Aji Mumpung AJI

"O-Te"

KALA Soeharto berkuasa, wartawan wajib menjadi anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), satu-satunya organisasi profesi wartawan yang diakui pemerintah. Di luar itu, selain haram hukumnya, juga harus menghadapi kematian sejak dalam kandungan. Harmoko, menteri penerangan sejak 1983 yang mantan Ketua PWI, adalah penjaga gawang pers yang kelewat sadis, sehingga apa yang termuat di media massa adalah hasil dari saringannya.

Untuk itulah, salut kita serukan pada para pendiri Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang berani mendobrak benteng tirani rezim saat itu dengan mendirikan organisasi profesi wartawan di luar PWI. Tekanan demi tekanan dari penguasa pasti datang dengan sendirinya. Majalah bawah tanah "Independen", majalah yang dicari-cari saat itu khususnya pascabreidel Tempo, Editor dan Detik.

Salut diberikan pada pendirinya yang gagah berani. Dari Kompas, tercatat nama Satrio Arismunandar (RIO) dan Dhia Prakesa Yudha (DPY) sebagai pendirinya, plus beberapa simpatisan lainnya. Mereka berani menyatakan keluar dari Kompas, setelah mendapat kompensasi tentunya, atas perjuangannya itu. Pendeknya, salut diberikan kepada mereka, sekaligus kepada organisasi profesi wartawan yang mereka dirikan, AJI.

Tatkala Soeharto tumbang dan rezim datang silih berganti, nyatalah bahwa AJI memetik hasil dari perjuangannya itu. Ia menjadi organisasi wartawan yang tiada tandingnya. PWI tenggelam dengan sendirinya, meski tetap eksis di bawah kepemimpinan Tarman Azzam. AJI menjulang sendirian, menenggelamkan organisasi-organisasi profesi wartawan lainnya. AJI kini di bawah kepemimpinan.... (maaf tidak tahu), masih berkibar di atas langit dengan seruan-seruannya.

Bedanya, dulu seruan AJI menyejukkan dan memberi solusi, sekarang seruan AJI lebih mirip provokasi, beropini, memelintir fakta, tunduk pada kehendak seseorang, dan membuat seruan sepihak tanpa berupaya mengecek ulang, yang hakikinya kewajiban wartawan untuk melalukan cover both side. Bukankah organisasi ini beranggotakan wartawan-wartawan hebat yang seharusnya tahu "hukum" pers yang paling dasar itu.

Ambil contoh kecil saat AJI meng-condem bahwa satuan pengamanan (Satpam) Kompas "memiting", "meringkus", dan "membopong" Paulus Bambang Wisudo, wartawan Kompas yang dipecat dengan tidak hormat, yang tidak pernah menghubungi Satpam Kompas. AJI begitu percaya kepada ocehan mulut satu orang, langsung membuat pernyataan provokatif, menyulutkan Total War, yang justru sangat berkebalikan dengan semangat AJI selama ini yang mengusung "peace journalism". Dimana sekarang jurnalisme damai diletakkan saat Total War langsung dimuntahkan?

Saat ditanyakan kepada Satpam Kompas yang katanya "memiting" dan "meringkus" Wisudo, jawabnya hanya senyum dikulum saja. Salah seorang di antara Satpam itu bilang, "Si Wisudo itu pinter main sandiwara, wong dia menjatuhkan dirinya sendiri lalu teriak-teriak seakan-akan dianiaya, padahal kita mencoba menyuruhnya berdiri. Tetapi tidak mau dan meronta-ronta seperti anak kecil. Ya kita boponglah."

Main sandiwara? Itulah bahasa Satpam. Barangkali bahasa kerennya adalah "happening art", sebuah seni teatrikal yang biasa dimainkan pendemo di jalan-jalan. Main sandiwara tentu saja bermakna pura-pura, bukan kejadian sesungguhnya. Kita tentu tidak akan menemukan pernyataan Satpam dengan puluhan saksi di koran-koran, di blog, atau media lainnya (rekaman video kelak mungkin akan menjelaskan secara gamblang hal ini). Yang ada hanyalah pernyataan Wisudo sepihak. Dan, itulah yang dijadikan kesimpulan banyak orang, termasuk AJI, membawa kata kunci "penganiayaan" ini kemana-mana, menjualnya demi menarik simpatik massa, sekaligus mengibarkan bendera Total War.

