Web PKK

WWW.PKK-KOMPAS.COM

SETELAH kepengurusan Perkumpulan Karyawan Kompas (PKK) yang baru terbentuk, ketua terpilih Tjahja Gunawan, segera melancarkan berbagai program nyata, antara lain kunjungan ke Metro TV untuk mempelajari "nursery", plus melihat-lihat kemungkinan PKK membuat minimarket, juga presentasi dari orang-orang asuransi di Bentara Budaya Jakarta (BBJ).

Mengapa harus "nursery", karena dalam kampanye ada yang melontarkan perlunya perusahaan membuat tempat penitipan anak (kecil) atau bayi, agar si ibu bisa bekerja lebih tenang dan dekat dengan anaknya, daripada di rumah bersama babby sitter atau bediende. Untuk program asuransi, dijajaki kemungkinan setiap karyawan diasuransikan. Sebuah terobosan!

Hal lain lagi yang lebih nyata, PKK dengan mengandalkan Amir Sodikin dan kawan-kawan yang melek iptek, segera membuat situs web khusus PKK beralamat di www.pkk-kompas.com. Situs ini dirancang agar seluruh karyawan bisa nyaman berkomunikasi satu sama lainnya, baik antara pengurus PKK maupun anggotanya yang tersebar di berbagai daerah. Situs ini juga memuat kegiatan terakhir berkaitan dengan PKK atau berkaitan dengan kegiatan Kompas, misalnya pertandingan futsal. Bahkan ada tabloid khusus "Futsale" yang terbit setiap usai pertandingan antar desk tersebut.

Situs web PKK bisa diakses oleh umum tentunya, karena ia berada di jalur maya. Tetapi untuk membuka isinya, hanya karyawan Kompas saja yang diperbolehkan, itupun mereka yang terdaftar. Untuk mendaftarkannya, harus mengisi daftar lengkap, mulai nama diri sampai nomor induk pegawai dan di divisi mana seorang karyawan bekerja. Moderator akan meneliti keabsahan para pendaftar. Setelah disetujui, maka situs PKK itupun bisa diakses. Asyik, rasanya kita masuk ke dalam sebuah aula yang di dalamnya terisi oleh ribuan karyawan Kompas, yang kadang hanya tahu nama tetapi tidak saling kenal muka.

Peralihan Kekuasaan Secara Damai

Ketua PKK Tawarkan Program

Rekan-rekan anggota PKK,

Hari Senin (14/5) sore, sudah diadakan rapat pengurus PKK yang dihadiri sekitar 16 orang. Sambil menunggu proses peralihan dari pengurus lama ke pengurus baru serta proses administratif lainnya; pengurus PKK periode 2007-2009, sedang menyusun situs khusus untuk anggota PKK (www.pkk-kompas.com) yang kini sedang dikerjakan sdr Amir Sodikin.

Desain kartu anggota PKK juga sudah dirampungkan oleh sdr Sadnowo. Sedang Divisi Usaha (Imam P) sudah menginventarisir jenis-jenis usaha yang layak dan bisa dikerjakan oleh PKK sebagaimana ditawarkan dan diusulkan oleh rekan dari desk ekonomi Bpk. Banu Astono.

Secara pribadi dan atas nama organisasi (PKK), saya juga telah menemui beberapa pengurus PKK sebelumnya yang masih bekerja di PT Kompas Media Nusantara. Pada intinya, saya menyatakan bahwa peralihan kepengurusan ingin berlangsung secara damai. Selain itu, program kerja dan PR yang belum sempat dijalankan pengurus lama akan berusaha dilanjutkan pada kepengurusan PKK sekarang.

Sementara itu dulu. Sekiranya teman-teman punya usulan dan masukan, dipersilahkan.

