmat Tuhan atas peran yang bisa kami mainkan selama ini. Di sini memang terbersit adanya asketisme di antara kami wartawan Kompas. Pilihan hidup sebagai wartawan dalam beberapa hal mengandung aspek vocatio, panggilan, untuk ikut memuliakan kehidupan dan kemanusiaan.

Latar belakang di atas perlu kami paparkan, karena kami melihat pada waktu-waktu belakangan ini di luar Kompas telah muncul suatu “petualangan” oleh satu pihak yang melakukan aksi untuk mendiskreditkan, merongrong, memutar-balikkan nilai-nilai yang diemban oleh Harian Kompas. “Petualangan” oleh pihak tersebut dilakukan dengan aksi sepihak berupa antara lain kegiatan demonstrasi di seputar kantor Harian Kompas dan beberapa tempat lain; pemasangan spanduk-spanduk yang sifatnya mendiskreditkan perusahaan maupun individu; penyampaian informasi-informasi sepihak tentang berbagai kejadian yang telah “diorkestrasi” pihak tersebut untuk memojokkan Harian Kompas ke berbagai pihak seperti lembaga-lembaga swadaya masyarakat, lembaga resmi pemerintah, dan lain-lain; menempatkan berbagai pihak di dalam Harian Kompas dalam posisi antagonistik; dan menyebarkan hasutan dan sifat saling bermusuhan.

Untuk mencegah “petualangan” itu berkembang lebih jauh sehingga merugikan berbagai pihak, terutama masyarakat luas yang ikut memiliki Harian Kompas, maka dengan ini kami, wartawan Kompas, mengeluarkan seruan:

1. Kami, wartawan Kompas, tidak merasa diwakili oleh satu pihak, yang tengah berpretensi mewakili kepentingan para wartawan/karyawan Harian Kompas, dengan melakukan aksi sepihak berikut cara-cara yang justru bertentangan dengan segenap nilai yang hendak diinternalisasikan Harian Kompas.

2. Karena pihak tersebut mengklaim diri sebagai pengurus dari suatu organisasi di dalam Harian Kompas—suatu organisasi yang sifatnya lebih untuk kepentingan di dalam, dan menjadi isu minor dibandingkan kepentingan pembaca/masyarakat secara luas—kami nyatakan klaim itu tidak relevan. Organisasi ini telah dibajak keluar untuk memperjuangkan kepentingan pribadi yang sempit, dengan berkedok untuk kepentingan para wartawan/karyawan Harian Kompas.

3. Kami mengimbau semua pihak berhati-hati, karena dalam era globalisasi berikut tersedianya berbagai instrumen dan institusi yang memungkinkan adanya pemberdayaan individu secara optimum ini, tampaknya bukan tidak mungkin muncul apa yang disebut “a super-empowered angry individual” yang berpotensi menghancurkan cita-cita terbentuknya masyarakat madani, proses demokratisasi, bahkan sivilisasi.

Jakarta, 27 Januari 2007

Kami, wartawan Kompas:

1. Efix Mulyadi
2. M. Nasir
3. Budi Suwarna
4. Mh Samsul Hadi
5. Maria Hartiningsih
6. Frans Sartono
7. Hamzirwan
8. Hermas E Prabowo
9. Luki Aulia
10. Pascal S Bin Saju
11. Amir Sodikin
12. Hariadi Saptono
13. Nawa Tunggal
14. Dahono Fitrianto
15. Ida Setyorini
16. Mulyawan Karim
17. Fandri Yuniarti
18. Gunawan Setiadi
19. Nur Hidayati
20. Susi Ivvaty
21. Osa Triyatna
22. Chris Pudjiastuti
23. Kenedi Nurhan
24. Orin Basuki
25. Tiur Santi Oktavia
26. Banu Astono
27. Bre Redana
28. M Suprihadi
29. Iwan Ong
30. Ninuk Mardiana Pambudy
31. Haryo Danardono
32. Tonny D Widiastono
33. M Clara Wresti
34. Fitrisia M
35. Brigitta Isworo Laksmi
36. Danu Kusworo
37. Jimmy S Harianto
38. Lusiana Indriasari
39. Myrna Ratna
40. Agus Mulyadi
41. Agus Hermawan
42. Diah Marsidi
43. Neli Triana
44. Windoro Adi
45. Irving Noor
46. Yesayas Octavianus
47. Yulia Sapthiani
48. Caesar Alexey
49. Arbain Rambai
50. Pingkan E Dundu

51. Pepih Nugraha
52. Anton Sanjoyo
53. Abun Sanda
54. Sri Hartati Samhadi
55. Dirman Thoha
56. Jannes Eudes Wawa
57. Putu Fajar Arcana
58. M Yuniadhi Agung
59. Dedi Muhtadi
60. Bambang Wahyu
61. Elly Roosita
62. Ambrosius Harto
63. Ardhian Novianto
64. Agnes Sweta Pandia
65. Muhammad Bakir
66. Yunas Santhani Azis
67. Muhammad Syaifullah
68. Gatot Widakdo
69. Buyung Wijaya Kusuma
70. Anwar Hudiono
71. R Adhi Kusumaputra

NB:
Rekan-rekans wartawan yang belum sempat menyantumkan namanya sebagai pendukung seruan segera menyusul...

Moderator

Seruan

2007-01-30T22:48:00.000-08:00

Jangan Tinggal Diam!

Rekans... kita tidak boleh tinggal diam menghadapi hasutan yang dilancarkan pihak manapun untuk mendiskreditkan Kompas, lembaga yang kita cintai ini. Kini zamannya perang informasi dengan menggunakan beragam media, termasuk blog. Pihak penghasut jelas memanfaatkan blog untuk mendiskreditkan Kompas, menghasut kita semua. Apakah kita hanya tinggal diam?

Kita juga bisa bikin blog. Sementara namanya InsideKompas dengan alamat www.insidekompas.blogspot.com. Rekan bisa menulis apapun di blog ini dengan maksud bisa dibaca orang lain, kawan maupun lawan kita. Sudah saatnya unek-unek di milis yang hanya dapat diakses secara terbatas ditingkatkan ke dalam blog, agar semua isi kepala dan hati kita bisa dimengerti orang lain.

Semula saya (anggaplah moderator) ingin blog ini akses terbuka, dimana rekans mengetahui akun dan pasword-nya. Akan tetapi, akses terbuka ini bisa dengan mudah dihancurkan dan dikacaukan lawan. Untuk sementara, unek-unek rekans yang termuat di milis Kompas bersedia di upload di blog ini, akan saya bantu untuk menampilkannya.

Manfaatkanlah akses gratis ini, demi tegak dan tetap berdirinya Kompas dari serangan lawan. Ayo gerak, jangan diam, lawan...

Moderator