Padahal, tidak ada asap kalau tidak ada api. Ambil contoh kecil lagi yang tidak pernah terungkap. Beberapa saat sebelum pemecatan berlangsung, Wisudo mengundang puluhan aktivis untuk mengadakan pertemuan di Gedung Kompas. Tidak ada bahasa, tidak ada cerita, apalagi sopan-santun kepada pengelola gedung untuk meminta izin, meski memang saat itu Wisudo masih tercatat sebagai karyawan Kompas. Bayangkan, dimana sopan-santun diletakkan oleh seorang terpelajar dan hero seperti Wisudo? Memangnya Gedung Kompas itu punyanya? Punya mbahnya? Lalu dengan seenaknya dia menempelkan selebaran dimana-mana, di seluruh lantai di Gedung Kompas.

Cobalah AJI belajar berempati, lantas sesekali menempatkan dirinya sebagai Satpam (bukan sebagai wartawan yang hebat?). Sebagai Satpam, apa yang Anda akan lakukan ketika menghadapi ulah seseorang seperti Wisudo di tempat yang menjadi tanggung jawab Anda. Membiarkan dia seenaknya menempelkan selebaran? Membiarkan satu atau beberapa ruang kantor itu untuk diduduki tanpa izin sebelumnya? Atau menegurnya sesuai kapasitas Anda? Jika yang ditegur tidak mau, berontak dan menjatuhkan dirinya sendiri (happening art?), apa pula yang Anda akan lakukan. Membiarkan dia meronta-ronta seperti anak kecil di tengah keramaian suasana kerja?

Mestinya, sebagai organisasi profesi wartawan yang sudah berada di atas angin dan nyaris tanpa ada saingan berarti, AJI (atau orang-orang AJI), sering-seringlah melakukan advokasi sehingga menarik simpatik banyak wartawan berbagai media massa untuk masuk menjadi anggotanya, bukan malah melakukan provokasi dan menghasut.

Tidak pernah AJI bayangkan, hampir seluruh wartawan Kompas dan wartawan media massa lainnya yang segrup dengan Kompas, langsung antipati terhadap AJI (kecuali simpatisan Wisudo), dimanapun AJI berada. Bagaimanapun, setiap individu yang bergabung dalam komunitas tertentu (baca Kelompok Kompas Gramedia/KKG), memiliki l'esprit de corps, semangat kelompok, sendiri-sendiri secara alamiah. Ketika kelompok itu ditekan dan dihina, memang menghasilkan beberapa personil yang cuwek, tidak mau tahu, dan merasa bukan urusannya.

Tetapi ingat, dari kelompok ini juga akan menghasilkan orang-orang "fundamentalis", yang siap bertahan dengan seluruh jiwa-raga tatkala rumah tempat mereka bernaung diserang lawan. Dengan semangat kelompok itu pula, di dalam kelompok KKG kita bisa mengibarkan semangat boikot terhadap apapun yang berbau AJI. Tengoklah kenyataan beberapa kali Biro Kompas di Yogyakarta bahkan sampai ke Toko Buku Gramedia yang didemo anggota AJI. Menyakitkan.

Ini sungguh menciptakan antipati yang luar biasa. Subyektivitas kita sebagai kelompok mengatakan: memangnya kita tidak bisa melakukan hal seperti AJI? (mesti tentu saja norak).