Salam,
Tjahja Gunawan

Pengurus Inti PKK Terbentuk

MUKADIMAH:
Perlahan tapi pasti, bekerja dalam sunyi, Ketua Perkumpulan Karyawan Kompas (PKK) yang baru terpilih, Tjahja Gunawan (GUN), berhasil menyusun pengurus inti yang akan duduk dan menjalankan roda organisasi untuk dua tahun ke depan. Pengurus inti sudah terbentuk, direkrut dari para kandidat lainnya serta tim sukses GUN. Pos-pos tertentu sudah terbentuk, tinggal diisi orangnya saja. Secara demokratis, GUN meminta dan mengajak karyawan lainnya untuk menempati pos-pos itu sesuai kapabilitasnya. Gerak cepat GUN --terpilih melalui pemilihan raya yang diikuti 83 persen karyawan-- mendapat apresiasi dari wartawan Senior Kompas yang kini bertugas di Warta Kota, Hendri Ch Bagun (HCB). Di bawah ini postingan GUN di milis karyawan yang dimaksudkan sebagai maklumat kepada khalayak, sekaligus tanggapan HCB.


Maklumat Tjahja Gunawan

Teman-teman yang baik,

Pada hari 7 Mei 2007, saya bersama Adhi Kusumaputra, Jannes Eudes Wawa, dan Frans Mentasir, telah menandatangani Berita Acara Penetapan Penghitungan Suara Pemilihan Ketua PKK. Pada hari yang sama, kami berempat juga telah mengadakan rapat membahas tentang struktur kepengurusan PKK Periode 2007-2009.

Sesuai dengan amanat AD/ART PKK, saya selaku Ketua PKK terpilih telah menetapkan sdr Jannes Eudes Wawa sebagai Wakil Ketua, Sekretaris Adhi KSP, danWakil Sekretaris Frans Mentasir. Rapat juga telah menetapkan Hamzirwan (HAM) sebagai pengurus PKK pada Divisi Hubungan Industrial, dan Imam Prihadiyoko pada Divisi Usaha.

Secara lengkap Struktur Organisasi PKK terdiri dari: Ketua, Wk Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wk Bendahara, Ketua Unit Redaksi, Ketua Unit SDM-Umum, Ketua Unit Binis, Ketua Unit TI, Ketua Unit Litbang.

Dalam struktur ini juga terdapat lima divisi terdiri dari : Divisi Hubungan Industrial, Usaha, Kebudayaan dan Olahraga, Sumber Daya Manusia, dan Divisi Perempuan.

Selain itu juga dilengkapi dengan Sembilan Koordinator Wilayah terdiri dari Korwil Sumbagut, Sumbagsel, Jabar, Jateng, DI Yogyakarta, Jatim, Denpasar/Nusra, dan Sulawesi/Intim, dan Korwil Kalimantan.

Struktur organisasi ini sepintas memang terlihat gemuk, tetapi kami ingin melibatkan partisipasi seluas-luasnya dari anggota PKK yang juga karyawan PT Kompas Media Nusantara.

Rapat juga menyepakati untuk membuat kartu anggota PKK yang akan dibagikan kepada seluruh karyawan PT KMN yang berjumlah 926 orang. Bagi karyawan yang tidak setuju dengan sistem keanggotaan PKK, bisa mengembalikan kartu anggota tersebut kepada pengurus PKK.

Melalui milis ini kami mengajak rekan-rekan semua sesama karyawan yang bersedia secara sukarela bergabung menjadi pengurus PKK Periode 2007-2009.

Terima kasih, Tjahja Gunawan

Apresiasi HCB:

Saya mengucapkan selamat kepada jajaran pengurus baru PKK yang mencerminkan soliditas dan kekompakan pasca pemilihan. Tuhan juga tahu kalian sudah mewakili suara karyawan Kompas, meski ada anjing menggonggong di luar sana. Biar aja, kalau nggak begitu nggak rame. Selamat bekerja untuk kemaslahatan karyawan. Merdeka.

Salam HCB dari Hayam Wuruk,
markas Warta Kota yang 7 Mei lalu genap sewindu dan oplahnya mantap di atas 192.000 perhari.

Surat WIS untuk ARB

"PKK Adalah Saya"

Repot-repot pake dilogis-logiskan. ujung-ujungnya: "PKK adalah Saya".

DEMIKIAN surat Yunas Santhani Azis (YNS), kepala biro Kompas wilayah Kalimantan, menanggapi surat P. Bambang Wisudo (WIS) untuk Arbain Rambey (ARB). Surat WIS itu dipostingkan Jannes Eudes Wawa (JAN) di milis Kompas.

"PKK adalah Saya". Itulah kalimat kunci yang disampaikan YNS. Singkat, tepat, dan kena sasaran. Kalimat itu ditujukan pada ketidaksetujuan sekaligus protes WIS terhadap ARB dan rekan-rekannya yang menyelenggarakan pemilihan raya. Pemilihan raya itu sendiri menghasilkan ketua PKK yang baru, Tjahja Gunawan (GUN) menggantikan ketua lama, Syahnan Rangkuti (SAH).

Mengapa WIS protes terhadap pemilihan raya itu? Setidak-tidaknya membuktikan dugaan tak terkatakan selama ini bahwa "PKK adalah Saya", dengan kata lain "PKK itu milik saya". Masih ingat 'kan kalimat raja absolut Perancis terkenal, Louis IV, "L'etat c'est moi!", "negara adalah saya!". Kita tahu, tabiat raja itu lebih buruk dari diktator. Apa bedanya dengan kalimat "PKK adalah saya"? Setali tiga uang alias sami mawon.

Ada kata-kata "pemilihan liar" dalam surat WIS itu. Tetapi itu tentu saja tergantung dari sisi mana melihatnya. Bagi mayoritas wartawan/karyawan Kompas, pemilihan itu legal dan antusiasme pemilih mencapai lebih dari 80 persen, dan tentu saja bukan pemilihan liar. Simak pula, dalam surat itu WIS tidak pernah menyebut kata "perpanjangan" kepengurusan PKK yang dilakukannya. Karyawan Kompas juga bisa dengan enteng menganggap perpanjangan kepengurusan itu sebagai "perpanjangan liar". Tetapi sudahlah, hal itu tidak perlu dikatakan, cukup dalam hati saja!

Sedangkan Putu Fajar Arcana (CAN), wakabiro Kompas Yogyakarta berkomentar atas surat WIS kepada ARB dengan kalimat: alah wis-wis kon iki makin ngrusak wae....(opo ora ono kerjaan sing genah toh). ojo isone ngrusuhi tok.

Berikut surat WIS kepada ARB selengkapnya:


Jakarta, 7 Mei 2007

Kepada Yth.
Sdr. Arbain Rambey
Redaksi Harian Kompas
di Jakarta

Hal : Protes terhadap Penyelengaraan Pemilihan Pengurus

Dengan hormat,

Sebagaimana informasi yang telah saya dengar, Saudara secara sepihak telah mengangkat diri Anda sebagai panitia pemilihan pengurus Perkumpulan Karyawan Kompas dan telah menyelenggarakan pemilihan tanpa seizin dan tanpa melibatkan pengurus yang sah. Tindakan Anda bersama tim maupun para calon yang maju dalam pemilihan merupakan sebuah tindak sesuai kelaziman berorganisasi dan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Karyawan Kompas.

Seperti telah Anda ketahui, kepengurusan Perkumpulan Karyawan Kompas baru berakhir pada 31 Juli 2007, sebagaimana telah dicatatkan pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat. Tindakan Anda bersama kawan-kawan mengadakan pemilihan pengurus secara liar telah menyebabkan hak memilih dan hak dipilih yang masih saya miliki, seperti juga diatur dalam AD-ART Perkumpulan Karyawan Kompas, juga diabaikan. Seharusnya Anda bersabar, karena perusahaan telah mengajukan gugatan pemecatan terhadap saya di Pengadilan Hubungan Industrial dan sidang seharusnya mulai digelar Kamis 3 Mei. Sebagaimana ketentuan perundang-undangan, pengadilan akan memutuskan kasus ini maksimal selama 50 hari.

Pemilihan pengurus secara liar ini bisa dikategorikan sebagai tindakan penghalang-halangan berserikat (union busting) yang diancam hukuman pidana kurungan maksimal lima tahun. Tindakanini sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang anggota Aliansi Jurnalis Independen.

Apabila pengadilan tingkat pertama mengabulkan gugatan perusahaan, saya persilahkan pemilihan diadakan sekalipun belum ada putusan tetap pengadilan demi kepentingan yang lebih besar. Melihat peluang saya untuk memenangkan pengadilan PHI sangat besar, tindakan Anda dan kawan-kawan jelas merugikan dan melanggar hak-hak saya sebagai karyawan yang berhak memilih dan dipilih. Tindakan Anda melakukan pemilihan pengurus secara liar juga akan membahayakan keberadaan Perkumpulan Karyawan Kompas sebagai serikat pekerja yang independen.