Lembaga-lembaga manajemen, diklat, rekrutmen, sumberdaya manusia Kompas dan kelompoknya, bisa saja kita provokasi agar tidak memberi tempat kepada AJI dan organisasi-organisasi pendukungnya. Setidak-tidaknya, kita jadikan AJI sebagai "OT" (baca "O-Te") alias organisasi terlarang bagi mereka yang berada di bawah naungan KKG. Sebagai "OT", kita bisa melakukan "sweeping", setidak-tidaknya pendataan terhadap orang-orang KKG yang telanjur menjadi anggota AJI. Tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di daerah-daerah.

Kita bisa menekan manajemen, diklat, rekrutmen dan sumberdaya manusia di seluruh KKG agar ke depan tidak lagi memberi jalan kepada AJI dan kelompok pendukungnya. Yang sudah telanjur masuk AJI, kita bina dari dalam dan mengupayakan mereka kembali ke jalan yang benar.

Memang, tidak ada cara lain selain memberi pelajaran (baca pembalasan) dengan cara itu, meski terasa norak. Anggap saja ini pembalasan terhadap perlakuan AJI yang sudah kelewat batas: menyakitkan hati ribuan orang hanya untuk menyenangkan satu orang saja!

Surat Ging Ginanjar kepada AJI

Mukadimah:

Di tengah rumor PKK memperpanjang masa kepengurusannya dalam rapat kemarin (6/2) sore, yang implikasinya bisa ditebak sendiri, ini postingan lama yang diselundupkan Jannes Eudu Wawa ke milis Kompas. Surat otokritik dari Ging Ginanjar kepada AJI (Aliansi Jurnalis Independen) ini membuktikan, masih ada sikap rasional dari anggota AJI selain citra AJI yang kini cenderung "reaktif", "berangasan", "garang", "tukang demo", dan "politis" di mata umum. Otokritik ini sedikitnya membenarkan semua pencitraan itu, sekaligus juga masukan berharga buat AJI sebagai organisasi profesi (wartawan) yang terkemuka, setidak-tidaknya untuk saat ini.

Moderator

Sikap Kita tentang Kasus Wisudo-Kompas

Saya minta maaf tak terlibat dalam pembelaan kasus Wisudo-Kompas. Bahkan sekadar menyampaikan simpati dan dukungan pun cukup terlambat. Betapapun saya ingin menyampaikan beberapa hal.

Pertama, penghargaan kepada AJI-Indonesia maupun Jakarta, maupun kota lain, yang sangat responsif. Ketangkasan bereaksi yang harus terus kita jaga.

Kedua, ini otokritik.

Terang-terangan saja. Menurut saya, berbagai langkah politik kita -AJI, maupun koalisi organisasi untuk membela Wisudo- agak terlalu jauh. Seingat saya, sebelumnya AJI belum pernah sampai mendemo media, lebih-lebih untuk kasus perburuhan individual begini. Paling banyak, kita membuat pernyataan, atau mencoba mencari solusi dengan perundingan. Kalau mentok, kita masuk ke jalur hukum. Bahkan untuk urusan yang sangat politispun, AJI seingat saya tak pernah mendemo media.

Ketika eks Tempo anti Bob Hassan menolak Gatra dan tak diberi SIUPP untuk Berita/Opini, kita terlibat dalam aksi boikot Gatra yang diprakarsai Arief Budiman. Namun tak pernah mendemo Gatra. Yang pernah didemo, justru Rendra, karena terlibat dalam suatu acara Gatra.

Ketika sejumlah media menzalimi anggota AJI di awal-awal keberadaan organisasi ini, kita juga tidak sampai melakukan aksi massa. Misalnya ketika Imran Hasibuan disingkirkan Forum, lebih-lebih dalam "golden shakehand" Kompas-Satrio dan Yudha.

Ketika banyak media memblokade pemberitaan tentang AJI, kita tak berunjuk rasa. Ketika sejumlah media mendukung PWI dan Harmoko dan Orde Baru dalam mengkriminalkan AJI, kita juga tak mendemo mereka. Ketika ada bos media yang melarang wartawannya agar tidak jadi anggota AJI, kita tak memberui reaksikeras.