Oleh karena itu saya minta agar pemilihan pengurus yang telah Anda selenggarakan segera dinyatakan dibatalkan. Selambat-lambatnya tiga hari setelah surat ini saya sampaikan, jika tuntutan saya tidak dilaksanakan sayaakan memperkarakan kasus ini secara hukum, termasuk pimpinan Kompas yang telah mendorong pemilihan liar ini diselenggarakan.

Hormat Saya,

Sekretaris Perkumpulan Karyawan Kompas


(P. Bambang Wisudo)

"Post Festum" Pemilihan Raya

Tjahja Gunawan Ketua Baru PKK

Tjahja Gunawan, wartawan senior yang kini menjabat wakil kepala desk ekonomi Harian Kompas, terpilih sebagai Ketua Perkumpulan Karyawan Kompas (PKK) yang baru, menggantikan Ketua lama PKK, Syahnan Rangkuti. Tjahja yang biasa disapa GUN, meraih kurang lebih 40 persen suara dari empat kandidat lainnya.

Berikut laporan Panitia Pemilihan Raya Ketua PKK, Tri Agung Kristanto (TRA), kepada seluruh karyawan Kompas:

Setelah ditunggu-tunggu, kertas suara pemilihan Ketua Perkumpulan Karyawan Kompas (PKK) Periode 2007-2009 dari daerah pemilihan Sumatera agian Utara akhirnya diterima panitia pada hari Sabtu.

Dengan disaksikan as Mul, Pak Dar, Mas Heru, Edn, dan sejumlah teman lainnya, kertas suara dibuka dan dihitung. Dari Sumbagut masuk 13 suara, dengan rincian:

1. Frans Mentasir 0 (Jumlah akhir 101 suara)
2. R Adhi Kusumaputra 0 (Jumlah akhir 153 suara)
3. M Rivan 0 (Jumlah akhir 15 suara)
4. Jannes Eudes Wawa 1 (Jumlah akhir 121 suara)
5. Tjahja Gunawan 5 (Jumlah akhir 321 suara)

Abstain/Rusak 7 (Jumlah akhir 51 suara)
Total Suara Akhir 762 (Tujuh Ratus Enam Puluh Dua)
Suara Pemilih Terdaftar 768 (Yangmengisi daftar pemilih)
Karyawan Terdaftar 913 orang
Tingkat partisipasi 762/913 x 100%= 83,46 %

Terima kasih untuk partisipasi dan bantuan teman-teman. Panitia sesuai jadwal akan menetapkan hasil akhir pemilihan ini pada tanggal 7 Mei 2007.

Salam,Tra
Panitia Pemilihan


Sesuai kesepakatan, kartu suara Pemilihan Ketua Perkumpulan Karyawan Kompas (PKK) Periode 2007-2009 dibuka dan dihitung pada hari Jumat, 4 Mei2007 ini. Sekedar mengingatkan, calon Ketua PKK periode 2007-2009, adalah:
(1) Frans Mentasir
(2) R Adhi Kusumaputra
(3) M Rivan (mengundurkan diri)
(4) Jannes Eudes Wawa
(5) Tjahja Gunawan

Sampai Jumat, 4 Mei 2007 pukul 16.30, karyawan yang terdaftarmenggunakan hak pilih atau mengambil kartu suara, adalah 768 orang dari 913 karyawan Kompas yang mempunyai hak pilih atau sekitar 84,11 persen. Tetapi, tidak semua mengembalikan kertas suaranya, karena berbagai alasan. Ada yang ingin menyimpan sebagai kenang-kenangan, ditolak memasukkan kertas suaranya karena terlambat (melewati tanggal 3 Mei 2007 sebagai batas akhir pengumpulan suara), atau ingin netral.

Dari 19 daerah pemilihan yang disiapkan, ternyata di lapangan berkembang menjadi 21 daerah pemilihan, karena Litbang dan Ekspedisi berdiri sendiri menjadi daerah pemilihan. Sampai akhir perhitungan sementara, tinggal daerah pemilihan Sumatera BagianUtara yang belum melaporkan hasil perhitungannya, karena kertas suarase luruhnya langsung dikirimkan ke Jakarta tanpa dihitung lebih dahulu di daerah pemilihan.

Adapun hasil perhitungan sementara sesuai daerahpemilihan, adalah:
1. Frans 101 suara
2. Ksp 153 suara
3. Rivan 15 suara
4. Jan 120 suara
5. Gun 316 suara
Abstain/rusak 44 suara
Total 749 suara

Mas Mba menginformasikan dari Sumatera Bagian Utara ada 15 pemilih. Berarti ada empat orang pemilih yang tidak mengembalikan kertas suaranya dengan berbagai pertimbangan.

Panitia akan mengadakan rapat terbuka untuk menetapkan hasil pemilihan ini pada Hari Senin, 7 Mei 2007 pukul 14.00 di Lantai III Gedung Kompas. Semoga kiriman suara dari Sumbagut sudah sampai, sehingga ada perhitunganfinal. Pada saat itu akan disampaikan distribusi suara selengkapnya sesuai daerah pemilihan/unit.

Kepada Ketua PKK periode 2007-2009 diberikan kesempatan untuk menyusun "kabinet"-nya selama sebulan (30 hari) sejak ada penetapan hasil pemilihan.

Terima kasih untuk partisipasi dan antusiasme teman-teman dalam pemilihan Ketua PKK kali ini.

Salam, Tra
Panitia Pemilihan

2806 Karakter (6)

Pemilihan Raya

BERTEPATAN dengan Hari Buruh se-Dunia yang biasa disebut May Day, 1 Mei, di Harian Kompas berlangsung pemilihan raya. Disebut pemilihan raya, sebab inilah pesta demokrasi dua tahunan karyawan Kompas untuk memilih ketua Perkumpulan Karyawan Kompas (PKK) yang baru.

Pemilihan 1 Mei sebagai hari pertama pemilihan raya yang ditetapkan panitia tentu saja ada maksud khusus. Maksud khusus itu bukan bermaksud mengolok-olok hari buruh itu sendiri, tetapi justru turut memperingati hari buruh, sebab karyawan Kompas juga termasuk buruh. Bahkan, pemilihan raya berlangsung tiga hari, hingga 3 Mei.

"Seharusnya pemilihan berlangsung 25 April lalu. Akan tetapi, karena ingin semuanya terbuka, maka pemilihan digelar satu hingga tiga Mei," kata Tri Agung Kristanto, anggota panitia pemilihan bidang verifikasi calon dan pemilih, yang biasa dipanggil Tra.

Pemilihan itu sendiri berlangsung meriah, tetapi tetap tertib dan aman. Tidak ada demo liar. Antusiasme karyawan terlihat saat mereka antri menyalurkan hak demokrasi mereka, termasuk Rien Kuntari, Adi Prinantyo, Nurhidayati, dan Arbain Rambey. Arbain adalah ketua panitia pemilihan. Dotty Damayanti, pengurus PKK lainnya, sedang berada di luar negeri. Salomo Simanungkalit menolak untuk memilih, demikian juga Syahnan Rangkuti. Tidak ada kabar apakah Luhur dan Anung Wedyantoko, anggota PKK lama, turut berpartisipasi dalam pesta demokrasi di Kompas ini.

"Wisudo yang masih tercatat sebagai karyawan juga kami SMS untuk diajak memilih, tetapi yang bersangkutan tidak menjawab," kata Tri Agung mengenai Wisudo.

Sempat ada sas-sus pemilihan raya ini sebagai bentuk dari kudeta telanjang untuk mendongkel pengurus PKK lama. Yah, tergantung darimana melihatnya. Bagi sebagian pengurus PKK lama, mungkin ini kudeta karena mereka masih merasa menjadi pengurus PKK. Sementara dari mereka yang menghendaki pemilihan raya, tentu saja ini hak pengembalian demokrasi yang "diserobot" PKK lama yang secara sepihak memperpanjang kepengurusannya hinga enam bulan.

Orang luar yang tidak tahu menahu isi Kompas dan hanya mengandalkan kesoktahuan mereka, mereka-reka dan berkhayal bahwa Kompas melakukan union busting, pemberangusan serikat pekerja. Ah... tidak ada pemberangusan sarekat pekerja! Bagaimana mungkin karyawan Kompas membiarkan PKK memperpanjang kepengurusannya. Bukankah menunjukkan bahwa PKK masih ada. Benar-benar buta orang yang mengatakan telah terjadi pemberangusan serikat pekerja di Kompas. Apakah PKK itu serikat pekerja? Sepertinya harus ditanyakan pada rumput yang bergoyang.