Bukan karena kita waktu itu terlalu muda sebagai organisasi. Melainkan karena kita tidak ingin menciptakan musuh baru.

Sekarang, dalam kasus Wisudo -dengan segala simpati dan dukungan saya untuk Anda, Wis- menurut saya kita tengah berada di sebuah jalur cepat untuk memiliki musuh baru, kehilangan kawan dan simpati dan dukungan. Kita tidak boleh membiarkan suatu ketidakadilan terjadi. Kita tidak bisa netral mengenai Wisudo, karena dia anggota kita. Kita tak bisa cuma berpangku tangan karena kita sudah cukup dekat dengan Kompas. Tetapi kita harus menjalankannya dengan dingin, elegan, dan proporsional.

AJI harus terlibat dalam kasus ini sebagai penengah. Atau kalau sebagai pembela, arahnya untuk mencari solusi. Bukan untuk berperang. Menurut saya, unjukrasa di Kompas dan melaporkan pemrednya ke polisi, bisa ditafsirkan semacam pernyataan permusuhan. Wisudo bisa melakukan itu, para wartawan Kompas bisa melakukan itu, tapi tidak AJI. Menurut saya, AJI hanya bisa terus berbicara, berdialog dan berunding. Kalau mentok, sebagaimana seharusnya, kita proses secara hukum -yang proporsional juga.

Biarkan hukum menjadi jalan pemecahan sengketa ini, dan kita berdiri dipihak Wisudo.

Namun, untuk kesekian kalinya namun, meluaskannya ke, katakanlah, "perjuangan politik," dengan rangkaian demo dll, menurut saya terlalu jauh... dan menurut saya bisa jadi blunder besar.

Langkah itu bisa menciptakan konflik loyalitas di kalangan anggota AJI yang wartawan kelompok Kompas. Padahal jumlahnya juga masih sangat sedikit.

Kita bahkan dalam bahaya kehilangan konstituen pendukung perjuangan AJI secara umum.

Suryopratomo dan Kompas sebagai lembaga, selama ini sudah cukup dekat dengan AJI. Artinya, betapapun sulit, mestinya dialog dimungkinkan. Jangan menganggap saya mengusulkan agar kita tunduk kepada Kompas untuk membalas budi atau apa. Tidak.

Yang saya mau bilang, Kompas, Suryopratomo, dll, adalah mitra AJI, dan harus selalu dianggap sebagai mitra. Dan mungkin tidak begitu seharusnya kita memperlakukan mitra.

Dengan mitra, kita bisa berselisih, bisa bersengketa. Tetapi cara menyelesaikannya, mestinya elegan, dingin, jernih, konstruktif, danmencari solusi.

Kegarangan dan "semangat darah muda haus demo," lebih baik kita hemat untuk banyak isu lain. Banyak sekali.Kalau jalan begini yang kita tempuh, mungkin kita bisa "menang" untuk kasus itu secara individual. Namun secara luas kita bisa kalah karena kehilangan simpati dari keluarga besar media itu yang menganggap kita mempermalukan dan memusuhi mereka. Potensi itu besar.

Ini bukan pertama kalinya ada anggota AJI yang berselisih dengan tempat kerjanya. Dan ini pasti bukan merupakan yang terakhir. Kalau jalan seperti ini yang selalu kita tempuh untuk membela anggota AJI, saya kuatir kita akan kehabisan energi, kehabisan kawan dan mitra. Dan kehabisan respek juga. Karena kita akan selalu dianggap tak lebih dari organisasi anak muda berangasan belaka.

Dengan otokritik itu, saya ingin mengusulkan agar kita mengevaluasi lagi metoda pembelaan kita untuk kasus wisudo. Lebih jauh, saya menyarankan agar kita, AJI, menghentikan semua aksi politis (demo dan perang informasi dll). Dan memfokuskan perjuangan di jalan perundingan, dialog, dan hukum. Maaf kalau catatan ini bernada "discouraging". Dan nyeleneh. Maaf kalau dianggap mementahkan, dan bernada memadamkan api perjuangan.