Kini seluruh karyawan Kompas menunggu siapa yang bakal jadi ketua PKK baru, apakah Frans Mentasir, Adhi KSP, Tjahja Gunawan, atau Jannes Eudes Wawa setelah Rivanto mengundurkan diri. Siapapun yang terpilih, setidak-tidaknya harapan karyawan Kompas adalah pengurus PKK yang baru nanti benar-benar akan menjadi "jembatan" kepentingan seluruh karyawan. Tidak menghabiskan waktu dan energi untuk membela kepentingan satu orang atau segelintir orang saja, tetapi benar-benar kepentingan seluruh karyawan. Kita tutup lembaran lama dan mulai membuka lembaran baru.

Meski demikian, dengan segala rasa hormat, kami ucapkan terima kasih kepada pengurus PKK lama yang setidak-tidaknya memiliki sejumlah program yang sempat direalisasikan, baik yang terasa langsung maupun yang tidak.

Selamat jalan PKK lama, selamat datang PKK baru!

2806 Karakter (4)

"Kemenangan" Akibat Tekanan

PUTUSAN Disnaker yang "memenangkan" Paulus Bambang Wisudo disambut dingin oleh mayoritas karyawan Kompas. Milis karyawan yang biasanya antusias menghadapi isu-isu hangat, juga sepi-sepi saja. "Kemenangan" itu jauh-jauh sudah dapat diduga karena Disnaker tidak akan tahan menghadapi tekanan masif massa. Dalam keadaan tertekan seperti ini rasio pun akhirnya bisa terkalahkan.

Putusan keharusan memperkerjakan kembali Wisudo harus dijawab oleh pihak perusahaan, begitulah kira-kira isi putusan Disnaker itu.

Sesungguhnya apa yang diputuskan Disnaker itu hanya sebatas second opinion saja, bukan putusan yang mengikat. Benar, putusan itu akan dijadikan bahan "penguat" di pengadilan oleh pihak yang memenangkan "sengketa" di Disnaker. Akan tetapi, perjalanannya masih sangat jauh.

Tentu saja landasan atau argumen yang dikemukakan Disnaker sangat lemah, yakni berdasarkan Undang-undang No 21 Tahun 2000, bahwa mutasi tidak dibenarkan terhadap karyawan yang kebetulan saat ia dimutasi (atau dipecat), sedang menjadi pengurus serikat pekerja.

Titik lemah itu ada di sini, bahwa Perkumpulan Karyawan Kompas (PKK) BUKAN sebuah serikat pekerja. Ia hanyalah sebuah PAGUYUBAN karyawan yang tidak harus didaftarkan ke Disnaker atau bahkan Depnakertrans.

Karena BUKAN serikat pekerja, seluruh karyawan tidak punya kartu anggota serikat pekerja, tidak punya kewajiban iuran bulanan, dan tidak setiap ada sengketa harus berhubungan dengan paguyuban yang kebetulan bernama PKK. Kami, karyawan, biasanya menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan, dengan pimpinan, dengan para pemegang saham, atau bahkan dengan pemimpin tertinggi perusahaan.

Adakah aturan atau perundang-undangan yang mengatakan bahwa perusahaan TIDAK BOLEH atau DILARANG memutasikan/memecat karyawan yang kebetulan sedang menjadi pengurus paguyuban? Tolong tunjukkan!

Rusdi Mukhtar selaku Kepala Disnaker DKI Jakarta mungkin "miss" dengan kenyataan ini karena tidak bisa berpikir rasional lagi akibat tekanan massa dan opini publik. Bahwa Peraturan Perusahaan sudah kadaluwarsa dua tahun, mengapa Disnaker tidak mengingatkan hal itu sejak awal? Bukanlah sudah kewajiba bagi Disnaker memiliki data seluruh karyawan/buruh di seluruh perusahaan di DKI Jakarta, sekaligus mengingatkan "kelalaian" setiap perusahaan yang belum memperbarui peraturan perusahaannya?

Tentu saja "kemenangan" itu bukan akhir dari segala-galanya. Bagi segelintir karyawan yang simpati terhadap "perjuangan" Wisudo, ini dijadikan tonggak peringatan agar perusahaan tidak semena-mena dalam memecat karyawannya, sebab hal itu bisa saja terjadi pada setiap karyawan. Itu baik. Hanya saja yang harus diingat, tidak akan ada asap api kalau tidak ada api. Hanya manajemen gila dari sebuah perusahaan tolol yang tiba-tiba memecat karyawan yang penuh dedikasi dan tekun bekerja.

Bagaimanapun, karyawan harus tunduk pada aturan perusahaan. Khususnya bagi wartawan, sejak awal sudah harus menandatangani kesediaan dipindahkan/dimutasikan dimanapun.

Jika seseorang mampu menolak penugasan/penempatan, tentulah orang itu sangat luar biasa. Dia bukan karyawan biasa sebagaimana karyawan umumnya. Mungkin dia punya saham, mungkin dia pendiri perusahaan, mungkin dia anggota keluarga dari pemilik perusahaan. Kami yang punya harga diri, kalau memang mau menolak penugasan, kami akan keluar dari perusahaan itu dan mendirikan usaha sendiri meski hanya sekadar perusahaan sandal jepit!

Pada akhirnya kita bisa menemukan "orang'orang yang luar biasa" ini di suatu perusahaan; mereka bebas menolak tugas dan menolak mutasi dengan bersandarkan pada aturan atau perundang-undangan yang tidak ada. Pada akhirnya, orang seperti ini bisa saja diterima kembali bekerja, menerima gaji utuh sebagaimana sekarang meski tanpa harus mengeluarkan keringat setetespun.

Akan tetapi dalam kesehariannya, ia harus berhadapan dengan karyawan yang merasa dihinakan (karena memobilisir orang luar), dengan karyawan kecil seperti Satpam yang sudah dinistakan sampai ke titik nadir, juga dengan sebagian besar karyawan yang pada dasarnya ingin merasakan ketentraman bekerja, bukan terperangkap dalam politisasi segelintir orang yang jelas-jelas punya agenda untuk menghancurkan perusahaan ini dari dalam.

Desakan Pemilihan Ketua Baru

Bertambah, Penandatangan Penolakan Perpanjangan Kepengurusan PKK

PENANDATANGAN penolakan sebagian pengurus Perkumpulan Karyawan Kompas (PKK) memperpanjang masa kepengurusannya terus bertambah. Sampai Selasa (6/3), penandatangan mencapai 126 dan kemungkinan akan terus bertambah.

Selagi penandatanganan terus berjalan, beberapa karyawan menyurati pengurus PKK (hasil perpanjangan) yang menghendaki segera dibentuknya kepanitiaan untuk memilih Ketua PKK yang baru. Respons dari Ketua PKK (hasil perpanjangan) Syahnan Rangkuti, positif, dimana dikehendaki adanya pertemuan untuk membicarakan hal ini.

Inilah sebagian karyawan yang menolak adanya perpanjangan kepengurusan PKK periode 2005-2007:

1. M Nasir
2. Tjahja Gunawan
3. Agus Mulyadi
4. Adhi KSP
5. Ardus M Sawega
6. Bestari
7. Kartika
8. Galih Smarapradhipa
9. Nur Adji
10. FX Sukoto
11. Teguh Candra L
12. Rosdiana
13. Lusia
14. Retmawati
15. Amin Iskandar
16. Septa Inigopatria
17. Dimas Tri A
18. Didie SW
19. JITET
20. Agus Juliadi
21. Hamzirwan
22. Andi Suruji
23. Windoro
24. Mulyawan Karim
25. Caesar Alexy
26. Mh Samsul Hadi
27. Yesayas O
28. A. Tomy T
29. Luki Aulia
30. Myrna Ratna
31. Rakaryan S
32. Diah Marsidi
33. Fransisca Romana
34. Pepih Nugraha
35. Jannes Eudes Wawa
36. Hariadi Saptono
37. Yuni Ikawati
38. Orin Basuki
39. J. Osdar
40. Banu Astono
41. Setiawan
42. Shofian
43. Brigitta Isworo L.
44. Yunas Santani Aziz
45. Tri Agung Kristanto
46. Mohammad Bakir
47. Antonius Agoeng Priyanto
48. Anton Sanjoyo
49. Tri Harijono
50. Djoko Pournomo
51. Ansel Da Lopez
52. Danu
53. Dahono Fitrianto
54. Irving R Noor
55. Engelinia RK
56. Dian Wulandari
57. Sri Pudjiastuti
58. Bambang Triyono
59. Siti Heras S
60. Dina
61. Titi
62. Nathalia Maria Ayu
63. Abun Sanda
64. H. Irafati
65. Prasetyo EP
66. Budiman Tanurejo
67. Nawa Tunggal
68. Heru Sudarwanto
69. Toto Sihono
70. Dedi Muhtadi
71. D Irianto
72. Bambang Wahyu
73. Tarsius Surono
74. M Syaifullah
75. Tonny D. Widiastono
76. Huli S
77. Fitrisia M
78. Agus Hermawan
79. Kenedi Nurhan
80. Purwoko
81. Anton Sanjoyo
82. Nasrullah Nara
83. Ester Lince Napitupulu
84. Pascal S Bin Saju
85. Susi Ivvaty
86. Iwan Santosa
87. HAR
88. BRE
89. IBRA
90. FAN
91. Sumarnoto
92. Winduadji B
93. Widodo TR
94. AWE
95. Bambang Setiawan
96. Susi Berindra
97. WID
98. NMP
99. Nanie Irene
100. Andreas Maryoto
101. Subur Tjahjono
102. Yovita Arika
103. Winarto H
104. Sugihandari
105. Femedia Tino
106. Budiawan Sidik.
107. Atok Risaptoko
108. Ellya Novita sari
109. Dedi Isdiyanto
110. Ali Warman
111. Cerli Dahlia
112. Dwi Parlina Multatuli
113. T. Surano
114. Sri Nurhajati
115. Eko Kristiyanto
116. Petrus Biantoro
117. Suyanto
118. Djoko Pramono
119. Suyono
120. Wasyono
121. M. Cordiaz
122. Bhekti Sulistyo
123. Aritasius Sugiya
124. Chris Verdiansyah
125. Irwan Suhanda
126. Dirman Toha
.................. (bersambung)

PKK dan Serikat Pekerja

Dekatlah dengan Konstituen

KEPENGURUSAN Perkumpulan Karyawan Kompas (PKK) sejatinya berakhir 28 Februari 2007 pukul 24.00. Kini bergulir wacana pemilihan Ketua PKK yang baru pengganti Syahnan Rangkuti.

Ada yang menuntut sesegera mungkin dilakukan pemilihan untuk mengisi kekosongan kepengurusan. Ada yang berinisiatif menyusun jadwal pemilihan, ada pula pengumpulan tanda tangan ketidaksetujuan atas perpanjangan kepengurusan (lihat foto di atas).

Kita tahu, delapan dari sepuluh pengurus PKK memperpanjang kepengurusan selama enam bulan ke depan dengan alasan "masih ada masalah yang belum terselesaikan". Beberapa jam sebelum masa kepengurusan berakhir, tiga orang pengurus menyatakan berhenti menjadi pengurus PKK. Praktis, tinggal enam pengurus PKK (lama) yang menjalankan roda organisasi.

Sejauh ini, belum ada respons atas pengunduran ketiga pengurus itu, juga belum ada respons terhadap terkumpulnya tanda tangan karyawan. Seperti tanda tangan untuk "Seruan Wartawan" sebelumnya, tidak ada paksaan bagi karyawan untuk menandatangi "petisi" ketidaksetujuan perpanjangan itu. Demokratis saja.

Karena PKK bukan serikat pekerja sebagaimana yang didengung-dengungkan, tentu saja tidak ada pemberangusan serikat pekerja di sini, baik terhadap person (orang) maupun lembaga (serikat pekerja) itu sendiri. Sebab, memang tidak ada serikat pekerja.

Anggota serikat pekerja menurut undang-undang wajib memiliki kartu anggota, iuran, dan serikat pekerja itu sendiri terdaftar di lembaga pemerintahan. Karena PKK hanya berbentuk paguyuban, maka tidak ada iuran, tidak ada kartu anggota. Sayangnya orang-orang bingung di luar sana masih saja mengatakan telah terjadi pemberangusan serikat pekerja. Jadi, apanya yang diberangus?